UM – Ketahanan pangan dan ekonomi Kaltim menjadi topik yang menarik pada Debat Kandidat Wakil Rakyat yang diselenggarakan APTISI Wilayah XI-B Kaltim Komisariat Selatan dan Forsiladi Kaltim. Debat berlangsung di Hall Cheng Ho Universitas Mulia, Jalan Letjen Zaini Azhar Maulani Balikpapan, Jumat (19/1).
Panelis pertama Prof. Dr. Suhartono, S.E., M.M merupakan pakar di bidang ilmu manajemen. Ia merumuskan pertanyaan seputar IKN dan Potensi Ekonomi Kaltim kepada para kandidat.
Prof. Suhartono bertanya tentang bagaimana strategi para kandidat dalam mengurangi ketergantungan bahan pangan di Kaltim dari daerah lain. Ketergantungan ini disinyalir menjadi pemicu terjadinya inflasi daerah.
Kandidat pertama Rizal Effendi mengakui posisi Kaltim dilematis mengalami ketergantungan bahan pangan dari daerah lain.
“Membangun pertanian di Kaltim itu tidak gampang. Kemarin Universitas Mulia melakukan diskusi tentang membangun pertanian, akan tetapi kita memang harus melakukan perekonomian Kalimantan Timur dilakukan reformasi dan diversifikasi,” tutur Rizal Effendi.
Rizal sepakat daerah seperti Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Kartanegara di Kaltim memiliki potensi di sektor pertanian. Namun, ia melihat beberapa daerah lain di sektor pangan seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan tidak terlalu jauh sehingga diharapkan membantu menekan inflasi daerah.
“Karena itu dukungan sektor pangan pertanian kita bisa bekerja sama, jangan hanya tergantung dengan Kalimantan Timur,” tuturnya.
Rizal Effendi calon anggota legislatif DPR RI dai Partai Nasdem dapil Kaltim saat memaparkan gagasan. Foto: SA/Puskomjar
Calon anggota legislatif yang juga anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memaparkan gagasannya. Foto: SA/Puskomjar
Naspi Arsyad calon anggota legislatif DPD RI dapil Kaltim saat memaparkan gagasan. Foto: SA/Puskomjar
Berbeda dengan Hetifah Sjaifudian. Menurutnya, tugasnya sebagai anggota DPR salah satunya adalah membuat peraturan perundang-undangan. Ia akan berusaha memastikan peraturan legislasi atau perundang-undangan di tingkat nasional tidak merugikan Kalimantan Timur.
Ia kemudian merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang hubungan keuangan pusat dan daerah yang mengubah undang-undang sebelumnya tentang perimbangan keuangan.
“Ada banyak sebenarnya satu situasi yang menguntungkan Kaltim atau kemampuan fiskal kota kabupaten itu jauh melebihi provinsi maupun kabupaten kota lainnya,” ungkapnya. Ia kemudian menyebut salah satunya adalah Kab. Kutai Kartanegara.
Menurutnya, persoalan kedaulatan pangan atau ketahanan pangan di Kaltim bukan hanya pada ada tanah atau tidak, atau mendorong para petani lebih produktif atau tidak. Terlebih jumlah petani di Kaltim terus berkurang lantaran generasi mudanya tidak tertarik untuk masuk ke sektor pertanian.
“Asalkan kita mampu membangun infrastruktur. Jadi, apa yang terjadi di IKN ini, menurut pendapat saya, bukan hanya pergeseran geopolitik, tetapi juga membawa implikasi signifikan kepada potensi sektor ekonomi yang lain di luar sektor pertambangan dan migas,” tutur Hetifah.
Sementara itu, Naspi Arsyad lebih memilih fokus memberikan perhatian besar pada para pelaku di bidang pangan. Ia sependapat dengan salah satu pendapat calon presiden agar memberikan perhatian lebih besar kepada sektor pertanian.
(SA/Puskomjar)
