Universitas Mulia yang diwakili DR. Agung Sakti Pribadi menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan, Rabu (6/7). Foto: Fian/Media Kreatif

UM – Universitas Mulia menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri Kelas 1A Balikpapan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Penandatanganan Nota Kesepahaman bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kelas 1A Balikpapan, Rabu (6/7).

Hadir Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga, Dr. Agung Sakti Pribadi, S.H., M.H bersama Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Balikpapan Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H. Turut menyaksikan Dekan Fakultas Humaniora dan Kesehatan Vidy, S.S., M.Si, Ketua Program Studi Hukum Okta Nofia Sari, S.H., M.H, perwakilan pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mulia Airlangga Balikpapan serta pejabat struktural pengadilan, hakim, panitera dan pegawai kantor setempat.

Pada kesempatan ini, kedua belah pihak menyampaikan sambutan yang baik atas dimulainya penandatanganan nota kesepahaman kerja sama di bidang Tridharma. Keduanya sepakat akan menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk implementasi nyata seperti kuliah umum atau dosen tamu.

Foto bersama kedua pihak usai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Universitas Mulia dengan Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan, Rabu (6/7). Foto: Fian/Media Kreatif

Foto bersama kedua pihak usai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Universitas Mulia dengan Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan, Rabu (6/7). Foto: Fian/Media Kreatif

Kedua pihak juga akan melakukan penelitian bersama dengan agenda terdekat publikasi dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Mulia, yaitu ICSINTESA dan Seminastika pada bulan November 2022 di Bali mendatang. Kantor Pengadilan Agama juga sepakat untuk dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Mulia untuk magang atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Balikpapan.

Kerjasama ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi kedua belah pihak serta dapat memberi nilai tambah, khususnya dalam pengembangan kelembagaan. Hal ini menjadi salah satu upaya Perguruan Tinggi meningkatkan kerja sama dan bernilai penting secara akademik dan mengembangkan kerjasama tersebut sehingga implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dapat terwujud.

(Okta/Hkm)

M. Asyharuddin S.H M.H dosen muda Program Studi Hukum bersama Winda Andriyani dalam sesi bincang santai UM TV, Kamis 5/5/2022. Foto; UM TV

UM – Program Studi Hukum membuka pendaftaran Calon Mahasiswa Baru 2022. Beberapa keunggulan program studi ini dikupas tuntas, seperti yang dikatakan dosen muda M. Asyharuddin, S.H, M.H dalam sesi bincang santai UM TV, Kamis (5/5) yang lalu.

“Ya, ada sih pertanyaan dari calon mahasiswa, salah satunya, kalau ambil jurusan hukum itu apa benar sih harus hafal pasal-pasal hukum di Indonesia, setelah lulus nanti apakah pasti jadi pengacara,” kata moderator Winda Andriyani kepada Asyharuddin.

Menurut Asyharuddin, yang juga menjabat sebagai Kepala Lab Ruang Peradilan Semu, pada dasarnya di dalam Ilmu Hukum mempelajari pasal-pasal Hukum.

“Tapi tidak semuanya harus dihafalkan, mungkin lebih kepada pemahaman, karena di dalam sebuah undang-undang banyak sekali pasal-pasalnya, berbicara tentang perdata, pasalnya beda, berbicara tentang pidana, pasalnya beda,” tutur Asyharuddin.

Dengan banyaknya pasal-pasal tersebut, Asyharuddin menyarankan lebih baik memahami pasal-pasal yang ada di mereka saja, misalnya, seputar pasal tindak pidana penipuan dan seputarnya.

Adapun bagi mahasiswa yang telah lulus menyelesaikan Studi Ilmu Hukum, menurut Asyharuddin, lulusan berhak memilih apapun profesinya, apakah sebagai seorang pengacara atau profesi lainnya seperti dosen.

“Sebenarnya itu pilihan mereka sih, namun kebanyakan, rata-rata, ketika mereka yang lulus Hukum menjadi pengacara, meski ada juga yang menjadi staff legal, menjadi konsultan di perusahaan, seperti itu, jadi nggak harus pengacara,” tuturnya.

Terkait apa saja yang dipelajari di Program Studi Hukum Universitas Mulia, menurut Asyharuddin, kebetulan masuk di Fakultas Humaniora dan Kesehatan. “Kebetulan program studi ini baru masuk tahun ke-4, jadi bagi calon mahasiswa baru tahun 2022, Program Studi Hukum ini masuk tahun angkatan ke-4,” tuturnya.

Saat ini, Program Studi Hukum telah terakreditasi Baik BAN PT dan memiliki dua konsentrasi, yakni Cyber Law dan Business Law. “Business Law ini mempelajari tentang keperdataan, perdagangan, tentang kontrak dan sebagainya. Berhubungan dengan hukum perdata,” tutur Asyharuddin.

Sedangkan Cyber Law, menurut Asyharuddin, mendalami tentang pidana tetapi lebih kepada teknologi. “Karena Universitas Mulia ini kampus IT,” ungkapnya.

“Apalagi sekarang lebih banyak tentang ‘hate speech’ atau ujaran kebencian, bully di media sosial, dan sebagainya,” tuturnya.

Ketika ditanya perihal kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang baik, Asyharuddin mengatakan tidak perlu berpikir demikian. “Belajar dulu sebenarnya, karena ketika kita mau belajar dulu ilmu tersebut, otomatis kita menjadi baik deh,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk mempelajari Ilmu Hukum, kemampuan dasar yang penting yang dimiliki seorang mahasiswa adalah kemampuan kritis dan analisis yang baik.

“Misalnya, ketika sedang menonton berita televisi nih, kita kepo gimana nih sistem pemerintahan di Indonesia, hukumnya begini-begini, lalu kita bisa menganalisisnya,” tuturnya.

Ketika ditanya suka dukanya mahasiswa belajar di Prodi Hukum, menurutnya berdasarkan diskusi dengan mahasiswanya lebih banyak sukanya dibanding dukanya. “Karena mungkin tidak banyak perhitungan kali ya?” ujarnya,

Padahal menurutnya, meski mempelajari Ilmu Hukum, tetapi kadang terdapat perhitungan matematika seperti dalam hal pembagian harta gono-gini atau pembagian harta waris.

Dirinya sendiri ketika mengajar pun mengawalinya dengan membagikan story agar membuat mahasiswa senang menerima materi kuliah.

Di akhir sesi, Asyharuddin memberikan pesan kepada mahasiswa Hukum yang terkenal lebih vokal dan keras sehingga melakukan demonstrasi membela rakyat.

“Kalian perlu berpikir dua kali, lebih baik kalian berpikir dulu masalah tersebut, lalu kalian menganalisisnya. Ketika sudah menganalisisnya, baru kalian memiliki sebuah kesimpulan yang baik. Jadi gak harus apa-apa demo, sedikit-sedikit demo,” pungkasnya,

(SA/PSI)

Prodi Ilmu Hukum Gelar Pertemuan Khusus dengan Mahasiswa Baru pada 17 September 2021

UM– Usai menggelar program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2021, Program Studi (Prodi) S1 Ilmu Hukum Universitas Mulia kembali menggelar pertemuan khusus yang diikuti para dosen, Himpunan Mahasiswa (Hima) serta mahasiswa baru Ilmu Hukum pada 17 September 2021.

Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Mulia Okta Nofia Sari melalui sekretaris Kaprodi Ilmu Hukum Nur Arfiani mengatakan, pertemuan yang digelar sehari dan hanya diikuti Prodi Ilmu Hukum itu bertujuan mempertemukan mahasiswa baru dengan para dosen. “Karena dosen disini kebanyakan praktisi, maka setelah kegiatan belajar-mengajar pasti suasananya akan berbeda dari pertemuan khusus ini,” kata Nur Arfiani.

Ia menerangkan pertemuan tersebut rutin digelar setiap tahunnya usai pelaksanaan PKKMB. Tujuannya agar para mahasiswa baru tersebut sebelum masuk ke dunia perkuliahan sudah memiliki gambaran seperti apa kuliah di Prodi Ilmu Hukum dan lainnya.

Selain itu, sebutnya, pertemuan ini juga tak lain untuk memberikan motivasi kepada mereka yang baru saja melangkahkan ke dunia baru yang berbeda dari sebelumnya saat di SMA. “Dimana bila sudah masuk ke dunia perkuliahan mereka harus lebih mandiri, baik dalam saat belajar serta saat berkegiatan, hingga berani dalam mengambil keputusan dan lainnya,” sebutnya.

Selain itu, dalam kegiatan ini juga dikenalkan beragam kegiatan mahasiswa yang ada di himpunan mahasiswa. Para mahasiswa baru dapat bergabung dengan program yang dijalankan oleh Hima Ilmu Hukum.

Terkait jumlah mahasiswa baru Ilmu Hukum ditahun ini, dirinya mengatakan saat ini terus mengalami peningkatan. “Alhamdulillah sudah bertambah dari tahun ketahun, dimana di tahun pertama berjumlah 12 mahasiswa, kemudian naik menjadi 22 mahasiswa dan tahun ini kembali meningkat menjadi 30 mahasiswa. Kebetulan kita juga menjelang proses akreditasi, mudah-mudahan peningkatan mahasiswa ini dapat menjadi poin lebih untuk prodi kita,” ujarnya.

Rencananya tambah Nur Arfiani, jadwal perkuliahan untuk mahasiswa Ilmu Hukum akan mulai dilakukan pada 27 September. Dimana rencananya selain dilakukan secara daring juga secara tatap muka. “Kita inginnya dapat dilakukan full secara tatap muka, namun kita akan tetap melihat kembali kondisi level PPKM untuk Kota Balikpapan, bila dipastikan menurun akan dilakukan tatap muka, tetapi bila masih level atas maka tetap dengan metode blended,” pungkasnya. (mra)

Oleh Kesuma Bagaskara dan Andi Dewi Ariyanti Putri, Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Mulia

UM- Penyebaran Covid-19 yang meluas hingga hari ini menjadi tugas besar bagi bangsa Indonesia, termasuk di negara lainnya, untuk menemukan penanganan yang tepat. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus positif Covid-19 meningkat secara signifikan pasca transisi pemberlakuan new normal. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk melakukan kegiatan pada berbagai sektor dilakukan secara jarak jauh dengan tujuan untuk membatasi berkumpulnya massa dalam jumlah besar sehingga dapat menekan penyebaran Covid-19.

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan secara resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Peraturan ini tidak semerta-merta muncul begitu saja namun peraturan ini berlandaskan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai Pembatasan Kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Berbeda dengan Lockdown, PSBB tidak sampai menutup perbatasan negara karena dirasa akan merusak negara dari segi ekonomi dimana Indonesia sendiri salah satu negara yang begitu bergantung dengan kegiatan ekspor maupun impor. Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ke beberapa wilayah dengan beberapa persyaratan yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Bab II Pasal 2 diantaranya jumlah kasus atau jumlah kematian akibat covid-19 meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat, dan terdapat kaitan epidemologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Ruang lingkup dari PSBB sendiri yaitu peliburan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum, dan lain lain.

Protokol kesehatan yang diterapkan selama pandemi corona ini telah mengadaptasikan masyarakat dengan kebiasaan yang baru seperti memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, melakukan etika batuk dan bersin secara tepat, dll. Inilah yang disebut dengan New Normal yang dapat dim maknai bahwa masyarakat tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya namun dengan cara yang baru. Saat ini Pemerintah telah menyatakan agar masyarakat harus bisa hidup berdampingan dengan Covid-19, yaitu dengan mulai memberlakukan “New Normal”.

Hal ini diterapkan dengan pemberlakuan Working From Home (WFH) bagi para pekerja, School From Home (SFH) bagi pendidik dan peserta didik, mekanisme belanja online, dan berbagai hal lainnya yang pada dasarnya adalah tetap beraktifitas tetapi dengan membatasi kegiatan tatap muka. Selain itu setiap individu yang berkegiatan harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri, gaya hidup sehat untuk menjaga imunitas tubuh, meminum vitamin, memakai masker, menjaga jarak sosial serta mematuhi otoritas kesehatan setempat.  Dan sebagai  bentuk partisipasti yang dapat di lakukan adalah dengan mendukung kebijakan pemerintah untuk sekolah dirumah, berkerja dari rumah, dan ibadah di rumah serta selalu melakukan hal-hal positif yang mampu mengurangi khawatiran terhadap maraknya virus corona ini. Menyebar luasnya virus ini, berdampak pada berbagai sektor. Hal ini tersebut tentu memberi efek yang besar bagi banyak pihak.  Adapun teknologi dan peran sumber daya yang ada saat ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi hal-hal yang timbul dikemudian hari pasca pandemi Covid-19.

Masyarakat akhirnya dituntut mampu menggunakan teknologi untuk mempertahankan eksistensinya ditengah pembatasan aktifitas. Para ibu rumah tangga harus mampu mendampingi anak, khususnya yang berada di pendidikan dasar, untuk dapat menggunakan platform belajar digital, mengumpulkan tugas, dan hal-hal lain. Pada sektor industri misalnya, harus dapat menyediakan layanan komunikasi dengan konsumen yang berbasis online. Pada sektor pemerintahan, jalur birokrasi dan perizinan harus dapat dilakukan secara daring misalnya dengan menyerahkan dokumen atau berkas pengajuan izin secara online. Salah satu hal yang juga berdampak signifikan karena pandemi adalah kehidupan sosial masyarakat. Indonesia bukan negara yang menerapkan kebijakan lockdown, karena kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar sangat bergantung pada pendapatan harian. Sebagaimana disampaikan oleh Wiku Adiasasmiko, tim pakar gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, bahwa hal yang dapat dilakukan agar kegiatan perekonomian tetap dapat berjalan ditengah pandemi adalah dengan melakukan pembatasan interaksi sosial atau yang lebih populer dengan istilah social distancing dan pemanfaatan teknologi akan memberikan dampak siginifikan dalam pembatasan aktifitas sosial. Tentunya kebijakan pemerintah pusat harus didukung oleh pemerintah daerah agar sinergis dan mencapai keberhasilan untuk menangani berbagai hal yang timbul akibat covid hingga saat ini sehingga keterpaduan semua unsur dengan memanfaatkan berbagai instrumen yang dimiliki dapat memberikan percepatan penanganan Covid, sehingga jumlah kasus positif di Indonesia mencapai nol. (mra)