Pos

Diskusi Implementasi Kampus Merdeka & Kegiatan Riset yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi daring aplikasi Zoom, Jumat (21/5). Foto: Wisnu

UM – Universitas Mulia yang diwakili Yusuf Wibisono, S.E., M.T.I selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wisnu Hera Pamungkas, S.T.P., M.Eng. selaku Pjs. Wakil Rektor Bidang Ketenagaan dan Keuangan mengikuti Diskusi Kampus Merdeka dan Kegiatan Riset bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Anwar Makarim. Diskusi digelar terbatas melalui aplikasi Zoom dan diikuti Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Wilayah Barat, Jumat (21/5).

Sebagaimana diketahui, Kemendikbudristek telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2020 yang lalu dengan salah satu kebijakannya adalah memberikan hak kepada mahasiswa Indonesia untuk berkegiatan pembelajaran di luar kampus selama 2 semester.

Diskusi ini mencakup empat topik utama antara lain terkait tantangan dan hambatan implementasi Kampus Merdeka di lingkungan perguruan tinggi swasta (PTS); Program bantuan implementasi yang dipersiapkan Kemendikbudristek di tahun 2021; Program Kampus Merdeka unggulan yang diselenggarakan terpusat di tahun 2021; Perkembangan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan riset/inovasi unggulan di PTS.

Pada kesempatan ini, Menteri Nadiem mengingatkan ada empat permasalahan utama dalam menjalankan Kampus Merdeka (KM), antara lain menyangkuta desain kurikulum dan mekanisme pemberian SKS, kesediaan dosen pembimbing, ketersediaan program, dan pendanaan program MBKM.

Diskusi Implementasi Kampus Merdeka & Kegiatan Riset yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi daring aplikasi Zoom, Jumat (21/5). Foto: Wisnu

Diskusi Implementasi Kampus Merdeka & Kegiatan Riset yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi daring aplikasi Zoom, Jumat (21/5). Foto: Wisnu

Berbagai upaya yang dilakukan Kemendikbudristek antara lain menyiapkan kegiatan di luar kampus, salah satunya adalah Program Unggulan (Flagship) Kampus Merdeka. Kemendikbudristek menyelenggarakan tiga program unggulan secara nasional yang terbuka untuk semua mahasiswa PTN/PTS. Mahasiswa yang berpartisipasi pada program unggulan ini akan mendapat 20 SKS.

Untuk mendorong minat mahasiswa mengikuti program unggulan, pemerintah menyiapkan beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Menteri Keuangan. Pemerintah juga menyediakan Dana Kompetisi Kampus Merdeka untuk mendorong diferensiasi misi PT dan Matching Fund untuk mengakselerasi kemitraan PT.

Pembaruan kurikulum diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri sebagai acuan kebijakan pengakuan 20 SKS untuk semua program Kampus Merdeka. Dosen juga diberi kesempatan sebagai konsultan perencanaan kurikulum KM di tingkat prodi.

Bagi dosen pembimbing, kegiatan akademik membimbing mahasiswa selama mengikuti program KM akan mendapat pengakuan Tri Dharma menjadi angka kredit dan kenaikan karier dosen.

Empat Program Unggulan Kampus Merdeka yang mendapat dukungan LPDP di tahun 2021 pada Semester Ganjil yang dimulai bulan Agustus atau September 2021 antara lain Kampus Mengajar, Microcredentials atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat, Mobilitas Internasional Mahasiswa, dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Semua program Kampus Merdeka dijamin 20 SKS untuk partisipasi selama 1 semester dan 40 SKS untuk pertisipasi selama 2 semester. Ini tertuang dalam Kepmendikbud No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

Meski demikian, selain program unggulan tersebut, Wisnu mencatat bahwa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDIKTI sudah mengakomodir 8 (delapan) kegiatan MBKM. “Program MBKM bukan untuk mencocokkan/dicocokkan dengan prodi, justru untuk membebaskan/memerdekaan mahasiswa dari prodi,” kata Wisnu.

“Tambahan penegasan dari Pak Menteri bahwa kurikulum Prodi cukup 5 semester bagi mahasiswa yang mengambil MBKM. Artinya jika 20 sks di Prodi lain, dan 40 SKS di luar kampus tidak sesuai dengan keilmuan Prodi, itu diperbolehkan,” tambah Wakil Rektor Bidang Akademik Yusuf Wibisono, M.T.I.

Menteri Nadiem berharap setiap perguruan tinggi memfasilitasi pengakuan SKS Kampus Merdeka dengan mengikuti alur yang diberikan oleh Kemendikbudristek.

(SA/PSI)

Dokumentasi.

Flagship Microcredentials Magang Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Microcredentials Magang Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Microcredetials Studi Independen Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Microcredetials Studi Independen Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Beasiswa Mobilitas Internasional. Foto: Wisnu

Flagship Beasiswa Mobilitas Internasional. Foto: Wisnu

Flagship Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Foto: Wisnu

Flagship Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Foto: Wisnu

Alur pendaftaran program KM di platform MBKM. Foto: Wisnu

Alur pendaftaran program KM di platform MBKM. Foto: Wisnu

Dr Engkos Achmad Kuncoro dari Universitas Binus dan Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., Akt., M.Si. dari Universitas Lampung bersama Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulia Yusuf Wibisono MTI saat diskusi daring Penyusunan Kurikulum MBKM secara daring Zoom, Sabtu (6/3). Foto: tangkapan layar

UM – Universitas Mulia menggelar Diskusi Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM bersama dengan Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., Akt., M.Si. dari Universitas Lampung dan Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E, M.M. dari Universitas Binus. Diskusi digelar daring Zoom Meeting dan diikuti Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, dan Kaprodi, Sabtu (6/3).

Rektor Dr. Agung Sakti Pribadi, S.H., M.H. menyambut baik masukan dari pakar dan meminta seluruh sivitas akademika mempersiapkan diri dalam menyambut MBKM yang akan diterapkan di Universitas Mulia.

“Saya menyambut baik kehadiran Pak Engkos dan Ibu Profesor Sari yang akan membimbing kami menyusun Kurikulum MBKM. Beliau-beliau ini merupakan asesor akreditasi perguruan tinggi yang cukup berpengalaman. Silakan Bapak Ibu Ketua Program Studi dan Dekan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Universitas Mulia,” tutur Pak Agung saat memberikan sambutan pada acara senam pagi, Sabtu (6/3).

Pada diskusi yang berlangsung selama tiga jam ini, Pak Engkos, demikian Dr. Engkos Achmad Kuncoro disapa di forum ini, mengajak forum untuk berdiskusi terkait integrasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Research Based Education atau Pembelajaran Berbasis Riset untuk diskusi berikutnya.

“Bagaimana caranya (mengintegrasikan) itu. Nanti mungkin minggu depan topik kita adalah itu. Kita tunggu penyusunan kurikulum ini beres semua, karena kebutuhan tersebut pada akreditasi yang baru akan dituntut,” tutur Pak Engkos.

Menurutnya, integrasi Tri Dharma dengan Pembelajaran Berbasis Riset menjadi penting mengingat bagaimana keduanya menyatu tetapi dengan memperhatikan cara, teknik, aturan, strategi operasional, hingga apa yang harus dilakukan dosen sehingga memenuhi persyaratan dan penilaian akreditasi.

“Dengan dana yang tentu saja terbatas, tapi bagaimana bisa optimal. Tidak banyak tapi bisa memiliki value added dan impact. Buat Universitas Mulia itu bagus,” tutur Pak Engkos.

Menurut pengamatannya, beberapa PTN besar yang ada di Indonesia masih kesulitan menyatukan tri dharma tersebut. “Kita ingin Universitas Mulia menjadi motor integrasi Tri Dharma, topiknya rumit, tapi bisa,” ujarnya.

Dr Engkos Achmad Kuncoro dari Universitas Binus dan Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., Akt., M.Si. dari Universitas Lampung bersama Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulia Yusuf Wibisono MTI saat diskusi daring Penyusunan Kurikulum MBKM secara daring Zoom, Sabtu (6/3). Foto: tangkapan layar

Dr Engkos Achmad Kuncoro dari Universitas Binus dan Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., Akt., M.Si. dari Universitas Lampung bersama Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulia Yusuf Wibisono MTI saat diskusi daring Penyusunan Kurikulum MBKM secara daring Zoom, Sabtu (6/3). Foto: tangkapan layar

Sementara itu, Prof. Sari memperkenalkan diri terkait pengalamannya menyusun kurikulum MBKM di Universitas Lampung, terutama sebagai Ketua Jurusan Akuntansi. “Terima kasih saya dilibatkan dalam pertumbuhan Universitas Mulia ini. Terima kasih untuk Dr Kuncoro yang sudah meminta hadir pada pagi ini,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa telah menyelesaikan menyusun kurikulum di Universitas Lampung di tahun 2020 yang lalu sebelum panduan kurikulum MBKM dari Dikti turun. “Kami waktu itu masih meraba-raba. Bulan Agustus (2020) itu Universitas Lampung mewajibkan seluruh program studi menyelesaikan kurikulum MBKM. Alhamdulillah, jurusan saya konform dengan panduan dari Dikti,” tutur Prof. Sari.

Ia bersyukur, di awal tahun 2021 ini telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atau monev kurikulum MBKM. Prof. Sari menjadi salah satu asesor di Universitas Lampung. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini Prof. Sari membagikan pengalamannya menyusun kurikulum MBKM.

Menanggapi hasil diskusi, Wakil Rektor Bidang Akademik Yusuf Wibisono mengatakan bahwa akan menggelar lokakarya. “Kita dalam waktu dekat memang akan melakukan lokakarya kurikulum yang akan mengundang industri juga. Mungkin sebagai masukan awal, masukan Prof. Sari dan Pak Engkos untuk persiapan itu. Jadi memang momentumnya pas,” tutur Pak Wibi.

Menurut Pak Engkos, industri perlu dilibatkan dalam penyusunan kurikulum agar membekali mahasiswa dengan mata kuliah yang dibutuhkan dalam industri. Hal ini diungkapkan ketika ia berdiskusi dengan pihak industri. Ia mengaku sempat berdiskusi dengan salah satu manajer di industri terkait kebutuhan Sumber Daya Manusia SDM.

“Orang industri mengatakan, itu semua lulusan komputer sains yang hebat-hebat itu rata-rata tidak bisa berkomunikasi, kaku, sama orang tidak pernah diskusi, kalau ada masalah langsung hajar,” tutur Pak Engkos mengisahkan.

Oleh karena itu, lanjutnya, ia berharap dalam kurikulum perlu disisipkan mata kuliah lain terkait dengan bisnis. “Tidak terlalu matematis, tapi terhadap dunia real itu lulusan bisa paham,” ungkapnya.

Terkait dengan penamaan mata kuliah yang harus relevan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, Pak Engkos memberikan saran agar mata kuliah tersebut menjadi indah untuk mahasiswa.

“Mahasiswa itu begitu melihat judulnya langsung loyo. Karena mereka mengikuti pelajaran dari mulai SD sampai SMA,” ujarnya. Oleh karena itu, lanjutnya, tantangan perguruan tinggi adalah bagaimana menyiapkan konten.

Ia memberi contoh mata kuliah Pendidikan Pancasila. “Di tempat saya itu mahasiswa membuat video tentang bagaimana menghilangkan korupsi. Dia bikin video tiga menit-tiga menit,” ungkapnya.

Mahasiswa mampu menceritakan korupsi menurut pemahaman mahasiswa dengan disertai video yang menggugah kesadaran. “Terus juga bagaimana Pancasila mereaktualisasi sesuai zamannya, membuat Pancasila itu menjadi enak diikuti oleh mahasiswa. Bagaimana mata kuliah Bahasa Indonesia diarahkan agar mahasiswa menulis dengan baik dan benar,” ujarnya.

Tidak lagi memberikan pengajaran dengan materi lama. Saat ini zaman telah berubah. “Bayangkan, Gojek itu bisa menguasai satu juta lebih tukang ojek, tidak pernah mikirin asuransinya, tidak mikirin apa tapi bisa menguasai. Masa depan yang penting adalah hak aksesnya, gak perlu kita harus punya,” tuturnya panjang lebar memberikan contoh.

Ia menekankan agar dosen juga membekali mahasiswa dengan praktek-praktek di lapangan. “Kalau materinya ada di buku-buku lama semua itu ya, apa yang diomongkan dosen dengan yang ada di lapangan beda jauh,” tuturnya.

Untuk itu, ia berharap khusus pada mata kuliah dasar umum atau MKDU seperti Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, dan Bahasa Indonesia perlu diubah caranya. “Nanti kita perlu sesi khusus untuk ini bagaimana mereaktualisasi Pancasila supaya lebih keren, nyaman, lebih enak diterima. Nah, di tempat saya namanya ditambah Character Building,” tuturnya.

Dengan penambahan nama Character Building pada nama mata kuliah Pancasila, misalnya, ia berharap setelah selesai mengikuti mata kuliah tersebut mahasiswa memiliki karakter yang lebih baik berdasarkan Pancasila. “Buat apa belajar agama kalau karakternya tidak dibangun baik? Jadi, arahnya ke situ,” pungkasnya. (SA/PSI).

Tangkapan Layar Diskusi Terbatas bersama Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Kamis (11/2).

UM – Dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Mulia menggelar diskusi terbatas bersama para pakar pendidikan, perguruan tinggi yang sedang melaksanakan MBKM, hingga Lembaga Layanan Dikti Wilayah XI Kalimantan. Diskusi dilaksanakan daring Zoom Meeting selama tiga hari, 9 – 11 Februari 2021.

“Selama tiga hari pekan lalu, kita telah melaksanakan diskusi terbatas bersama dua orang Doktor dan empat orang Profesor. Hasil diskusi Insyaallah menjadi masukan bagi kami untuk perencanaan pelaksanaan MBKM di Universitas Mulia pada semester yang akan datang,” tutur Wakil Rektor Bidang Akademik Yusuf Wibisono, M.T.I. dalam apel pagi Senin (15/2).

Tercatat, di hari pertama dua orang narasumber berbicara, antara lain Dr. Muhammad Rusli, M.T. pakar di bidang Teknologi Pendidikan dari Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali. Kemudian Prof. Dr. Christina Widya Utami, M.M., CLC, CPM Dekan Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Ciputra Surabaya. Keduanya membagikan pengalamannya dalam pelaksanaan MBKM di perguruan tinggi masing-masing.

Di hari kedua, Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, M.S. selaku Kepala LLDIKTI XI Wilayah Kalimantan turut memberikan paparan. Kemudian sesi berikutnya diikuti paparan Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifai’i, M.Si. selaku ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Dalam paparannya, Prof. Udi menyampaikan materi terkait Implementasi Kebijakan MBKM dari Mendikbud RI Nadiem Anwar Makarim tentang prioritas utama di perguruan tinggi dalam 5 tahun ke depan, yakni penciptaan Sumber Daya Manusia unggul pemimpin masa depan.

Tangkapan Layar Diskusi Terbatas bersama Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Kamis (11/2).

Tangkapan Layar Diskusi Terbatas bersama Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Kamis (11/2).

Adapun prosesnya, lanjut Prof. Udi, adalah melalui pembinaan, pembelajaran, dan pencetakan karakter mahasiswa perguruan tinggi. “Pembelajaran relevan dengan dunia industri dunia usaha yang ideal adalah tiga semester di luar prodi melalui magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil yang dibimbing seorang dosen,” tutur Prof. Udi.

Menurut Prof. Udi, saat ini Capaian Pembelajaran Lulusan atau CPL perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2020 dan nomor 50 tahun 2018, yang menyebutkan bahwa selain lulusan berhak mendapat ijazah, juga mendapatkan sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya.

Bagi mahasiswa, tentu untuk meraih CPL ini semua tidak mudah. Lulusan diharapkan memiliki pemahaman literasi baru terkait literasi big data, literasi teknologi dan literasi manusia yang harus dipelajari di dalam sistem pembelajaran hybrid atau Blended Learning.

Mahasiswa diharapkan mampu melakukan adaptasi, flexible, memiliki kemampuan Leadership, Reading Skills, Writing Skills, kemampuan berbahasa Inggris hingga IT Skills. Perguruan tinggi diharapkan dapat menyediakan fasilitas dan dukungan dalam berbagai aspek untuk memenuhi CPL perguruan tinggi.

Sedangkan Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifai’i, M.Si. memaparkan Penyamaan Persepsi dan Langkah Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi. Dalam paparannya, Prof. Ahsin menerangkan landasan MBKM berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Di hari ketiga, Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta dan Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si Ketua LP3M Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur juga turut berbagi pengalaman. Dr. Engkos menekankan pada peran perguruan tinggi swasta untuk bersiap dalam MBKM. Perguruan tinggi harus betul-betul engagements atau terlibat dalam menyiapkan lulusan agar selaras dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI.

Perguruan tinggi bukan sekadar bekerja sama dengan DUDI lewat perjanjian hitam di atas putih, tetapi juga memberikan perhatian dan kerjasama secara nyata. Civitas academica diharap secara totalitas memberikan perhatian kepada peserta didik.

Sedangkan Prof. Lambang menekankan azas kemanfaatan dalam kemerdekaan melengkapi kompetensi keahlian. Untuk itu, menurut pandangan Prof. Lambang, apabila mahasiswa lebih banyak teori di kampus, maka mahasiswa perlu pengalaman menerapkan teori tersebut pada dunia usaha dunia industri.

Menurutnya, apabila dijumpai mahasiswa yang sudah bekerja sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni saat ini, maka mahasiswa tersebut perlu recognisi cognitive atau teori yang kuat di perguruan tinggi.

Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Mulia Yusuf Wibisono usai kegiatan diskusi mengatakan bahwa secara umum seluruh pakar sepakat ada perbedaan antara kegiatan di luar kampus yang dulu pernah dilakukan dibanding dengan kebijakan Kampus Merdeka saat ini. “Jadi, misalnya, dulu ada kuliah kerja praktek atau KP, ada PKL, ada KKN, sebelum dilakukan Kampus Merdeka itu sudah dilakukan. Tapi ketika Kampus Merdeka, maka itu berbeda,” tuturnya.

Menurutnya, sebelum Kampus Merdeka, esensi pelaksanaan KP maupun PKL sebagai kewajiban kerja praktek. “Kalau sekarang dituntut untuk mendapatkan kompetensinya, mau praktek itu dimana, apa syarat yang harus dipenuhi sehingga nanti dilakukan rekognisi mata kuliah itu jelas,” terangnya.

“Kegiatannya sama-sama di perusahaan, tetapi dalam konteks Kampus Merdeka menjadi berbeda. Kalau dulu, setelah KP membuat laporan, selesai. Kalau sekarang, kompetensi apa yang diharapkan, yang akan dikejar, ini disepakati antara pembimbing di kampus dengan pembimbing di tempat kerja,” pungkasnya. (SA/PSI)