UM – Sekian lama kekosongan Wakil Wali Kota Balikpapan menarik perhatian Akademisi Universitas Mulia, Drs. Suprijadi, M.Pd. Pasalnya, hingga 26 bulan berlalu, belum juga ada perubahan dan/atau tanda-tanda bakal ada salah satu warga yang akan mengisi kekosongan Wakil Wali Kota Balikpapan.

“Warga Balikpapan patut berterima kasih kepada Wali Kota Rahmad Mas’ud dalam memimpin kota ini selama 26 bulan tetap kondusif. Tidak ada permasalahan yang cukup berarti yang berakibat timbulnya demonstrasi,” tutur Suprijadi, seperti yang disampaikan pada media massa lokal.

Pasalnya, menurutnya, Wali kota dinilai telah melaksanakan perannya sebagaimana tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah. “Itu sudah dijalankan dengan baik oleh Wali Kota Rahmad Mas’ud meski belum sempurna,” tuturnya.

Dengan begitu, lanjutnya, Wali Kota akan lebih sempurna apabila kepemimpinannya dibantu oleh seorang Wakil Wali Kota (Wawali). “Namun, apa daya situasi yang mengharapkan kekosongan Wawali harus terjadi. Walaupun pada kenyataannya tanpa Wawali, Rahmad Mas’ud mampu memimpin Balikpapan mendapatkan penghargaan dengan baik,” ujarnya.

Menurut catatannya, Balikpapan telah mendapatkan penghargaan dan apresiasi seperti Penghargaan Adipura Kencana sebagai lambang kota terbersih yang paling paripurna. “Masih banyak prestasi lain yang tidak dapat kami sebutkan semua,” ungkapnya.

Meski tampak beberapa keberhasilan yang diterima Wali Kota, juga ada kekurangan atau permasalahan-permasalahan yang cukup berarti. “Antara lain kebijakan mutasi aparatur sipil negara, pembangunan pelebaran jalan, sekolah terpadu dan kebijakan yang bernuansa kolusi, nepotisme masih dirasakan serta permasalahan lain yang dihadapi Wali Kota,” urai Suprijadi.

Ia menilai, permasalahan tersebut dapat diminimalkan apabila DPRD dapat menempatkan Wawali sebagai mitra kerja Wali Kota dalam memimpin Balikpapan.

“Jadi, kekosongan Wawali merupakan produk dari DPRD sekarang ini. Mengapa hal itu terjadi? Karena DPRD dengan santainya tidak memerankan dirinya dalam melahirkan Wawali,” tukasnya.

Dirinya mengaku tak habis pikir mengapa fungsi kontrol dan pengawasan dari anggota DPRD kurang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. “Padahal, secara substansial, kualitas anggota DPRD tidak diragukan,” ujarnya.

Melihat kenyataan bahwa kinerja anggota DPRD seperti demikian, maka dirinya merasa patut mempertanyakannya. “Fungsi pengawasan DPRD mandul, karena terkontaminasi dengan julukan Partai Pengusung Wali Kota, kecuali dua partai lainnya. Seharusnya anggota DPRD mampu bercermin diri, untuk all-out secara maksimal di akhir masa jabatannya,” ujarnya memberi saran.

Lebih lanjut, dirinya menilai sudah waktunya partai pengusung mampu menunjukkan jati dirinya sebagai partai yang memiliki kredibilitas dan profesionalisme dalam mengawasi kebijakan Wali Kota. “Bukan berarti partai pengusung selalu sami’na wa atho’na, patuh dan taat pada Wali Kota atau partainya Wali Kota,” ujarnya.

Dirinya pun mengingatkan peran dan fungsi partai pengusung hanya sebatas mengantarkan Rahmad Mas’ud dan Thohari Azis (almarhum) untuk menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. “Setelah itu, gugurlah hak dan kewajiban, karena partai pengusung kembali kepada jati diri sebagai wakil rakyat, anggota DPRD,” ujarnya.

Untuk itu, tibalah saatnya partai pengusung harus berani bercerai dengan partai pengusung utama. Partai pengusung harus mampu dan berani mengkritik kebijakan walikota yang kurang populis.

Apabila kondisi partai pengusung tetap adem ayem, mencari titik aman, tanpa menunjukkan dan memperbaiki kredibilitas, jangan disalahkan apabila pada Pemilu Legislatif 2024 rakyat lebih condong menjatuhkan pilihan pada calon anggota legislatif baru.

Oleh karena itu, tidak lama lagi warga masyarakat Kota Balikpapan akan menyongsong pemilihan umum serentak tepatnya 14 Februari 2024. “Kurang 198 hari, tentu bukanlah waktu yang lama,” ujarnya.

Rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi pemilihan umum serentak, termasuk di Kota Balikpapan. “Notabene masyarakat Balikpapan akan menentukan nasibnya dalam memilih wakil rakyat yang benar-benar kredibel, amanah, bertanggung impian masa depan, sebagai kota yang layak huni dan bermartabat,” ujarnya.

Masyarakat saat ini dinilainya memiliki kecerdasan yang tinggi dalam menggunakan hak pilihnya dan akan menjatuhkan pilihan kepada calon anggota legislatif yang sangat dibutuhkan.

“Untuk itu, mari menyongsong masa depan Kota Balikpapan yang bermartabat dan berdaulat dengan memelihara moto Kota Balikpapan sebagai Kota Beriman, Bersih, Indah, Aman dan Nyaman, dengan semangat juang Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela sebagai kota yang layak huni, patut kiranya untuk kita pertahankan,” pungkasnya.

(SA/Puskomjar)

UM – Sejak pelantikan Wali Kota Kota Balikpapan periode 2021-2024 pada 31 Mei 2021 yang lalu, Rahmad Mas’ud hingga kini belum mendapatkan Wakilnya. Menurut PP No. 12 tahun 2018, apabila terjadi kekosongan untuk sisa jabatan lebih dari 18 bulan, maka DPRD berhak memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Tapi ini sudah lebih dari 18 bulan, jika dihitung mulai 29 Juni 2023, maka sudah 25 bulan Rahmad Mas’ud menjabat Wali Kota tanpa Wakil Wali Kota. Tentu hal ini terjadi bukan semata kesalahan dari Wali Kota,” tutur Drs. Suprijadi, M.Pd, dosen aktif Universitas Mulia.

Menurutnya, berdasarkan pasal 24 ayat 1 dan 2 dalam PP No. 12 tahun 2018 menyebutkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan dalam rapat paripurna yang hasilnya ditetapkan dengan keputuskan DPRD. “Ya, dalam hal ini adalah DPRD Kota Balikpapan,” ujarnya.

DPRD Kota Balikpapan, menrutunya, tidak melaksanakan mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya dengan baik. Pasalnya, berdasarkan hasil pemilihan, maka dalam rapat paripurna pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan Wakil Wali Kota.

Selanjutnya, pimpinan DPRD Kota Balikpapan menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

“Memperhatikan mekanisme dalam peraturan tersebut, jelas DPRD Kota Balikpapan dinilai kurang kompeten dalam mengemban amanat sebagai wakil rakyat. Sampai Juli 2023 ini berjalan 26 bulan kekosongan Wakil Wali Kota. Ini tidak bisa dianggap ringan,” tutur Suprijadi,.

Melihat rekam jejak para wakil rakyat yang ada di DPRD tersebut, Suprijadi mengingatkan masyarakat agar ke depan dapat menilai kredibilitas dan kualitas DPRD secara jernih.

“Seharusnya, sebagai insan pemegang amanat wakil rakyat merasa malu jika kekosongan Wakil Wali Kota Balikpapan ini sampai berlarut-larut. Sampai saat ini tidak ada kepastian,” tukasnya.

Ia mengingatkan agar wakil rakyat mengevaluasi dirinya sendiri sehingga berhak untuk mencalonkan kembali Pemilihan Umum Legislatif pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Untuk itu, saya mengajak warga Kota Balikpapan yang mempunyai hak pilih, gunakan hak pilih Anda dalam Pemilihan Umum Legislatif, untuk memilih kader-kader bangsa yang mengemban amanah sebagai wakil rakyat,” tuturnya.

Ia mendorong perlunya gerakan reformasi dengan memilih calon anggota DPRD yang baru yang benar-benar memiliki semangat melaksanakan amanat reformasi. “Apapun partainya, DPRD Kota Balikpapan diharapkan bermartabat sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara,” pungkasnya.

(SA/Puskomjar)