Pos

Diskusi Implementasi Kampus Merdeka & Kegiatan Riset yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi daring aplikasi Zoom, Jumat (21/5). Foto: Wisnu

UM – Universitas Mulia yang diwakili Yusuf Wibisono, S.E., M.T.I selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wisnu Hera Pamungkas, S.T.P., M.Eng. selaku Pjs. Wakil Rektor Bidang Ketenagaan dan Keuangan mengikuti Diskusi Kampus Merdeka dan Kegiatan Riset bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Anwar Makarim. Diskusi digelar terbatas melalui aplikasi Zoom dan diikuti Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Wilayah Barat, Jumat (21/5).

Sebagaimana diketahui, Kemendikbudristek telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2020 yang lalu dengan salah satu kebijakannya adalah memberikan hak kepada mahasiswa Indonesia untuk berkegiatan pembelajaran di luar kampus selama 2 semester.

Diskusi ini mencakup empat topik utama antara lain terkait tantangan dan hambatan implementasi Kampus Merdeka di lingkungan perguruan tinggi swasta (PTS); Program bantuan implementasi yang dipersiapkan Kemendikbudristek di tahun 2021; Program Kampus Merdeka unggulan yang diselenggarakan terpusat di tahun 2021; Perkembangan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan riset/inovasi unggulan di PTS.

Pada kesempatan ini, Menteri Nadiem mengingatkan ada empat permasalahan utama dalam menjalankan Kampus Merdeka (KM), antara lain menyangkuta desain kurikulum dan mekanisme pemberian SKS, kesediaan dosen pembimbing, ketersediaan program, dan pendanaan program MBKM.

Diskusi Implementasi Kampus Merdeka & Kegiatan Riset yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi daring aplikasi Zoom, Jumat (21/5). Foto: Wisnu

Diskusi Implementasi Kampus Merdeka & Kegiatan Riset yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi daring aplikasi Zoom, Jumat (21/5). Foto: Wisnu

Berbagai upaya yang dilakukan Kemendikbudristek antara lain menyiapkan kegiatan di luar kampus, salah satunya adalah Program Unggulan (Flagship) Kampus Merdeka. Kemendikbudristek menyelenggarakan tiga program unggulan secara nasional yang terbuka untuk semua mahasiswa PTN/PTS. Mahasiswa yang berpartisipasi pada program unggulan ini akan mendapat 20 SKS.

Untuk mendorong minat mahasiswa mengikuti program unggulan, pemerintah menyiapkan beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Menteri Keuangan. Pemerintah juga menyediakan Dana Kompetisi Kampus Merdeka untuk mendorong diferensiasi misi PT dan Matching Fund untuk mengakselerasi kemitraan PT.

Pembaruan kurikulum diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri sebagai acuan kebijakan pengakuan 20 SKS untuk semua program Kampus Merdeka. Dosen juga diberi kesempatan sebagai konsultan perencanaan kurikulum KM di tingkat prodi.

Bagi dosen pembimbing, kegiatan akademik membimbing mahasiswa selama mengikuti program KM akan mendapat pengakuan Tri Dharma menjadi angka kredit dan kenaikan karier dosen.

Empat Program Unggulan Kampus Merdeka yang mendapat dukungan LPDP di tahun 2021 pada Semester Ganjil yang dimulai bulan Agustus atau September 2021 antara lain Kampus Mengajar, Microcredentials atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat, Mobilitas Internasional Mahasiswa, dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Semua program Kampus Merdeka dijamin 20 SKS untuk partisipasi selama 1 semester dan 40 SKS untuk pertisipasi selama 2 semester. Ini tertuang dalam Kepmendikbud No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

Meski demikian, selain program unggulan tersebut, Wisnu mencatat bahwa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDIKTI sudah mengakomodir 8 (delapan) kegiatan MBKM. “Program MBKM bukan untuk mencocokkan/dicocokkan dengan prodi, justru untuk membebaskan/memerdekaan mahasiswa dari prodi,” kata Wisnu.

“Tambahan penegasan dari Pak Menteri bahwa kurikulum Prodi cukup 5 semester bagi mahasiswa yang mengambil MBKM. Artinya jika 20 sks di Prodi lain, dan 40 SKS di luar kampus tidak sesuai dengan keilmuan Prodi, itu diperbolehkan,” tambah Wakil Rektor Bidang Akademik Yusuf Wibisono, M.T.I.

Menteri Nadiem berharap setiap perguruan tinggi memfasilitasi pengakuan SKS Kampus Merdeka dengan mengikuti alur yang diberikan oleh Kemendikbudristek.

(SA/PSI)

Dokumentasi.

Flagship Microcredentials Magang Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Microcredentials Magang Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Microcredetials Studi Independen Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Microcredetials Studi Independen Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Beasiswa Mobilitas Internasional. Foto: Wisnu

Flagship Beasiswa Mobilitas Internasional. Foto: Wisnu

Flagship Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Foto: Wisnu

Flagship Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Foto: Wisnu

Alur pendaftaran program KM di platform MBKM. Foto: Wisnu

Alur pendaftaran program KM di platform MBKM. Foto: Wisnu

Tangkapan Layar Diskusi Terbatas bersama Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Kamis (11/2).

UM – Dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Mulia menggelar diskusi terbatas bersama para pakar pendidikan, perguruan tinggi yang sedang melaksanakan MBKM, hingga Lembaga Layanan Dikti Wilayah XI Kalimantan. Diskusi dilaksanakan daring Zoom Meeting selama tiga hari, 9 – 11 Februari 2021.

“Selama tiga hari pekan lalu, kita telah melaksanakan diskusi terbatas bersama dua orang Doktor dan empat orang Profesor. Hasil diskusi Insyaallah menjadi masukan bagi kami untuk perencanaan pelaksanaan MBKM di Universitas Mulia pada semester yang akan datang,” tutur Wakil Rektor Bidang Akademik Yusuf Wibisono, M.T.I. dalam apel pagi Senin (15/2).

Tercatat, di hari pertama dua orang narasumber berbicara, antara lain Dr. Muhammad Rusli, M.T. pakar di bidang Teknologi Pendidikan dari Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali. Kemudian Prof. Dr. Christina Widya Utami, M.M., CLC, CPM Dekan Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Ciputra Surabaya. Keduanya membagikan pengalamannya dalam pelaksanaan MBKM di perguruan tinggi masing-masing.

Di hari kedua, Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, M.S. selaku Kepala LLDIKTI XI Wilayah Kalimantan turut memberikan paparan. Kemudian sesi berikutnya diikuti paparan Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifai’i, M.Si. selaku ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Dalam paparannya, Prof. Udi menyampaikan materi terkait Implementasi Kebijakan MBKM dari Mendikbud RI Nadiem Anwar Makarim tentang prioritas utama di perguruan tinggi dalam 5 tahun ke depan, yakni penciptaan Sumber Daya Manusia unggul pemimpin masa depan.

Tangkapan Layar Diskusi Terbatas bersama Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Kamis (11/2).

Tangkapan Layar Diskusi Terbatas bersama Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Kamis (11/2).

Adapun prosesnya, lanjut Prof. Udi, adalah melalui pembinaan, pembelajaran, dan pencetakan karakter mahasiswa perguruan tinggi. “Pembelajaran relevan dengan dunia industri dunia usaha yang ideal adalah tiga semester di luar prodi melalui magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil yang dibimbing seorang dosen,” tutur Prof. Udi.

Menurut Prof. Udi, saat ini Capaian Pembelajaran Lulusan atau CPL perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2020 dan nomor 50 tahun 2018, yang menyebutkan bahwa selain lulusan berhak mendapat ijazah, juga mendapatkan sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya.

Bagi mahasiswa, tentu untuk meraih CPL ini semua tidak mudah. Lulusan diharapkan memiliki pemahaman literasi baru terkait literasi big data, literasi teknologi dan literasi manusia yang harus dipelajari di dalam sistem pembelajaran hybrid atau Blended Learning.

Mahasiswa diharapkan mampu melakukan adaptasi, flexible, memiliki kemampuan Leadership, Reading Skills, Writing Skills, kemampuan berbahasa Inggris hingga IT Skills. Perguruan tinggi diharapkan dapat menyediakan fasilitas dan dukungan dalam berbagai aspek untuk memenuhi CPL perguruan tinggi.

Sedangkan Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifai’i, M.Si. memaparkan Penyamaan Persepsi dan Langkah Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi. Dalam paparannya, Prof. Ahsin menerangkan landasan MBKM berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Di hari ketiga, Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta dan Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si Ketua LP3M Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur juga turut berbagi pengalaman. Dr. Engkos menekankan pada peran perguruan tinggi swasta untuk bersiap dalam MBKM. Perguruan tinggi harus betul-betul engagements atau terlibat dalam menyiapkan lulusan agar selaras dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI.

Perguruan tinggi bukan sekadar bekerja sama dengan DUDI lewat perjanjian hitam di atas putih, tetapi juga memberikan perhatian dan kerjasama secara nyata. Civitas academica diharap secara totalitas memberikan perhatian kepada peserta didik.

Sedangkan Prof. Lambang menekankan azas kemanfaatan dalam kemerdekaan melengkapi kompetensi keahlian. Untuk itu, menurut pandangan Prof. Lambang, apabila mahasiswa lebih banyak teori di kampus, maka mahasiswa perlu pengalaman menerapkan teori tersebut pada dunia usaha dunia industri.

Menurutnya, apabila dijumpai mahasiswa yang sudah bekerja sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni saat ini, maka mahasiswa tersebut perlu recognisi cognitive atau teori yang kuat di perguruan tinggi.

Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Mulia Yusuf Wibisono usai kegiatan diskusi mengatakan bahwa secara umum seluruh pakar sepakat ada perbedaan antara kegiatan di luar kampus yang dulu pernah dilakukan dibanding dengan kebijakan Kampus Merdeka saat ini. “Jadi, misalnya, dulu ada kuliah kerja praktek atau KP, ada PKL, ada KKN, sebelum dilakukan Kampus Merdeka itu sudah dilakukan. Tapi ketika Kampus Merdeka, maka itu berbeda,” tuturnya.

Menurutnya, sebelum Kampus Merdeka, esensi pelaksanaan KP maupun PKL sebagai kewajiban kerja praktek. “Kalau sekarang dituntut untuk mendapatkan kompetensinya, mau praktek itu dimana, apa syarat yang harus dipenuhi sehingga nanti dilakukan rekognisi mata kuliah itu jelas,” terangnya.

“Kegiatannya sama-sama di perusahaan, tetapi dalam konteks Kampus Merdeka menjadi berbeda. Kalau dulu, setelah KP membuat laporan, selesai. Kalau sekarang, kompetensi apa yang diharapkan, yang akan dikejar, ini disepakati antara pembimbing di kampus dengan pembimbing di tempat kerja,” pungkasnya. (SA/PSI)