Tag Archive for: Diskusi

Komunitas Bedah Buku Bisnis yang diikuti profesional, praktisi, akademisi yang dikoordinasi oleh Gatot Widayanto dan Budi Rahardjo, saat membahas buku Unboss, Rabu (13/4) menjelang berbuka puasa Ramadan. Foto: Zoom.

UM – Rektor Dr. Muhammad Rusli menjadi Guest dalam forum diskusi daring bedah buku bisnis tentang Leadership berjudul Unboss. Diskusi diikuti 26 orang profesional, pimpinan perusahaan, hingga praktisi yang tergabung dalam komunitas Bedah Buku Bisnis, Rabu (13/4) menjelang buka puasa Ramadan.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Rusli untuk pertama kalinya mengikuti diskusi setelah menerima undangan Subur Anugerah, dosen Informatika Universitas Mulia. Subur tampil sebagai pengulas buku Unboss. Sebagai moderator Addy Kurnia Komara, seorang Profesional Engineer yang bekerja di Telin, perusahaan telekomunikasi besar di Hong Kong.

“Buku yang saya ulas ini bercerita tentang kepemimpinan di era industri 4.0 saat ini. Saya diminta mengundang seorang pimpinan yang berkenan menjadi Guest untuk berbagi pengalaman. Alhamdulillah, ternyata Bapak Rektor berkenan,” tutur Subur Anugerah.

Ia mengaku merasakan canggung saat mengundang Rektor mengingat kegiatan tersebut bersifat non-formal dan bukan kegiatan akademik. “Mengingat kegiatan Bapak Rektor yang cukup padat, maka saya juga mengundang Pak Yusuf Wibisono Wakil Rektor. Alhamdulillah beliau juga berkenan menggantikan Bapak Rektor apabila berhalangan,” tuturnya.

Unboss ditulis oleh Jacob Botter (36), seorang Blogger dari Denmark. Jacob merupakan pendiri perusahaan konsultan media sosial Wemind (2005), dan menciptakan konsep NQ (kecerdasan berjejaring) dengan bukunya NQ: Involvement with Social Media. Wemind was a digital agency, started up in 2007 with social media as their focal point.

“Sebenarnya bukan Jacob sendiri yang menulisnya, mungkin lebih tepatnya meramu masukan dari seluruh koleganya, termasuk dari Lars Kolind (71), mantan Ketua World Scout Foundation dan anggota World Scout Committee,” tutur Subur mengawali cerita.

Dari hasil kolaborasi ratusan kolega tersebut, Jacob berhasil menyusun Unboss hingga 20 lebih kasus yang berbeda. “Nama-nama mereka tersusun di belakang buku. Menariknya, buku Unboss ini merupakan implementasi konsep Unboss yang dia ciptakan. Artinya, meskipun dia blogger, sering menulis gagasan, tapi berhasil diwujudkan,” tuturnya.

Oleh karena itu, Subur tidak menampik apabila kemungkinan konsep Unboss akan semakin berkembang lagi di masa yang akan datang.

Istilah Unboss berarti lawan dari Boss. Unboss mengubah mindset bahwa hubungan bos dan karyawan menjadi relasi yang setara. Lokasi kerja tak lagi terpatok pada letak geografis. Tujuan perusahaan menjadi ke arah sosial. Semuanya bergerak mewujudkan visi. Manfaatnya lebih kepada publik. Tidak selalu profit.

“Leadership ala Unboss, bukan berarti Unboss menghilangkan Leadership, bukan pula tidak ada pimpinan, tetapi Unboss itu lebih kepada gaya kepemimpinan yang saat ini lebih cocok diterapkan dibanding gaya konvensional ala Boss,” tuturnya.

Penulis buku ini, menurutnya, ingin menghilangkan seluruh silo yang ada di organisasi. Silo berarti kurang informasi, miskin informasi, menyembunyikan informasi, atau tidak membagikan informasi sehingga mengganggu koordinasi antar bagian di sebuah organisasi atau perusahaan.

Konsep Unboss lebih cocok untuk perusahaan berbasis pengetahuan, yaitu perusahaan yang membuka diri dan menciptakan sebuah ekosistem penciptaan nilai melalui kemitraan-kemitraan timbal balik yang semuanya bekerja untuk visi yang sama.

Unboss juga cocok pada pekerjaan berbasis pengetahuan, yaitu pekerja yang menggunakan energi, kreativitas, dan imajinasi untuk menunaikan tugas-tugas yang sering tidak didefinisikan dengan jelas dan kerangka kerjanya sulit ditangkap. Informasi yang tersedia terbatas dan kerap tidak terstruktur. Tugas dan sasaran atau tujuan pun bisa jadi berubah setiap waktu.

“Oleh karena itu, saya rasa konsep Unboss ini bagus diterapkan di perguruan tinggi, misalnya, hubungan antara dosen dengan mahasiswa,” tutur Subur.

Ia memberi contoh, suatu ketika mahasiswa menghubungi atau mengabari dosen pada waktu tengah malam bahwa dia ingin bimbingan skripsi. Meski dosen tersebut membaca pesan tersebut, tapi tidak serta merta membalasnya. Dosen akan menunggu hingga pagi lalu membalasnya.

Alasannya, dosen tersebut tidak ingin melanggar sesuatu yang sudah disepakati secara umum bahwa menghubungi dosen tengah malam di waktu istirahat hanya untuk janjian bimbingan adalah tidak benar secara etika dan norma ketimuran.

“Itu berarti dosen Unboss. Beda dengan dosen Boss yang dengan cepat membalas pesan sambil menyisipkan stiker marah dan membumbui pesan ‘kamu harus tahu diri ya!’,” tuturnya sembari tersenyum.

Sementara itu, Rektor memberikan tanggapan bahwa konsep Unboss cocok diterapkan dimanapun organisasi atau perusahaan. Berdasarkan pengalamannya bekerja di berbagai perusahaan dan organisasi, konsep Unboss bahkan sudah diterapkan oleh banyak pimpinan lebih jauh sebelum buku Unboss ini terbit.

Dr. Rusli kemudian bercerita, ketika bekerja di sebuah perusahaan, dirinya didatangi oleh pimpinannya agar mempelajari sebuah jurnal. Selesai mempelajarinya, giliran Dr. Rusli mendatangi ruangan pimpinannya untuk mengembalikan jurnal tersebut.

“Saya kaget, di mejanya ada banyak buku yang dibuka, belum ditutup. Saat itu belum ada Google. Jadi itulah Unboss pertama kali yang saya jumpai,” ungkap Dr. Rusli. Buku-buku yang dibuka tersebut sedang dipelajari pimpinannya yang mantan direksi sebuah perusahaan.

“Dalam bekerja, seorang Direktur maupun Peneliti Muda semuanya sama, yang penting yang dihargai adalah argumentasi ilmiahnya,” ungkapnya. Selama 20 tahun bekerja tersebut, dirinya merasa terbentuk menerapkan konsep Unboss hingga saat ini.

“Jadi, kita sebagai Boss hanya pada organisasi resmi saja, sedangkan di dalam perilaku kita memperlakukan semuanya sebagai mitra, karena bagaimanapun ilmu kita juga terbatas, apalagi di perusahaan besar dengan disiplin ilmu yang banyak, kompetensi yang luas, kita tidak bisa merasa paling bisa,” tutur Dr. Rusli.

Rektor mengingatkan bahwa apabila bekerja di perusahaan yang multi disiplin, multi kompetensi, maka sudah menjadi kewajiban untuk selalu belajar. “Bawahan-bawahan kita, staf-staf kita itu adalah mitra, dan kita wajib juga belajar atas segala kelebihan dan kekurangannya,” terangnya.

Baginya, seorang pemimpin harus memiliki ilmu dimanapun dia bertugas. “Pemimpin itu harus on the right track, tidak boleh keluar dari track. Karena bagaimanapun, apabila tidak memiliki knowledges, apalagi pengalaman, dan masih butuh belajar lagi, maka gerak perusahaan akan terganggu,” tutupnya.

(SA/PSI)

Suasana Peserta Diskusi Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Tingkat Regional ASEAN dari Universitas Mulia. Foto: YS

UM – Universitas Mulia memenuhi Undangan Diskusi Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Tingkat Regional ASEAN yang diikuti bersama dengan Sekolah Tinggi Teknologi Bandung (STTB) dan Caraga State University Butuan Philippines.

Diskusi dilaksanakan secara Daring via Zoom Meeting pada hari Kamis 14 April 2022 pukul 14.30 wita.
Topik diskusi terkait dengan Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Perwakilan Universitas Mulia yang hadir di antaranya Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan & Kerjasama Mundzir, S.Kom, MT., Gunawan, ST., MT. Sekretaris Dir. Eksekutif BPH Yayasan Airlangga, Kepala LP3M Richki Hardi, ST., M.Eng., Ph.D., Dekan FIKOM Jamal S.Kom., M.Kom., Sekretaris Rektor Suhartati, SE., M.Kom., Wakil Dekan FEB Sumardi, S.Kom., M.Kom., Wakil Dekan FIKOM Yustian Servanda, S.Kom., M.Kom., serta perwakilan Dosen Riski Zulkarnain, S.Pd., M.Pd. dan Yamani, S.S., M.Pd.

Peserta Diskusi Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Tingkat Regional ASEAN dari Universitas Mulia. Foto: YS

Peserta Diskusi Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Tingkat Regional ASEAN dari Universitas Mulia. Foto: YS

Sekolah Tinggi Teknologi Bandung (STTB) diwakili 6 (enam) orang, di antaranya Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom Deputy Head Academic Affairs, Harya Gusdevi, S.Kom., M.Kom Deputy Chair III for Research and Student Affairs, Indra Julias Pradana, S. Kom. Deputy Chair IV for Admissions and Cooperation, Meilani Eka Putri Andrean, S.M. Head of Public Relations and Cooperation, Dipl. Ahmad Rivai DEA Internasional Collaboration Advisor, dan Jack Febrian Rusdi, ST., MT. Researcher sekaligus Moderator Meeting.

Dari Caraga State University Butuan Philippines diwakili oleh Dr. Rolyn C. Daguil – Dean, College of Computing and Information Sciences dan Dr. Vicente A. Pitogo – College Secretary, CCIS.

Diskusi Kerjasama ini berlangsung lebih kurang 90 menit, dan disepakati untuk membentuk Whatsapp Grup (WAG) sebagai tindak lanjut menuju kesepakatan bersama dalam MoU (Memory of Understanding).

(YS/*)

Diskusi Publik Pelayanan P2TL PLN kepada Masyarakat Kaltim tahun 2021. Foto: Tangkapan layar

UM – Rektor Universitas Mulia DR. Agung Sakti Pribadi, S.H., M.H. menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Publik yang digelar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur bersama dengan PT PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Utara (UIW Kaltimra). Diskusi Publik dengan tema Pelayanan P3TL PLN kepada Masyarakat Kaltim ini digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (24/6).

Pada kesempatan ini, hadir anggota Ombudsman Hery Susanto sebagai Keynote Speaker dan General Manager PT PLN UIW Kaltimra Saleh Siswanto. Turut hadir hadir juga Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim Kusharyanto, Senior Manager Distribusi PLN Kaltim Eko Prihandana, Rektor Universitas Mulia Agung Sakti Pribadi, dan Perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim Afrizal.

Hery Susanto dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI merupakan Lembaga Negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan. Badan usaha mapun badan hukum tersebut diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD.

Pasal 7 dan 8 pada UU No 37 tahun 2008 tersebut, tugas Ombudsman disebutkan antara lain menerima laporan masyarakat, memeriksa substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, melakukan koordinasi, mengelola jaringan, dan mencegah maladministrasi.

Termasuk di antaranya mengatasi persoalan tentang kelistrikan di daerah yang menjadi empat besar substansi yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim.

“Di Kaltim, substansi laporan masyarakat yang kami terima paling banyak adalah masalah agraria, pertambangan, perizinan dan energi dan kelistrikan,” tutur Hery Susanto.

Secara nasional, tambahnya, masalah kelistrikan juga menjadi salah satu substansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat selain perihal perhubungan dan infrastruktur, perizinan,
pertambangan, dan kelistrikan.

Menanggapi hal itu, Saleh Siswanto GM PLN Kaltimra mengatakan PT PLN membutuhkan keterbukaan dan partisipasi publik secara menyeluruh. “Kami PLN UIW Kaltimra sebagai perusahaan jasa dalam hal ini di bidang kelistrikan sangat mengharapkan kegiatan seperti terus berlangsung karena, biar bagaimanapun kami ini adalah sebuah perusaan pelayanan publik yang membutuhkan keterbukaan dan juga butuh partisipasi dari seluruh masyarakat,” ujarnya.

Diskusi Publik Pelayanan P2TL PLN kepada Masyarakat Kaltim tahun 2021. Foto: Tangkapan layar

Diskusi Publik Pelayanan P2TL PLN kepada Masyarakat Kaltim tahun 2021. Foto: Tangkapan layar

DR. Agung Sakti Pribadi saat menjadi salah satu narasumber perwakilan perguruan tinggi dalam Diskusi Publik Pelayanan P2TL PLN kepada Masyarakat Kaltim tahun 2021. Foto: Tangkapan layar

DR. Agung Sakti Pribadi saat menjadi salah satu narasumber perwakilan perguruan tinggi dalam Diskusi Publik Pelayanan P2TL PLN kepada Masyarakat Kaltim tahun 2021. Foto: Tangkapan layar

Dosen Universitas Mulia saat memberikan pertanyaan kepada narasumber. Foto: Tangkapan layar

Dosen Universitas Mulia saat memberikan pertanyaan kepada narasumber. Foto: Tangkapan layar

Mahasiswa Universitas Mulia saat memberikan pertanyaan kepada narasumber. Foto: Tangkapan layar

Mahasiswa Universitas Mulia saat memberikan pertanyaan kepada narasumber. Foto: Tangkapan layar

Saleh mengatakan bahwa P2TL atau Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan/atau instalasi pemakai tenaga listrik dari PLN.

Menurutnya, dalam penerapan regulasi keselamatan ketenagalistrikan diatur dalam UU No. 30/2009 agar P2TL memenuhi tujuan antara lain mencegah bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan bagi pelanggan maupun calon pelanggan, dan menekan kehilangan energi listrik atau efisiensi.

Sementara itu, Rektor Universitas Mulia DR. Agung Sakti Pribadi selaku perwakilan dari perguruan tinggi mengatakan bahwa terkait layanan yang diberikan PLN, ia mengamati beberapa waktu yang lalu ketika masa kepemimpinan Dahlan Iskan, menurutnya, terlihat lebih sukses menerapkan Pelayanan P2TL.

“Ketika saat ini PLN menerapkan tarif listrik secara sepihak, saya mengamati bagi yang sudah mahir menggunakan gadget seperti mahasiswa itu mudah mencari tahu informasi tersebut. Tapi bagaimana dengan ibu rumah tangga, mereka hanya bisa menerima saja,” tuturnya.

Ia berharap, PT PLN dapat melakukan perbaikan dan terobosan ke depan agar seluruh layanan dan perubahan yang disediakan PLN untuk masyarakat dapat diterima dan dimanfaatkan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut UU No. 30/2009 tentang Ketanagalistrikan, terangnya, hak konsumen cukup banyak. Di antaranya adalah konsumen berhak mendapat pelayanan yang baik, mendapatkan tenaga listrik terus menerus dengan mutu dan keadaan yang baik, memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan kerja yang wajar, mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik serta mendapatkan ganti rugi bila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan atas kelalaian pengoperasian.

Ia memuji saat ini layanan PLN telah didukung dengan hadirnya PLN Mobile tahun 2016 untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada enam fitur layanan yang disediakan antara lain fitur permohonan pasang baru, perubahan data, dan permohonan penyambungan sementara. Selain itu juga tersedia layanan pengaduan dan Feedback.

“Sekarang kalau ada pemadaman itu enak, masyarakat cukup mengakses langsung lewat website. Masalah kecil ini sudah bisa dilakukan, artinya kalau ini sudah berhasil dilakukan, maka ke depan akan mudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat,” tuturnya.

“Orang tahunya PLN itu pelayanannya bagus, harganya murah, ketersediaannya ada, nggak mati lampu,” tuturnya. “Intinya itu yang diinginkan masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, PLN itu penting bagi seluruh masyarakat agar ketika PLN bekerja dan pelayanannya bagus, masyarakat juga merasakan nikmatnya tanpa ada gangguan.

“Mudah-mudahan ke depan Insyaallah bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi agar ini bisa dijadikan kajian, kalaupun ada kendala, hambatan, atau permasalahan, khusus Kota Balikpapan kita sudah tahu mana saja hambatannya, dimana saja keluhannya. Itu saya rasa,” pungkasnya.

(SA/PSI)

Diskusi Implementasi Kampus Merdeka & Kegiatan Riset yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi daring aplikasi Zoom, Jumat (21/5). Foto: Wisnu

UM – Universitas Mulia yang diwakili Yusuf Wibisono, S.E., M.T.I selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wisnu Hera Pamungkas, S.T.P., M.Eng. selaku Pjs. Wakil Rektor Bidang Ketenagaan dan Keuangan mengikuti Diskusi Kampus Merdeka dan Kegiatan Riset bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Anwar Makarim. Diskusi digelar terbatas melalui aplikasi Zoom dan diikuti Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Wilayah Barat, Jumat (21/5).

Sebagaimana diketahui, Kemendikbudristek telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2020 yang lalu dengan salah satu kebijakannya adalah memberikan hak kepada mahasiswa Indonesia untuk berkegiatan pembelajaran di luar kampus selama 2 semester.

Diskusi ini mencakup empat topik utama antara lain terkait tantangan dan hambatan implementasi Kampus Merdeka di lingkungan perguruan tinggi swasta (PTS); Program bantuan implementasi yang dipersiapkan Kemendikbudristek di tahun 2021; Program Kampus Merdeka unggulan yang diselenggarakan terpusat di tahun 2021; Perkembangan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan riset/inovasi unggulan di PTS.

Pada kesempatan ini, Menteri Nadiem mengingatkan ada empat permasalahan utama dalam menjalankan Kampus Merdeka (KM), antara lain menyangkuta desain kurikulum dan mekanisme pemberian SKS, kesediaan dosen pembimbing, ketersediaan program, dan pendanaan program MBKM.

Diskusi Implementasi Kampus Merdeka & Kegiatan Riset yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi daring aplikasi Zoom, Jumat (21/5). Foto: Wisnu

Diskusi Implementasi Kampus Merdeka & Kegiatan Riset yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi daring aplikasi Zoom, Jumat (21/5). Foto: Wisnu

Berbagai upaya yang dilakukan Kemendikbudristek antara lain menyiapkan kegiatan di luar kampus, salah satunya adalah Program Unggulan (Flagship) Kampus Merdeka. Kemendikbudristek menyelenggarakan tiga program unggulan secara nasional yang terbuka untuk semua mahasiswa PTN/PTS. Mahasiswa yang berpartisipasi pada program unggulan ini akan mendapat 20 SKS.

Untuk mendorong minat mahasiswa mengikuti program unggulan, pemerintah menyiapkan beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Menteri Keuangan. Pemerintah juga menyediakan Dana Kompetisi Kampus Merdeka untuk mendorong diferensiasi misi PT dan Matching Fund untuk mengakselerasi kemitraan PT.

Pembaruan kurikulum diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri sebagai acuan kebijakan pengakuan 20 SKS untuk semua program Kampus Merdeka. Dosen juga diberi kesempatan sebagai konsultan perencanaan kurikulum KM di tingkat prodi.

Bagi dosen pembimbing, kegiatan akademik membimbing mahasiswa selama mengikuti program KM akan mendapat pengakuan Tri Dharma menjadi angka kredit dan kenaikan karier dosen.

Empat Program Unggulan Kampus Merdeka yang mendapat dukungan LPDP di tahun 2021 pada Semester Ganjil yang dimulai bulan Agustus atau September 2021 antara lain Kampus Mengajar, Microcredentials atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat, Mobilitas Internasional Mahasiswa, dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Semua program Kampus Merdeka dijamin 20 SKS untuk partisipasi selama 1 semester dan 40 SKS untuk pertisipasi selama 2 semester. Ini tertuang dalam Kepmendikbud No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

Meski demikian, selain program unggulan tersebut, Wisnu mencatat bahwa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDIKTI sudah mengakomodir 8 (delapan) kegiatan MBKM. “Program MBKM bukan untuk mencocokkan/dicocokkan dengan prodi, justru untuk membebaskan/memerdekaan mahasiswa dari prodi,” kata Wisnu.

“Tambahan penegasan dari Pak Menteri bahwa kurikulum Prodi cukup 5 semester bagi mahasiswa yang mengambil MBKM. Artinya jika 20 sks di Prodi lain, dan 40 SKS di luar kampus tidak sesuai dengan keilmuan Prodi, itu diperbolehkan,” tambah Wakil Rektor Bidang Akademik Yusuf Wibisono, M.T.I.

Menteri Nadiem berharap setiap perguruan tinggi memfasilitasi pengakuan SKS Kampus Merdeka dengan mengikuti alur yang diberikan oleh Kemendikbudristek.

(SA/PSI)

Dokumentasi.

Flagship Microcredentials Magang Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Microcredentials Magang Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Microcredetials Studi Independen Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Microcredetials Studi Independen Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Beasiswa Mobilitas Internasional. Foto: Wisnu

Flagship Beasiswa Mobilitas Internasional. Foto: Wisnu

Flagship Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Foto: Wisnu

Flagship Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Foto: Wisnu

Alur pendaftaran program KM di platform MBKM. Foto: Wisnu

Alur pendaftaran program KM di platform MBKM. Foto: Wisnu

Tangkapan Layar Diskusi Terbatas bersama Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Kamis (11/2).

UM – Dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Mulia menggelar diskusi terbatas bersama para pakar pendidikan, perguruan tinggi yang sedang melaksanakan MBKM, hingga Lembaga Layanan Dikti Wilayah XI Kalimantan. Diskusi dilaksanakan daring Zoom Meeting selama tiga hari, 9 – 11 Februari 2021.

“Selama tiga hari pekan lalu, kita telah melaksanakan diskusi terbatas bersama dua orang Doktor dan empat orang Profesor. Hasil diskusi Insyaallah menjadi masukan bagi kami untuk perencanaan pelaksanaan MBKM di Universitas Mulia pada semester yang akan datang,” tutur Wakil Rektor Bidang Akademik Yusuf Wibisono, M.T.I. dalam apel pagi Senin (15/2).

Tercatat, di hari pertama dua orang narasumber berbicara, antara lain Dr. Muhammad Rusli, M.T. pakar di bidang Teknologi Pendidikan dari Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali. Kemudian Prof. Dr. Christina Widya Utami, M.M., CLC, CPM Dekan Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Ciputra Surabaya. Keduanya membagikan pengalamannya dalam pelaksanaan MBKM di perguruan tinggi masing-masing.

Di hari kedua, Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, M.S. selaku Kepala LLDIKTI XI Wilayah Kalimantan turut memberikan paparan. Kemudian sesi berikutnya diikuti paparan Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifai’i, M.Si. selaku ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Dalam paparannya, Prof. Udi menyampaikan materi terkait Implementasi Kebijakan MBKM dari Mendikbud RI Nadiem Anwar Makarim tentang prioritas utama di perguruan tinggi dalam 5 tahun ke depan, yakni penciptaan Sumber Daya Manusia unggul pemimpin masa depan.

Tangkapan Layar Diskusi Terbatas bersama Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Kamis (11/2).

Tangkapan Layar Diskusi Terbatas bersama Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Kamis (11/2).

Adapun prosesnya, lanjut Prof. Udi, adalah melalui pembinaan, pembelajaran, dan pencetakan karakter mahasiswa perguruan tinggi. “Pembelajaran relevan dengan dunia industri dunia usaha yang ideal adalah tiga semester di luar prodi melalui magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil yang dibimbing seorang dosen,” tutur Prof. Udi.

Menurut Prof. Udi, saat ini Capaian Pembelajaran Lulusan atau CPL perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2020 dan nomor 50 tahun 2018, yang menyebutkan bahwa selain lulusan berhak mendapat ijazah, juga mendapatkan sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya.

Bagi mahasiswa, tentu untuk meraih CPL ini semua tidak mudah. Lulusan diharapkan memiliki pemahaman literasi baru terkait literasi big data, literasi teknologi dan literasi manusia yang harus dipelajari di dalam sistem pembelajaran hybrid atau Blended Learning.

Mahasiswa diharapkan mampu melakukan adaptasi, flexible, memiliki kemampuan Leadership, Reading Skills, Writing Skills, kemampuan berbahasa Inggris hingga IT Skills. Perguruan tinggi diharapkan dapat menyediakan fasilitas dan dukungan dalam berbagai aspek untuk memenuhi CPL perguruan tinggi.

Sedangkan Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifai’i, M.Si. memaparkan Penyamaan Persepsi dan Langkah Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi. Dalam paparannya, Prof. Ahsin menerangkan landasan MBKM berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Di hari ketiga, Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta dan Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si Ketua LP3M Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur juga turut berbagi pengalaman. Dr. Engkos menekankan pada peran perguruan tinggi swasta untuk bersiap dalam MBKM. Perguruan tinggi harus betul-betul engagements atau terlibat dalam menyiapkan lulusan agar selaras dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI.

Perguruan tinggi bukan sekadar bekerja sama dengan DUDI lewat perjanjian hitam di atas putih, tetapi juga memberikan perhatian dan kerjasama secara nyata. Civitas academica diharap secara totalitas memberikan perhatian kepada peserta didik.

Sedangkan Prof. Lambang menekankan azas kemanfaatan dalam kemerdekaan melengkapi kompetensi keahlian. Untuk itu, menurut pandangan Prof. Lambang, apabila mahasiswa lebih banyak teori di kampus, maka mahasiswa perlu pengalaman menerapkan teori tersebut pada dunia usaha dunia industri.

Menurutnya, apabila dijumpai mahasiswa yang sudah bekerja sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni saat ini, maka mahasiswa tersebut perlu recognisi cognitive atau teori yang kuat di perguruan tinggi.

Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Mulia Yusuf Wibisono usai kegiatan diskusi mengatakan bahwa secara umum seluruh pakar sepakat ada perbedaan antara kegiatan di luar kampus yang dulu pernah dilakukan dibanding dengan kebijakan Kampus Merdeka saat ini. “Jadi, misalnya, dulu ada kuliah kerja praktek atau KP, ada PKL, ada KKN, sebelum dilakukan Kampus Merdeka itu sudah dilakukan. Tapi ketika Kampus Merdeka, maka itu berbeda,” tuturnya.

Menurutnya, sebelum Kampus Merdeka, esensi pelaksanaan KP maupun PKL sebagai kewajiban kerja praktek. “Kalau sekarang dituntut untuk mendapatkan kompetensinya, mau praktek itu dimana, apa syarat yang harus dipenuhi sehingga nanti dilakukan rekognisi mata kuliah itu jelas,” terangnya.

“Kegiatannya sama-sama di perusahaan, tetapi dalam konteks Kampus Merdeka menjadi berbeda. Kalau dulu, setelah KP membuat laporan, selesai. Kalau sekarang, kompetensi apa yang diharapkan, yang akan dikejar, ini disepakati antara pembimbing di kampus dengan pembimbing di tempat kerja,” pungkasnya. (SA/PSI)