Tag Archive for: Diskusi

Dr. Agung Sakti Pribadi (tengah) bersama Syamsidar Sutan Malim Polawan dari UMKT, Dr. rer.nat Jamaluddin, S.Si., M.Eng dari STT Migas, dan Ketua BWF Eko Prasetyo Setiadi. Foto: SA/Kontributor

UM – Krisis air bersih di Balikpapan bukan lagi sekadar persoalan teknis atau lingkungan, melainkan sebuah isu kompleks yang terjerat dalam benang kusut birokrasi, ego sektoral, dan bahkan dugaan praktik “biaya siluman”.

Hal ini terungkap dalam sebuah diskusi mendalam yang menjadi titik awal sebuah inisiatif besar dari Balikpapan Water Forum (BWF), sebuah forum yang beranggotakan para akademisi dan praktisi peduli air, yang berlangsung di Kampus Universitas Mulia, Rabu (11/6).

Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga, yang juga akademisi di bidang hukum di Universitas Mulia ini memimpin jalannya diskusi. Turut hadir Wali Kota Balikpapan dua periode 2011-2021 H. Rizal Effendi beserta para akademisi dari tiga universitas di Kalimantan Timur dan Ketua BWF Eko Prasetyo Setiadi.

Para akademisi antara lain Yusuf Wibisono, S.E., M.T.I. dari Universitas Mulia, Endy Mukhlis Syuhada dan Syamsidar Sutan Malim Polawan, S.T., M.T. dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) serta Ir. Hamriani Ryka, S.T., M.T dan Dr. rer.nat Jamaluddin, S.Si., M.Eng dari STT Migas Balikpapan. Turut hadir Budi Saputro, Tatang Setyawan, dan Zaenal Abidin.

Gerakan intelektual ini tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi telah merumuskan sebuah peta jalan penelitian komprehensif untuk memetakan potensi air tanah Balikpapan.

Tujuannya adalah untuk memberikan solusi berbasis data yang akurat, melampaui kebuntuan yang selama ini menghambat penyelesaian masalah air di kota minyak ini.

H. Rizal Effendi bersama dua peneliti dari UMKT, Endy Mukhlis Syuhada dan Syamsidar Sutan Malim Polawan. Foto: SA/Kontributor

H. Rizal Effendi bersama dua akademisi dan peneliti dari UMKT, Endy Mukhlis Syuhada dan Syamsidar Sutan Malim Polawan. Foto: SA/Kontributor

Ir. Hamriani Ryka, S.T., M.T dari STT Migas (berkerudung) saat berdiskusi. Foto: SA/Kontributor

Ir. Hamriani Ryka, S.T., M.T peneliti dari STT Migas (berkerudung) saat berdiskusi. Foto: SA/Kontributor

Suara Kritis dari Lapangan

Pengalaman pahit di lapangan menjadi bukti nyata adanya hambatan non-teknis yang selama ini melumpuhkan berbagai upaya solusi. Rizal Effendi secara terbuka menyuarakan adanya praktik pungutan liar yang menjadi momok bagi setiap proyek strategis.

“Ini bukan cerita baru. Proyek belum dimulai, tapi sudah ada yang meminta kutipan. Praktik seperti ini menjadi salah satu penghambat utama mengapa solusi-solusi besar tidak pernah berjalan mulus,” tutur Rizal Effendi.

Persoalan semakin pelik ketika para akademisi dihadapkan pada sulitnya mengakses data yang seharusnya menjadi milik publik.

Hamriani, seorang akademisi dengan pengalaman riset air tanah sejak 2013, membeberkan bagaimana data krusial justru “dirahasiakan” oleh instansi-instansi tertentu.

“Data itu ada, Pak. Saya tahu, saya pernah melihatnya secara fisik. Tapi ketika kita sebagai akademisi memintanya untuk penelitian, data itu menjadi rahasia. Ada dugaan kuat ini terkait dengan anggaran di baliknya, sehingga mereka enggan data itu terekspos,” katanya.

Menurutnya, data yang seharusnya bisa menjadi dasar untuk analisis ilmiah dan pengambilan kebijakan yang tepat, justru terperangkap dalam ego sektoral dan ketakutan akan audit.

“Niat kita murni untuk mencari solusi, tapi ada pihak yang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda,” tambah Hamriani.

Inisiatif Akademisi Membangun Peta Jalan dari Nol

Menghadapi kebuntuan ini, BWF yang terdiri dari para ahli dari berbagai perguruan tinggi dan disiplin ilmu memutuskan untuk tidak tinggal diam. Mereka menginisiasi sebuah penelitian besar yang akan memetakan potensi air tanah Balikpapan secara komprehensif.

“Kita harus mulai bergerak. Inisiatif kolaboratif dari tiga perguruan tinggi ini diharapkan bisa menghasilkan data yang valid dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Ini bukan hal baru, tapi yang membuat penelitian ini baru adalah pendekatannya yang komprehensif,” tutur Dr. Agung.

Fokus utama penelitian ini adalah melakukan pemetaan air tanah secara detail di wilayah Balikpapan Utara dan Timur, dua area yang masih memiliki potensi pengembangan.

Penelitian ini tidak akan dimulai dari nol, melainkan akan mengintegrasikan data-data sekunder yang sudah ada dengan data primer yang akan diambil langsung di lapangan.

Pendekatan Ilmiah dan Harapan ke Depan

Eko Prasetyo Setiadi mengatakan, secara teknis penelitian menekankan pentingnya pendekatan berbasis data yang akurat. Salah satu tantangan utama adalah perubahan topografi Balikpapan yang sangat cepat akibat pembangunan masif.

“Data topografi yang kita miliki mungkin sudah tidak relevan karena pembangunan yang masif. Oleh karena itu, kita perlu meng-update data ini dengan teknologi modern,” ujar Eko.

Lebih lanjut, Yusuf Wibisono menyoroti pentingnya mendata sumur-sumur warga yang ada sebagai langkah awal yang krusial.

“Sebelum melakukan pengukuran, kita harus punya data dulu, berapa banyak data sumur yang ada. Ini adalah langkah dasar yang tidak bisa dilewatkan,” tuturnya.

Dengan mengkombinasikan berbagai metode, mulai dari pengumpulan data sekunder, pemetaan topografi, analisis geologi, hingga pengukuran geolistrik, tim ini berharap dapat menciptakan peta potensi air tanah yang komprehensif.

Inisiatif dari para akademisi ini bukan hanya sekadar proyek penelitian, tetapi sebuah gerakan moral untuk mengatasi masalah publik yang telah berlarut-larut.

Dengan data yang kuat dan transparan, mereka berharap dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak bisa lagi diabaikan, demi masa depan air yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Balikpapan.

(SA/Kontributor)

Usai menggelar FGD, Bambang Irianto didaulat memimpin gerakan diikuti Direktur Eksekutif Yayasan Airlanga Dr. Agung Sakti, Rizal Effendi, Rektor Prof. Dr. Muhammad Ahsin bersama undangan lainnya. Foto: Media Kreatif

Menghadirkan Penggagas Glintung Go Green, FGD Resmi Dibuka Walikota

UM – Universitas Mulia menggelar Forum Group Discussion (FGD) atau Forum Diskusi Terpumpun yang membahas Lingkungan Hijau Kota Balikpapan, Kamis (12/9). Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Cheng Ho Kampus Utama ini dihadiri Ir. Bambang Irianto, peraih Kalpataru Lingkungan 2018 dan penggagas Glintung Go Green Kota Malang, Jawa Timur.

Pada kesempatan ini, turut hadir Wali Kota Balikpapan dua periode, 2011-2021 Rizal Effendi, Muhammad Sabani bakal calon walikota pada Pilkada Balikpapan 2024, dan tokoh masyarakat Kota Balikpapan Ir. Sudjatmiko serta para Ketua RT dan undangan.

Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga Dr. Agung Sakti Pribadi selaku CEO Balikpapan Water Forum dan penggagas kegiatan ini mengatakan, permasalahan air tampaknya belum selesai dialami Kota Balikpapan. Berbagai upaya juga sedang disusun pemerintah kota sebagai solusi.

Meski demikian, Dr. Agung berharap Rizal Effendi turut mendampingi untuk terus berusaha agar masalah air bisa diselesaikan dalam lima tahun ke depan, termasuk banjir.

“Bagaimana caranya? Pakai cara ITS Surabaya maksud saya. Surabaya kerjasama dengan ITS, masalah banjir diselesaikan, caranya kerjasama dengan perguruan tinggi. Para ahli mencoba untuk menyelesaikan. Sekarang Surabaya jauh lebih bagus,” ujar Dr. Agung.

Ia berharap pola tersebut dapat digunakan oleh para dosen dan mahasiswa sivitas akademika Universitas Mulia.

“Jadikanlah kota Balikpapan ini menjadi kota yang betul-betul kita cintai dengan motto beriman, bersih, indah, aman dan nyaman. Jadikan kota ini menjadi nyaman karena kita ada di sini. Saya bangga dengan kota Balikpapan,” tuturnya.

Menurutnya, hal ini terlihat pada hymne Kota Balikpapan itu selalu menggugah. Dengan motto kubangun, kujaga, dan kubela, sehingga mendorong setiap warganya untuk selalu tergugah.

“Maka, ke depan Balikpapan Water Forum fokus menjelaskan dua masalah itu. Satu, masalah air ini harus selesai dalam lima tahun ke depan. Kedua, masalah banjir juga sudah mulai berkurang titik-titik banjirnya,” ujar Dr. Agung.

Dr. Agung menambahkan, tugas kampus bukan hanya mendidik, namun juga mengedukasi. Untuk itu, ia berharap kampus mampu mengedukasi dengan cara memberdayakan mahasiswa sehingga memiliki kepekaan sosial dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya.

Dalam kesempatan ini, Dr. Agung mengundang Ir. Bambang Irianto sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat mengatasi masalah lingkungan di sekitarnya.

Senada, Rektor Universitas Mulia Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i berharap paparan Ir. Bambang Irianto dapat diterapkan di lingkungan Universitas Mulia dan sekitarnya.

“Saya sampaikan juga kepada para mahasiswa, untuk mendengarkan paparan narasumber agar pengabdian beliau yang sudah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia itu bisa menjadi materi kita untuk kegiatan nanti, menjadi budaya kerja nyata di wilayah Kota Balikpapan,” tutur Rektor.

“Juga kepada para dosen, yang saya kira bahan hari ini menjadi referensi buat kita ke depan untuk melakukan research-research, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan industri, dan sebagainya,” tambahnya.

Rektor berharap, bagaimana ke depan mendapatkan solusi terbaik agar Kota Balikpapan yang menjadi sister city IKN itu tidak ada lagi permasalahan air maupun banjir.

Narasumber Ir. Bambang Irianto foto bersama CEO Balikpapan Water Forum Dr. Agung Sakti Pribadi, Rektor Prof. Dr. Muhammad Ahsin Rifa'i bersama dosen dan lainnya. Foto: Media Kreatif

Narasumber Ir. Bambang Irianto dan keluarga foto bersama CEO Balikpapan Water Forum Dr. Agung Sakti Pribadi, Rektor Prof. Dr. Muhammad Ahsin Rifa’i, Drs. Suprijadi, dan Dr. Sudarmo. Foto: Media Kreatif

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Arrizal Rahman. Foto: Media Kreatif

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Arrizal Rahman. Foto: Media Kreatif

Penanggap narasumber H. Rizal Effendi. Foto: Media Kreatif

Penanggap narasumber H. Rizal Effendi. Foto: Media Kreatif

Muhammad Sabani turut memberikan pandangannya. Foto: Media Kreatif

Muhammad Sabani turut memberikan pandangannya. Foto: Media Kreatif

Sebagian peserta perwakilan Ketua RT setempat. Foto: Media Kreatif

Sebagian peserta perwakilan Ketua RT setempat. Foto: Media Kreatif

Sambutan Walikota Balikpapan

Sementara itu, sambutan Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Arrizal Rahman.

“Mohon izin saya mewakili Pak Kepala DLH, Pak Wali Kota lagi izin Umroh, Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup lagi menerima tamu tim Adipura Provinsi,” ujar Arrizal mengawali kata sambutan.

“Insya Allah dalam minggu depan sampai dua minggu kemudian kita akan masuk tim penilaian Adipura untuk Adipura 2024. Jadi, kami lagi persiapan untuk tetap menjaga rutinitas mendapatkan Adipura yang tidak pernah putus,” tambahnya.

Ia berharap, pada tahun 2024 ini Kota Balikpapan mampu mempertahankan Adipura Kencana yang selalu diraih dalam dua tahun terakhir.

Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Universitas Mulia atas inisiatifnya dalam menyelenggarakan FGD sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan lingkungan di Balikpapan.

Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjadikan Balikpapan sebagai kota yang nyaman dan berkelanjutan.

Walikota menekankan bahwa penciptaan ruang terbuka hijau dan keberhasilan dalam mengatasi tantangan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Walikota berharap FGD ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan inovatif yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah Kota Balikpapan dan pemerintah pusat dalam menangani masalah lingkungan, terutama terkait dengan air dan banjir.

Walikota juga menginginkan agar permasalahan yang ada di Balikpapan, seperti banjir, menjadi perhatian pemerintah pusat dan diusulkan sebagai proyek strategis nasional.

Glintung Go Green Layak Direplikasi

Bagaimanapun paparan Bambang Irianto dalam mewujudkan Glintung Go Green di Kota Malang, yang digagasnya sejak lebih dari 12 tahun yang lalu, layak menjadi contoh dan model bagi daerah lainnya di Indonesia.

Melalui beberapa pendekatan, Bambang Irianto berupaya menciptakan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Ia berusaha menanamkan budaya cinta lingkungan kepada masyarakat, dimulai dari lingkungan sekitar rumahnya. Dengan prinsip “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,” Bambang mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Bambang aktif menggalang kerjasama dengan dinas pemerintah terkait dan akademisi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang mendukung program Go Green, seperti pengembangan sumur resapan untuk mengatasi masalah air.

Ia mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga setiap individu merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan mereka.

Keberhasilan kampung Glintung Go Green yang telah menjadi destinasi wisata edukasi di Kota Malang layak menjadi contoh yang dapat direplikasi di berbagai kota lain di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dengan kerjasama dan komitmen, perubahan positif dapat dicapai.

(SA/Kontributor)

Prof. Jimly Asshiddiqie, Dr. Isran Noor, H. Rizal Effendi, Dr. Agung Sakti, Prof. Ahsin, Hj. Mulia dan para undangan foto bersama usai acara. Foto: Media Kreatif

UM – Universitas Mulia menggelar gathering bersama para tokoh bangsa, bertempat di Ballroom Cheng Ho, Jalan Letjen Zaini Azhar Maulani, Balikpapan, Rabu (26/6) malam. Hadir Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2003-2008 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Gubernur Kaltim 2018-2023 Dr. Ir. Isran Noor dan Wali Kota Balikpapan 2011-2021 H. Rizal Effendi, S.E.

Tampak hadir Ketua Yayasan Airlangga Hj. Mulia Hayati Deviantie bersama keluarga besar, Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga Dr. Agung Sakti Pribadi, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Wilayah XI-B Kalimantan Timur Komisariat Selatan Dr. Lukman, S.T., M.T, Rektor Universitas Balikpapan Dr. Ir. Isradi Zainal, Ketua DPC Peradi Kota Balikpapan Dr. Piatur Pangaribuan, SH., MH serta para tokoh dan undangan lainnya.

Acara yang berlangsung petang ini dikemas sederhana, namun cukup meriah. Pentas seni Barongsai Setya Dharma Balikpapan cukup menghibur hadirin. Dr. Isran Noor terlihat turun dari duduknya memberikan angpao kepada pemain Barongsai.

Rektor Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i dalam sambutannya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh hadirin. Kepada Prof. Jimly, yang juga seorang akademisi dari Universitas Indonesia, Prof. Ahsin menyambut dengan hangat.

“Di tengah kesibukan beliau sebagai tokoh bangsa masih sempat meluangkan waktu untuk hadir dalam acara Mulia Gathering pada hari ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga dapat terus memberikan pencerahan kepada anak bangsa terkait ketatanegaraan atau hukum tata negara,” tutur Prof. Ahsin.

Dari kiri ke kanan Rektor Universitas Mulia Prof. Muhammad Ahsin Rifa'i, Dr. Agung Sakti Pribadi, Dr. Isran Noor, Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. Isradi Zainal, Dr. Lukman, dan H. Rizal Effendi. Foto: Media Kreatif

Dari kiri ke kanan Rektor Universitas Mulia Prof. Muhammad Ahsin Rifa’i, Dr. Agung Sakti Pribadi, Dr. Isran Noor, Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. Isradi Zainal, Dr. Lukman, dan H. Rizal Effendi. Foto: Media Kreatif

Prof. Jimly Asshiddiqie menerima buku tentang IKN karangan Rektor Uniba Dr. Isradi Zainal. Foto: Media Kreatif

Prof. Jimly Asshiddiqie menerima buku tentang IKN karangan Rektor Uniba Dr. Isradi Zainal. Foto: Media Kreatif

Dari kiri ke kanan Dr. Agung Sakti Pribadi, Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Muhammad Ahsin, Hj. Mulia Hayati dan H. Rizal Effendi. Foto: Media Kreatif

Dari kiri ke kanan Dr. Agung Sakti Pribadi, Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Muhammad Ahsin, Hj. Mulia Hayati dan H. Rizal Effendi. Foto: Media Kreatif

Dr. Agung SP dan istri bersama Prof. Dr. Jimly Asshidigie. Foto: dok. pribadi

Dr. Agung SP dan istri bersama Prof. Dr. Jimly Asshidigie. Foto: dok. pribadi

Dr. Agung Sakti Pribadi bersama Gubernur Kaltim 2018-2023 Dr. Isran Noor. Foto: dok. pribadi

Dr. Agung Sakti Pribadi bersama Gubernur Kaltim 2018-2023 Dr. Isran Noor. Foto: dok. pribadi

“Beliau ini adalah tokoh negara yang banyak berkiprah dalam berbagai jabatan penting di negara ini. Jabatan terakhir yang paling viral itu adalah Ketua MKMK, ini yang paling viral terakhir yang 2024. Kenapa viral? Karena ketegasan Prof. Jimly memutuskan terjadinya pelanggaran berat terhadap Ketua MK,” tambahnya.

Akibatnya, wajah Prof. Jimly selama beberapa pekan tampil di layar televisi dan media sosial. Menanggapi hal itu, Prof. Jimly pun hanya tertawa. “Ya saya tampil terus di layar TV,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Agung Sakti Pribadi mengaku senang dengan kehadiran Prof. Jimly. “Saya senang Prof Jimly mau datang. Selama ini saya melihat beliau hanya lewat TV dan medsos saja. Mudah-mudahan Jimly School mau bekerja sama dengan kita,” katanya.

Jimly School of Law and Government (JSLG) adalah sekolah kepemimpinan politik dan hukum yang didirikan Prof Jimly. Saat ini sudah memiliki kantor cabang di Surabaya. Para calon politisi dan ahli hukum banyak yang belajar di lembaga ini.

Senada, H. Rizal Effendi juga merasa senang bisa bertemu dengan Prof. Jimly. “Saya senang bisa bertemu Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie. Ahli hukum tata negara yang sekarang ini duduk sebagai anggota DPD-RI saat berkunjung ke Kota Beriman. Beliau datang ke Balikpapan atas undangan Universitas Mulia,” ujar Rizal.

Dalam kesempatan ini, Rizal Effendi bertindak sebagai moderator dalam diskusi bersama Prof. Jimly dan Dr. Isran Noor. Diskusi membahas Pulau Kalimantan dalam pembangunan dan catatan sejarah. Acara berakhir pukul 22.30 Wita diikuti foto bersama.

(SA/Kontributor)

Moderator HM Rizal Effendi memandu diskusi membahas pembangunan Kota Balikpapan bersama guru besar dan rektor perguruan tinggi di Universitas Mulia, Jumat (17/5). Foto: SA/Kontributor

UM – Universitas Mulia menjadi tuan rumah silaturahmi dan diskusi bersama tokoh masyarakat dan warga membahas pembangunan Kota Balikpapan, bertempat di Hall Cheng Ho Universitas Mulia, Jalan Letjen Zaini Azhar Maulani Balikpapan, Jumat (17/5).

Diskusi dengan topik Sinergi dan Peran Serta Masyarakat Membangun Kota Balikpapan yang Bersih, Indah, Aman, dan Nyaman ini diikuti para guru besar serta Rektor perguruan tinggi, anggota kepolisian dari Polresta, ketua RT serta mahasiswa dan dosen hingga masyarakat umum lainnya.

Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga Dr. Agung Sakti Pribadi, dalam sambutannya mengatakan bahwa ia mengundang tokoh masyarakat yang paling memahami Kota Balikpapan untuk diskusi bersama.

“Wali Kota sebelumnya, Pak Cucup Suparna, Pak Imdaad Hamid sudah tidak bersama kita lagi, sudah kembali ke haribaan Allah. Tapi ada Pak Rizal Effendi yang paham Kota Balikpapan,” tutur Dr. Agung.

“Kami, mewakili kampus mengalami kegelisahan, bukan hanya pada lokal Balikpapan, tetapi kegelisahan nasional, bagaimana perpolitikan bisa menjadi semacam dan menghancurkan tatanan yang ada,” tambah Dr. Agung mengawali sambutan.

Dr. Agung kemudian memperkenalkan para narasumber, di antaranya Walikota Balikpapan dua periode HM Rizal Effendi, Prof. Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, Rektor Universitas Balikpapan Dr. Ir. Isradi Zainal, Ketua STIE Balikpapan Prof. Dr. Suhartono, Guru Besar FH Unhas Prof. Dr. Juajir S Kartanegara serta Wakil Rektor Universitas Mulia Yusuf Wibisono, S.E., M.T.I.

Tampak hadir mantan anggota DPRD Balikpapan drg. Syukri Wahid bersama perwakilan masyarakat serta masyarakat umum lainnya.

Peserta diskusi dari tokoh masyarakat dan para undangan. Foto: SA/Kontributor

Peserta diskusi dari tokoh masyarakat dan para undangan. Foto: SA/Kontributor

Para ketua RT setempat sebagai peserta diskusi dan para undangan. Foto: SA/Kontributor

Para ketua RT setempat sebagai peserta diskusi dan para undangan. Foto: SA/Kontributor

“Yang kita bahas di sesi pertama terkait dengan Kota Balikpapan, perkembangan, kegelisahan warga, dan apa yang diinginkan oleh warga Balikpapan,” ujar Dr. Agung.

Menurut Dr. Agung, kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi, yakni Pengabdian kepada Masyarakat dengan meluncurkan aplikasi SmartRT buatan Universitas Mulia.

“Alhamdulillah, SmartRT kita akan perkenalkan dulu. Apa yang akan diketahui pada SmartRT nanti di sesi kedua,” ujarnya.

Ia berharap SmartRT akan membantu masyarakat dengan membuka Command Center, yakni pusat laporan yang mendata pengaduan masyarakat, kemudian dilanjutkan kepada instansi terkait dan ada tindak lanjut penyelesaian.

“Selain SmarRT, kami juga meluncurkan Biro Bantuan Hukum Balikpapan,” tuturnya. Untuk itu, Dr. Agung mengucapkan terima kasih kepada anggota kepolisian yang turut hadir dalam forum silaturahmi dan diskusi.

“Kami mengundang juga beberapa ketua RT. Dalam konsep kami, ketua RT itu nanti kita edukasi. Bagaimana RT itu bisa melaporkan ke tempat kita dari berbagai macam masalah infrastruktur, pendidikan, bansos, air, dan masalah macam-macam,” tuturnya.

Acara kemudian dilanjutkan sesi pertama diskusi yang dimoderatori HM Rizal Effendi. Kemudian sesi kedua membahas tentang SmartRT yang dikembangkan oleh salah seorang dosen Ir. Riovan S Roring, S.Kom., M.Kom dan moderator Yusuf Wibisono.

(SA/Kontributor)

Akademisi Universitas Mulia Yusuf Wibisono ketika berbicara dalam diskusi publik membahas permasalahan distribusi BBM. Di sebelahnya Christofel Ketua DPC Hiswana Migas Balikpapan. Foto: YouTube.

UM – Akademisi Universitas Mulia turut serta dalam pembahasan permasalahan di daerah. Hal ini seperti yang dilakukan Yusuf Wibisono S.E, M.T.I Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dalam diskusi bertajuk Sulitnya Mencari Bahan Bakar Minyak di Daerah Kaya Minyak kerja sama Kaltim Post dan IKA UB Kaltim di Hotel Platinum Balikpapan, Rabu (13/12).

Direktur Kaltim Post Erwin Dede Nugroho saat membuka Rembuk Etam mengatakan, antrean BBM adalah masalah penting karena berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. “Kami berharap dari forum ini bisa menemukan solusi dari setiap saran para stakeholder,” tuturnya, seperti dikutip dari koran Kaltimpost, Kamis (14/12).

Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Brawijaya Kalimantan Timur Dr. Myrna Asnawati Safitri mengatakan masalah BBM tidak sederhana, mulai dari distribusi, kuota, hingga manajemen transportasi kota.

“Bila warga lebih memilih kendaraan pribadi, berarti kebutuhan BBM semakin tinggi. Pemerintah daerah harus memikirkan bagaimana mobilitas warga dengan kendaraan umum yang layak,” tutur wanita yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ini.

Myrna berharap dibentuknya forum diskusi sebagai sarana warga Kaltim ikut berpartisipasi memikirkan dan menyampaikan usulan yang bisa diberikan kepada para pengambil kebijakan sehingga permasalahan segera dapat diatasi bersama.

Diskusi dipimpin Redaktur Kaltim Post Ismet Rifani. Direktur Kaltim Post Erwin Dede Nugroho, dan Ketua IKA UB Kaltim Myrna Safitri. Foto: Kaltimpost

Diskusi dipimpin Redaktur Kaltim Post Ismet Rifani. Direktur Kaltim Post Erwin Dede Nugroho, dan Ketua IKA UB Kaltim Myrna Safitri. Foto: Kaltimpost

Foto bersama seluruh peserta usai diskusi Rembuk Etam bahas distribusi BBM di Kaltim. Foto: Kaltimpost

Yusuf Wibisono (empat dari kanan) foto bersama seluruh peserta usai diskusi Rembuk Etam bahas distribusi BBM di Kaltim. Foto: Kaltimpost

Turut hadir Slamet Brotosiswoyo Ketua Apindo Kaltim, Christofel Ketua DPC Hiswana Migas Balikpapan, Giman Santoso Wakil Ketua Umum Kadin Kaltim, Firly Firdauzy Ketua Organda Kaltim, Dalhari Staf Dinas ESDM Kaltim, M Tahir Sekretaris DPD Aptrindo Kaltim, dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Nusantara Piatur Pangaribuan serta akademisi dan perwakilan pemerintah lainnya.

Beberapa permasalahan yang turut diungkap antara lain kelangkaan solar di Kaltim yang sudah berlangsung cukup lama, kelangkaan Pertalite sejak September 2023, terjadinya antrean BBM di Kaltim, tetapi tidak terjadi antrean di Pulau Jawa.

Kemudian beredar kabar bahwa informasi kuota BBM mencukupi Kaltim, namun BBM jenis Pertalite tidak tersedia di sejumlah SPBU hingga kejelasan pihak yang berwenang dalam hal penindakan kegiatan pengetap, pengecer, pom mini, dan sebagainya.

Termasuk, munculnya permasalahan baru akibat kebijakan yang tidak efektif, yakni terkait hanya tiga SPBU yang tidak melayani Pertalite untuk kendaraan roda empat. Ketiga SPBU itu antara lain SPBU MT Haryono, SPBU Stal Kuda, dan SPBU Sepinggan.

Kemudian hadirnya kebijakan baru memindahkan solar untuk kendaraan besar di SPBU KM 13 Balikpapan yang justru menambah persoalan baru menumpuknya kendaraan besar di satu tempat.

“Sebenarnya kita bisa mendefinisikan solusi yang kita harapkan untuk BBM, yakni kuota tercukupi, distribusi tepat sasaran, kapanpun diperlukan BBM tersedia di SPBU. Dari sisi akademis, penting bagi kita untuk memiliki data yang komprehensif dan valid terkait kebutuhan dan konsumsi BBM,” tutur Yusuf Wibisono.

Dalam penentuan kuota, menurut Yusuf Wibisono tidak cukup dengan hanya berdasarkan jumlah penduduk.

“Jumlah penduduk Kaltim relatif kecil dibandingkan pulau Jawa, tetapi dengan wilayah yang jauh lebih luas. Maka pergerakan dari satu titik ke titik yang lain juga lebih jauh, dan semuanya membutuhkan BBM,” ujarnya.

Oleh karena itu, selain jumlah penduduk, lanjutnya, juga penting untuk mengetahui data estimasi pergerakan penduduk.

“Data kendaraan juga sangat penting dan tidak cukup hanya berdasarkan data administratif,” tutur Yusuf Wibisono.

Menurutnya, kendaraan pengguna BBM bisa dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, kendaraan yang secara administratif berada di Kaltim, maka beroperasi di Kaltim dan membayar pajak di Kaltim.

Kedua, kendaraan yang secara administratif terdaftar di luar Kaltim, tetapi beroperasi di Kaltim. Ketiga, adalah kendaraan yang melintas dari provinsi atau pulau lain, tetapi menggunakan BBM di Kaltim.

“Tanpa memiliki data ini secara lengkap, maka estimasi kuota tidak akan akurat,” tutur Yusuf Wibisono. Apalagi, lanjutnya, dari pemaparan perwakilan Pemprov Kaltim diketahui bahwa estimasi kuota BBM tahun 2023 ternyata belum memperhitungkan IKN.

“Jumlah penduduk yang tinggal di wilayah IKN saat ini tentu masih sangat kecil, tapi kegiatan proyek pembangunan di sana membutuhkan operasional alat berat yang cukup banyak dan mobilisasi kendaraan operasional yang tinggi dan itu semua mengambil jatah BBM untuk Kaltim, utamanya di Balikpapan,” terang Yusuf Wibisono.

Untuk itu, dirinya mengusulkan agar perlunya ketersediaan data yang lengkap sehingga dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan distribusi BBM di Kaltim.

“Secara prinsip, kebutuhan data yang komprehensif dan akurat sangat penting dalam menentukan kebijakan terkait pemenuhan BBM di Kaltim,” pungkasnya.

(SA/Puskomjar)

Komunitas Bedah Buku Bisnis yang diikuti profesional, praktisi, akademisi yang dikoordinasi oleh Gatot Widayanto dan Budi Rahardjo, saat membahas buku Unboss, Rabu (13/4) menjelang berbuka puasa Ramadan. Foto: Zoom.

UM – Rektor Dr. Muhammad Rusli menjadi Guest dalam forum diskusi daring bedah buku bisnis tentang Leadership berjudul Unboss. Diskusi diikuti 26 orang profesional, pimpinan perusahaan, hingga praktisi yang tergabung dalam komunitas Bedah Buku Bisnis, Rabu (13/4) menjelang buka puasa Ramadan.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Rusli untuk pertama kalinya mengikuti diskusi setelah menerima undangan Subur Anugerah, dosen Informatika Universitas Mulia. Subur tampil sebagai pengulas buku Unboss. Sebagai moderator Addy Kurnia Komara, seorang Profesional Engineer yang bekerja di Telin, perusahaan telekomunikasi besar di Hong Kong.

“Buku yang saya ulas ini bercerita tentang kepemimpinan di era industri 4.0 saat ini. Saya diminta mengundang seorang pimpinan yang berkenan menjadi Guest untuk berbagi pengalaman. Alhamdulillah, ternyata Bapak Rektor berkenan,” tutur Subur Anugerah.

Ia mengaku merasakan canggung saat mengundang Rektor mengingat kegiatan tersebut bersifat non-formal dan bukan kegiatan akademik. “Mengingat kegiatan Bapak Rektor yang cukup padat, maka saya juga mengundang Pak Yusuf Wibisono Wakil Rektor. Alhamdulillah beliau juga berkenan menggantikan Bapak Rektor apabila berhalangan,” tuturnya.

Unboss ditulis oleh Jacob Botter (36), seorang Blogger dari Denmark. Jacob merupakan pendiri perusahaan konsultan media sosial Wemind (2005), dan menciptakan konsep NQ (kecerdasan berjejaring) dengan bukunya NQ: Involvement with Social Media. Wemind was a digital agency, started up in 2007 with social media as their focal point.

“Sebenarnya bukan Jacob sendiri yang menulisnya, mungkin lebih tepatnya meramu masukan dari seluruh koleganya, termasuk dari Lars Kolind (71), mantan Ketua World Scout Foundation dan anggota World Scout Committee,” tutur Subur mengawali cerita.

Dari hasil kolaborasi ratusan kolega tersebut, Jacob berhasil menyusun Unboss hingga 20 lebih kasus yang berbeda. “Nama-nama mereka tersusun di belakang buku. Menariknya, buku Unboss ini merupakan implementasi konsep Unboss yang dia ciptakan. Artinya, meskipun dia blogger, sering menulis gagasan, tapi berhasil diwujudkan,” tuturnya.

Oleh karena itu, Subur tidak menampik apabila kemungkinan konsep Unboss akan semakin berkembang lagi di masa yang akan datang.

Istilah Unboss berarti lawan dari Boss. Unboss mengubah mindset bahwa hubungan bos dan karyawan menjadi relasi yang setara. Lokasi kerja tak lagi terpatok pada letak geografis. Tujuan perusahaan menjadi ke arah sosial. Semuanya bergerak mewujudkan visi. Manfaatnya lebih kepada publik. Tidak selalu profit.

“Leadership ala Unboss, bukan berarti Unboss menghilangkan Leadership, bukan pula tidak ada pimpinan, tetapi Unboss itu lebih kepada gaya kepemimpinan yang saat ini lebih cocok diterapkan dibanding gaya konvensional ala Boss,” tuturnya.

Penulis buku ini, menurutnya, ingin menghilangkan seluruh silo yang ada di organisasi. Silo berarti kurang informasi, miskin informasi, menyembunyikan informasi, atau tidak membagikan informasi sehingga mengganggu koordinasi antar bagian di sebuah organisasi atau perusahaan.

Konsep Unboss lebih cocok untuk perusahaan berbasis pengetahuan, yaitu perusahaan yang membuka diri dan menciptakan sebuah ekosistem penciptaan nilai melalui kemitraan-kemitraan timbal balik yang semuanya bekerja untuk visi yang sama.

Unboss juga cocok pada pekerjaan berbasis pengetahuan, yaitu pekerja yang menggunakan energi, kreativitas, dan imajinasi untuk menunaikan tugas-tugas yang sering tidak didefinisikan dengan jelas dan kerangka kerjanya sulit ditangkap. Informasi yang tersedia terbatas dan kerap tidak terstruktur. Tugas dan sasaran atau tujuan pun bisa jadi berubah setiap waktu.

“Oleh karena itu, saya rasa konsep Unboss ini bagus diterapkan di perguruan tinggi, misalnya, hubungan antara dosen dengan mahasiswa,” tutur Subur.

Ia memberi contoh, suatu ketika mahasiswa menghubungi atau mengabari dosen pada waktu tengah malam bahwa dia ingin bimbingan skripsi. Meski dosen tersebut membaca pesan tersebut, tapi tidak serta merta membalasnya. Dosen akan menunggu hingga pagi lalu membalasnya.

Alasannya, dosen tersebut tidak ingin melanggar sesuatu yang sudah disepakati secara umum bahwa menghubungi dosen tengah malam di waktu istirahat hanya untuk janjian bimbingan adalah tidak benar secara etika dan norma ketimuran.

“Itu berarti dosen Unboss. Beda dengan dosen Boss yang dengan cepat membalas pesan sambil menyisipkan stiker marah dan membumbui pesan ‘kamu harus tahu diri ya!’,” tuturnya sembari tersenyum.

Sementara itu, Rektor memberikan tanggapan bahwa konsep Unboss cocok diterapkan dimanapun organisasi atau perusahaan. Berdasarkan pengalamannya bekerja di berbagai perusahaan dan organisasi, konsep Unboss bahkan sudah diterapkan oleh banyak pimpinan lebih jauh sebelum buku Unboss ini terbit.

Dr. Rusli kemudian bercerita, ketika bekerja di sebuah perusahaan, dirinya didatangi oleh pimpinannya agar mempelajari sebuah jurnal. Selesai mempelajarinya, giliran Dr. Rusli mendatangi ruangan pimpinannya untuk mengembalikan jurnal tersebut.

“Saya kaget, di mejanya ada banyak buku yang dibuka, belum ditutup. Saat itu belum ada Google. Jadi itulah Unboss pertama kali yang saya jumpai,” ungkap Dr. Rusli. Buku-buku yang dibuka tersebut sedang dipelajari pimpinannya yang mantan direksi sebuah perusahaan.

“Dalam bekerja, seorang Direktur maupun Peneliti Muda semuanya sama, yang penting yang dihargai adalah argumentasi ilmiahnya,” ungkapnya. Selama 20 tahun bekerja tersebut, dirinya merasa terbentuk menerapkan konsep Unboss hingga saat ini.

“Jadi, kita sebagai Boss hanya pada organisasi resmi saja, sedangkan di dalam perilaku kita memperlakukan semuanya sebagai mitra, karena bagaimanapun ilmu kita juga terbatas, apalagi di perusahaan besar dengan disiplin ilmu yang banyak, kompetensi yang luas, kita tidak bisa merasa paling bisa,” tutur Dr. Rusli.

Rektor mengingatkan bahwa apabila bekerja di perusahaan yang multi disiplin, multi kompetensi, maka sudah menjadi kewajiban untuk selalu belajar. “Bawahan-bawahan kita, staf-staf kita itu adalah mitra, dan kita wajib juga belajar atas segala kelebihan dan kekurangannya,” terangnya.

Baginya, seorang pemimpin harus memiliki ilmu dimanapun dia bertugas. “Pemimpin itu harus on the right track, tidak boleh keluar dari track. Karena bagaimanapun, apabila tidak memiliki knowledges, apalagi pengalaman, dan masih butuh belajar lagi, maka gerak perusahaan akan terganggu,” tutupnya.

(SA/PSI)

Suasana Peserta Diskusi Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Tingkat Regional ASEAN dari Universitas Mulia. Foto: YS

UM – Universitas Mulia memenuhi Undangan Diskusi Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Tingkat Regional ASEAN yang diikuti bersama dengan Sekolah Tinggi Teknologi Bandung (STTB) dan Caraga State University Butuan Philippines.

Diskusi dilaksanakan secara Daring via Zoom Meeting pada hari Kamis 14 April 2022 pukul 14.30 wita.
Topik diskusi terkait dengan Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Perwakilan Universitas Mulia yang hadir di antaranya Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan & Kerjasama Mundzir, S.Kom, MT., Gunawan, ST., MT. Sekretaris Dir. Eksekutif BPH Yayasan Airlangga, Kepala LP3M Richki Hardi, ST., M.Eng., Ph.D., Dekan FIKOM Jamal S.Kom., M.Kom., Sekretaris Rektor Suhartati, SE., M.Kom., Wakil Dekan FEB Sumardi, S.Kom., M.Kom., Wakil Dekan FIKOM Yustian Servanda, S.Kom., M.Kom., serta perwakilan Dosen Riski Zulkarnain, S.Pd., M.Pd. dan Yamani, S.S., M.Pd.

Peserta Diskusi Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Tingkat Regional ASEAN dari Universitas Mulia. Foto: YS

Peserta Diskusi Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Tingkat Regional ASEAN dari Universitas Mulia. Foto: YS

Sekolah Tinggi Teknologi Bandung (STTB) diwakili 6 (enam) orang, di antaranya Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom Deputy Head Academic Affairs, Harya Gusdevi, S.Kom., M.Kom Deputy Chair III for Research and Student Affairs, Indra Julias Pradana, S. Kom. Deputy Chair IV for Admissions and Cooperation, Meilani Eka Putri Andrean, S.M. Head of Public Relations and Cooperation, Dipl. Ahmad Rivai DEA Internasional Collaboration Advisor, dan Jack Febrian Rusdi, ST., MT. Researcher sekaligus Moderator Meeting.

Dari Caraga State University Butuan Philippines diwakili oleh Dr. Rolyn C. Daguil – Dean, College of Computing and Information Sciences dan Dr. Vicente A. Pitogo – College Secretary, CCIS.

Diskusi Kerjasama ini berlangsung lebih kurang 90 menit, dan disepakati untuk membentuk Whatsapp Grup (WAG) sebagai tindak lanjut menuju kesepakatan bersama dalam MoU (Memory of Understanding).

(YS/*)

Diskusi Publik Pelayanan P2TL PLN kepada Masyarakat Kaltim tahun 2021. Foto: Tangkapan layar

UM – Rektor Universitas Mulia DR. Agung Sakti Pribadi, S.H., M.H. menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Publik yang digelar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur bersama dengan PT PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Utara (UIW Kaltimra). Diskusi Publik dengan tema Pelayanan P3TL PLN kepada Masyarakat Kaltim ini digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (24/6).

Pada kesempatan ini, hadir anggota Ombudsman Hery Susanto sebagai Keynote Speaker dan General Manager PT PLN UIW Kaltimra Saleh Siswanto. Turut hadir hadir juga Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim Kusharyanto, Senior Manager Distribusi PLN Kaltim Eko Prihandana, Rektor Universitas Mulia Agung Sakti Pribadi, dan Perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim Afrizal.

Hery Susanto dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI merupakan Lembaga Negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan. Badan usaha mapun badan hukum tersebut diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD.

Pasal 7 dan 8 pada UU No 37 tahun 2008 tersebut, tugas Ombudsman disebutkan antara lain menerima laporan masyarakat, memeriksa substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, melakukan koordinasi, mengelola jaringan, dan mencegah maladministrasi.

Termasuk di antaranya mengatasi persoalan tentang kelistrikan di daerah yang menjadi empat besar substansi yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim.

“Di Kaltim, substansi laporan masyarakat yang kami terima paling banyak adalah masalah agraria, pertambangan, perizinan dan energi dan kelistrikan,” tutur Hery Susanto.

Secara nasional, tambahnya, masalah kelistrikan juga menjadi salah satu substansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat selain perihal perhubungan dan infrastruktur, perizinan,
pertambangan, dan kelistrikan.

Menanggapi hal itu, Saleh Siswanto GM PLN Kaltimra mengatakan PT PLN membutuhkan keterbukaan dan partisipasi publik secara menyeluruh. “Kami PLN UIW Kaltimra sebagai perusahaan jasa dalam hal ini di bidang kelistrikan sangat mengharapkan kegiatan seperti terus berlangsung karena, biar bagaimanapun kami ini adalah sebuah perusaan pelayanan publik yang membutuhkan keterbukaan dan juga butuh partisipasi dari seluruh masyarakat,” ujarnya.

Diskusi Publik Pelayanan P2TL PLN kepada Masyarakat Kaltim tahun 2021. Foto: Tangkapan layar

Diskusi Publik Pelayanan P2TL PLN kepada Masyarakat Kaltim tahun 2021. Foto: Tangkapan layar

DR. Agung Sakti Pribadi saat menjadi salah satu narasumber perwakilan perguruan tinggi dalam Diskusi Publik Pelayanan P2TL PLN kepada Masyarakat Kaltim tahun 2021. Foto: Tangkapan layar

DR. Agung Sakti Pribadi saat menjadi salah satu narasumber perwakilan perguruan tinggi dalam Diskusi Publik Pelayanan P2TL PLN kepada Masyarakat Kaltim tahun 2021. Foto: Tangkapan layar

Dosen Universitas Mulia saat memberikan pertanyaan kepada narasumber. Foto: Tangkapan layar

Dosen Universitas Mulia saat memberikan pertanyaan kepada narasumber. Foto: Tangkapan layar

Mahasiswa Universitas Mulia saat memberikan pertanyaan kepada narasumber. Foto: Tangkapan layar

Mahasiswa Universitas Mulia saat memberikan pertanyaan kepada narasumber. Foto: Tangkapan layar

Saleh mengatakan bahwa P2TL atau Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan/atau instalasi pemakai tenaga listrik dari PLN.

Menurutnya, dalam penerapan regulasi keselamatan ketenagalistrikan diatur dalam UU No. 30/2009 agar P2TL memenuhi tujuan antara lain mencegah bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan bagi pelanggan maupun calon pelanggan, dan menekan kehilangan energi listrik atau efisiensi.

Sementara itu, Rektor Universitas Mulia DR. Agung Sakti Pribadi selaku perwakilan dari perguruan tinggi mengatakan bahwa terkait layanan yang diberikan PLN, ia mengamati beberapa waktu yang lalu ketika masa kepemimpinan Dahlan Iskan, menurutnya, terlihat lebih sukses menerapkan Pelayanan P2TL.

“Ketika saat ini PLN menerapkan tarif listrik secara sepihak, saya mengamati bagi yang sudah mahir menggunakan gadget seperti mahasiswa itu mudah mencari tahu informasi tersebut. Tapi bagaimana dengan ibu rumah tangga, mereka hanya bisa menerima saja,” tuturnya.

Ia berharap, PT PLN dapat melakukan perbaikan dan terobosan ke depan agar seluruh layanan dan perubahan yang disediakan PLN untuk masyarakat dapat diterima dan dimanfaatkan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut UU No. 30/2009 tentang Ketanagalistrikan, terangnya, hak konsumen cukup banyak. Di antaranya adalah konsumen berhak mendapat pelayanan yang baik, mendapatkan tenaga listrik terus menerus dengan mutu dan keadaan yang baik, memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan kerja yang wajar, mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik serta mendapatkan ganti rugi bila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan atas kelalaian pengoperasian.

Ia memuji saat ini layanan PLN telah didukung dengan hadirnya PLN Mobile tahun 2016 untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada enam fitur layanan yang disediakan antara lain fitur permohonan pasang baru, perubahan data, dan permohonan penyambungan sementara. Selain itu juga tersedia layanan pengaduan dan Feedback.

“Sekarang kalau ada pemadaman itu enak, masyarakat cukup mengakses langsung lewat website. Masalah kecil ini sudah bisa dilakukan, artinya kalau ini sudah berhasil dilakukan, maka ke depan akan mudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat,” tuturnya.

“Orang tahunya PLN itu pelayanannya bagus, harganya murah, ketersediaannya ada, nggak mati lampu,” tuturnya. “Intinya itu yang diinginkan masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, PLN itu penting bagi seluruh masyarakat agar ketika PLN bekerja dan pelayanannya bagus, masyarakat juga merasakan nikmatnya tanpa ada gangguan.

“Mudah-mudahan ke depan Insyaallah bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi agar ini bisa dijadikan kajian, kalaupun ada kendala, hambatan, atau permasalahan, khusus Kota Balikpapan kita sudah tahu mana saja hambatannya, dimana saja keluhannya. Itu saya rasa,” pungkasnya.

(SA/PSI)

Diskusi Implementasi Kampus Merdeka & Kegiatan Riset yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi daring aplikasi Zoom, Jumat (21/5). Foto: Wisnu

UM – Universitas Mulia yang diwakili Yusuf Wibisono, S.E., M.T.I selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wisnu Hera Pamungkas, S.T.P., M.Eng. selaku Pjs. Wakil Rektor Bidang Ketenagaan dan Keuangan mengikuti Diskusi Kampus Merdeka dan Kegiatan Riset bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Anwar Makarim. Diskusi digelar terbatas melalui aplikasi Zoom dan diikuti Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Wilayah Barat, Jumat (21/5).

Sebagaimana diketahui, Kemendikbudristek telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2020 yang lalu dengan salah satu kebijakannya adalah memberikan hak kepada mahasiswa Indonesia untuk berkegiatan pembelajaran di luar kampus selama 2 semester.

Diskusi ini mencakup empat topik utama antara lain terkait tantangan dan hambatan implementasi Kampus Merdeka di lingkungan perguruan tinggi swasta (PTS); Program bantuan implementasi yang dipersiapkan Kemendikbudristek di tahun 2021; Program Kampus Merdeka unggulan yang diselenggarakan terpusat di tahun 2021; Perkembangan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan riset/inovasi unggulan di PTS.

Pada kesempatan ini, Menteri Nadiem mengingatkan ada empat permasalahan utama dalam menjalankan Kampus Merdeka (KM), antara lain menyangkuta desain kurikulum dan mekanisme pemberian SKS, kesediaan dosen pembimbing, ketersediaan program, dan pendanaan program MBKM.

Diskusi Implementasi Kampus Merdeka & Kegiatan Riset yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi daring aplikasi Zoom, Jumat (21/5). Foto: Wisnu

Diskusi Implementasi Kampus Merdeka & Kegiatan Riset yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi daring aplikasi Zoom, Jumat (21/5). Foto: Wisnu

Berbagai upaya yang dilakukan Kemendikbudristek antara lain menyiapkan kegiatan di luar kampus, salah satunya adalah Program Unggulan (Flagship) Kampus Merdeka. Kemendikbudristek menyelenggarakan tiga program unggulan secara nasional yang terbuka untuk semua mahasiswa PTN/PTS. Mahasiswa yang berpartisipasi pada program unggulan ini akan mendapat 20 SKS.

Untuk mendorong minat mahasiswa mengikuti program unggulan, pemerintah menyiapkan beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Menteri Keuangan. Pemerintah juga menyediakan Dana Kompetisi Kampus Merdeka untuk mendorong diferensiasi misi PT dan Matching Fund untuk mengakselerasi kemitraan PT.

Pembaruan kurikulum diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri sebagai acuan kebijakan pengakuan 20 SKS untuk semua program Kampus Merdeka. Dosen juga diberi kesempatan sebagai konsultan perencanaan kurikulum KM di tingkat prodi.

Bagi dosen pembimbing, kegiatan akademik membimbing mahasiswa selama mengikuti program KM akan mendapat pengakuan Tri Dharma menjadi angka kredit dan kenaikan karier dosen.

Empat Program Unggulan Kampus Merdeka yang mendapat dukungan LPDP di tahun 2021 pada Semester Ganjil yang dimulai bulan Agustus atau September 2021 antara lain Kampus Mengajar, Microcredentials atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat, Mobilitas Internasional Mahasiswa, dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Semua program Kampus Merdeka dijamin 20 SKS untuk partisipasi selama 1 semester dan 40 SKS untuk pertisipasi selama 2 semester. Ini tertuang dalam Kepmendikbud No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

Meski demikian, selain program unggulan tersebut, Wisnu mencatat bahwa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDIKTI sudah mengakomodir 8 (delapan) kegiatan MBKM. “Program MBKM bukan untuk mencocokkan/dicocokkan dengan prodi, justru untuk membebaskan/memerdekaan mahasiswa dari prodi,” kata Wisnu.

“Tambahan penegasan dari Pak Menteri bahwa kurikulum Prodi cukup 5 semester bagi mahasiswa yang mengambil MBKM. Artinya jika 20 sks di Prodi lain, dan 40 SKS di luar kampus tidak sesuai dengan keilmuan Prodi, itu diperbolehkan,” tambah Wakil Rektor Bidang Akademik Yusuf Wibisono, M.T.I.

Menteri Nadiem berharap setiap perguruan tinggi memfasilitasi pengakuan SKS Kampus Merdeka dengan mengikuti alur yang diberikan oleh Kemendikbudristek.

(SA/PSI)

Dokumentasi.

Flagship Microcredentials Magang Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Microcredentials Magang Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Microcredetials Studi Independen Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Microcredetials Studi Independen Bersertifikat. Foto: Wisnu

Flagship Beasiswa Mobilitas Internasional. Foto: Wisnu

Flagship Beasiswa Mobilitas Internasional. Foto: Wisnu

Flagship Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Foto: Wisnu

Flagship Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Foto: Wisnu

Alur pendaftaran program KM di platform MBKM. Foto: Wisnu

Alur pendaftaran program KM di platform MBKM. Foto: Wisnu

Tangkapan Layar Diskusi Terbatas bersama Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Kamis (11/2).

UM – Dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Mulia menggelar diskusi terbatas bersama para pakar pendidikan, perguruan tinggi yang sedang melaksanakan MBKM, hingga Lembaga Layanan Dikti Wilayah XI Kalimantan. Diskusi dilaksanakan daring Zoom Meeting selama tiga hari, 9 – 11 Februari 2021.

“Selama tiga hari pekan lalu, kita telah melaksanakan diskusi terbatas bersama dua orang Doktor dan empat orang Profesor. Hasil diskusi Insyaallah menjadi masukan bagi kami untuk perencanaan pelaksanaan MBKM di Universitas Mulia pada semester yang akan datang,” tutur Wakil Rektor Bidang Akademik Yusuf Wibisono, M.T.I. dalam apel pagi Senin (15/2).

Tercatat, di hari pertama dua orang narasumber berbicara, antara lain Dr. Muhammad Rusli, M.T. pakar di bidang Teknologi Pendidikan dari Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali. Kemudian Prof. Dr. Christina Widya Utami, M.M., CLC, CPM Dekan Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Ciputra Surabaya. Keduanya membagikan pengalamannya dalam pelaksanaan MBKM di perguruan tinggi masing-masing.

Di hari kedua, Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, M.S. selaku Kepala LLDIKTI XI Wilayah Kalimantan turut memberikan paparan. Kemudian sesi berikutnya diikuti paparan Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifai’i, M.Si. selaku ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Dalam paparannya, Prof. Udi menyampaikan materi terkait Implementasi Kebijakan MBKM dari Mendikbud RI Nadiem Anwar Makarim tentang prioritas utama di perguruan tinggi dalam 5 tahun ke depan, yakni penciptaan Sumber Daya Manusia unggul pemimpin masa depan.

Tangkapan Layar Diskusi Terbatas bersama Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Kamis (11/2).

Tangkapan Layar Diskusi Terbatas bersama Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Kamis (11/2).

Adapun prosesnya, lanjut Prof. Udi, adalah melalui pembinaan, pembelajaran, dan pencetakan karakter mahasiswa perguruan tinggi. “Pembelajaran relevan dengan dunia industri dunia usaha yang ideal adalah tiga semester di luar prodi melalui magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil yang dibimbing seorang dosen,” tutur Prof. Udi.

Menurut Prof. Udi, saat ini Capaian Pembelajaran Lulusan atau CPL perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2020 dan nomor 50 tahun 2018, yang menyebutkan bahwa selain lulusan berhak mendapat ijazah, juga mendapatkan sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya.

Bagi mahasiswa, tentu untuk meraih CPL ini semua tidak mudah. Lulusan diharapkan memiliki pemahaman literasi baru terkait literasi big data, literasi teknologi dan literasi manusia yang harus dipelajari di dalam sistem pembelajaran hybrid atau Blended Learning.

Mahasiswa diharapkan mampu melakukan adaptasi, flexible, memiliki kemampuan Leadership, Reading Skills, Writing Skills, kemampuan berbahasa Inggris hingga IT Skills. Perguruan tinggi diharapkan dapat menyediakan fasilitas dan dukungan dalam berbagai aspek untuk memenuhi CPL perguruan tinggi.

Sedangkan Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifai’i, M.Si. memaparkan Penyamaan Persepsi dan Langkah Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi. Dalam paparannya, Prof. Ahsin menerangkan landasan MBKM berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Di hari ketiga, Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M. dari Universitas Bina Nusantara Jakarta dan Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si Ketua LP3M Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur juga turut berbagi pengalaman. Dr. Engkos menekankan pada peran perguruan tinggi swasta untuk bersiap dalam MBKM. Perguruan tinggi harus betul-betul engagements atau terlibat dalam menyiapkan lulusan agar selaras dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI.

Perguruan tinggi bukan sekadar bekerja sama dengan DUDI lewat perjanjian hitam di atas putih, tetapi juga memberikan perhatian dan kerjasama secara nyata. Civitas academica diharap secara totalitas memberikan perhatian kepada peserta didik.

Sedangkan Prof. Lambang menekankan azas kemanfaatan dalam kemerdekaan melengkapi kompetensi keahlian. Untuk itu, menurut pandangan Prof. Lambang, apabila mahasiswa lebih banyak teori di kampus, maka mahasiswa perlu pengalaman menerapkan teori tersebut pada dunia usaha dunia industri.

Menurutnya, apabila dijumpai mahasiswa yang sudah bekerja sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni saat ini, maka mahasiswa tersebut perlu recognisi cognitive atau teori yang kuat di perguruan tinggi.

Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Mulia Yusuf Wibisono usai kegiatan diskusi mengatakan bahwa secara umum seluruh pakar sepakat ada perbedaan antara kegiatan di luar kampus yang dulu pernah dilakukan dibanding dengan kebijakan Kampus Merdeka saat ini. “Jadi, misalnya, dulu ada kuliah kerja praktek atau KP, ada PKL, ada KKN, sebelum dilakukan Kampus Merdeka itu sudah dilakukan. Tapi ketika Kampus Merdeka, maka itu berbeda,” tuturnya.

Menurutnya, sebelum Kampus Merdeka, esensi pelaksanaan KP maupun PKL sebagai kewajiban kerja praktek. “Kalau sekarang dituntut untuk mendapatkan kompetensinya, mau praktek itu dimana, apa syarat yang harus dipenuhi sehingga nanti dilakukan rekognisi mata kuliah itu jelas,” terangnya.

“Kegiatannya sama-sama di perusahaan, tetapi dalam konteks Kampus Merdeka menjadi berbeda. Kalau dulu, setelah KP membuat laporan, selesai. Kalau sekarang, kompetensi apa yang diharapkan, yang akan dikejar, ini disepakati antara pembimbing di kampus dengan pembimbing di tempat kerja,” pungkasnya. (SA/PSI)