UM – Persoalan Pendidikan dan Infrastruktur di Kaltim tidak kalah menarik dengan topik lainnya pada Debat Kandidat Wakil Rakyat yang digelar APTISI Wil. XI-B Komisariat Selatan dan Forsiladi Kaltim, Jumat (19/1). Dengan dimoderatori Dr. Agung Sakti Pribadi, para kandidat tampak semakin panas.

Hal ini lantaran pertanyaan panelis kedua, Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i yang memantik para kandidat tentang bagaimana para kandidat membantu strategi perguruan tinggi di Kaltim dalam menghadapi hadirnya perguruan tinggi unggul dari Jawa maupun perguruan tinggi asing.

Hetifah Sjaifudian yang telah lama menyoroti persoalan pendidikan Kaltim di DPR RI, mengatakan bahwa hadirnya perguruan tinggi yang berinvestasi di Kaltim tidaklah masalah selama diyakini ke depan, baik pengelola, dosen, mahasiswa di Kaltim bisa memanfaatkannya.

“Tetapi kalau kita sudah punya perguruan tinggi lokal yang juga tidak kalah, mengapa Unmul tidak segera dijadikan perguruan tinggi unggul?” tanya Hetifah.

Menurutnya, apabila Unmul menjadi perguruan tinggi unggul, maka akan memiliki kesempatan yang sama seperti universitas unggul lainnya yang saat ini membuka kelas jauh di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Dan bagi perguruan tinggi swasta, sekarang semua dosen wajib hukumnya S2, S3. Tetapi beasiswa yang diberikan untuk dosen-dosen itu sangat sedikit,” ungkapnya.

Untuk itulah, di DPR, ia berusaha memperjuangkannya dengan mendorong bagaimana sumber daya manusia, terutama tenaga pendidik di perguruan tinggi yang ada di Kaltim bisa seluruhnya menikmati pendidikan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri lewat beasiswa LPDP maupun BPI.

“Kita ingin dosen-dosen di Kaltim ini yang menjadi penyangga utama untuk membangun IKN yang bermartabat,” tuturnya.

Sementara Ustadz Naspi Arsyad memiliki pandangan lain. Menurutnya, perguruan tinggi didorong untuk bersahabat dengan sumber daya yang dimiliki secara riil.

Ia menilai, berdasarkan pengalamannya di APTISI, perguruan tinggi di Kaltim cukup tertinggal jika dibanding perguruan tinggi di Jawa.

“Perguruan tinggi di Balikpapan secara khusus atau di Kaltim secara umum menerima sisa-sisa mahasiswa yang tidak mampu menembus perguruan tinggi di Jawa. Itu sangat kita maklumi,” ungkapnya.

Untuk itulah, Naspi mengusulkan agar perguruan tinggi di Kaltim memiliki program unggulan sebagaimana perguruan tinggi di Jawa seperti Universitas Indonesia, Gunadarma, ITB dan UGM.

Dengan memiliki program unggulan, perguruan tinggi di Kaltim diharapkan akan mudah dikenal oleh calon mahasiswa baru sesuai dengan minat dan bakat masing-masing calon mahasiswa.

“Perguruan tinggi dari Jawa, dari Jakarta, kadang menciptakan kompetisi persaingan yang sehat. Kita ini kalau tidak ada saingan, itu masuk zona nyaman, keinginan untuk bersaing itu lemah,” tuturnya.

Dengan demikian, ia meminta perguruan tinggi lokal untuk bekerja lebih keras lagi bersaing dengan perguruan tinggi unggul tersebut. “Setidaknya bisa menyaingi perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut,” tuturnya.

Penolakan hadirnya perguruan tinggi luar justru diungkapkan Rizal Effendi. Wali Kota Balikpapan periode 2011-2021 ini sangat keras menolak jika tidak memperhatikan perguruan tinggi lokal daerah.

“Saudara-saudara sekalian, saya termasuk orang yang tidak setuju kalau pemerintah membuka lebar-lebar universitas besar di lokasi IKN, kalau tidak memajukan universitas atau perguruan tinggi di daerah,” tegas Rizal.

Rizal mengaku telah meminta kepada pemerintah agar Institut Teknologi Kalimantan (ITK) menjadi proyek strategis nasional.

“Kalau ITK tidak dimajukan, tidak mungkin lulusannya bersaing dengan lulusan ITB, ITS dan sebagainya,” tandas Rizal.

Rizal mengingatkan sejarah berdirinya ITK saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah agar sejajar dengan ITB maupun ITS.

“Karena itu, ada IKN, maka harus menjadi proyek strategis nasional,” ujarnya.

Rizal mengungkapkan dirinya pernah meminta kepada pemerintah agar Unmul diberikan kesempatan mengingat proyek IKN seharusnya yang menjadi leader adalah Universitas Mulawarman.

“Fakultas Kehutanan Unmul itu adalah fakultas terbaik hutan tropika basah di dunia,” ujarnya.

Rizal menceritakan, ketika Presiden Joko Widodo meresmikan Groundbreaking pembangunan 5-6 Sekolah Dasar (SD) di lokasi IKN beberapa waktu yang lalu, dirinya sangat tidak setuju.

“Saya tidak setuju kalau hanya 6 SD saja, harusnya 1.000 SD di Kalimantan Timur harus diperbaiki. Itu yang kita kritisi,” tandasnya.

Rizal juga mengkritisi Undang-undang IKN yang tidak memberikan ruang yang banyak kepada daerah penyangga.

“Jadi, ini kita harus hati-hati. Kalau kita tidak majukan pendidikan kita, (maka) kita akan menjadi penonton,” ujar Rizal mengingatkan.

“Jadi, sekali lagi, keberpihakan kita terhadap perguruan tinggi di daerah harus sama dengan universitas dari luar,” pungkasnya.

(SA/Puskomjar)