UM – Sivitas Universitas Mulia menggelar Kuliah Umum bersama tiga orang narasumber guru besar membahas pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk Indonesia, Rabu (24/4). Ketiga guru besar tersebut antara lain Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH. MH, Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si dan Prof. Dr. Suhartono, M.M serta moderator Dr. Agung Sakti Pribadi.

Kuliah umum dibuka oleh Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga Dr. Agung Sakti Pribadi, S.H., M.H dan diikuti ratusan peserta, terdiri atas dosen dan mahasiswa, bertempat di Ballroom Cheng Ho Universitas Mulia, Jalan Letjen Zaini Azhar Maulani.

Dalam sambutannya, Dr. Agung Sakti Pribadi mengatakan bahwa keberadaan IKN di Provinsi Kalimantan Timur seolah tiba-tiba berdiri.

“Kita ini kan semacam tidak diajak ngobrol, IKN itu punyanya Pusat, atau punyanya Kaltim, atau punyanya Balikpapan, atau punyanya PPU. Kalau memang punyanya Balikpapan, kita ini enggak pernah diajakin ngomong, tiba-tiba jadi,” tutur Dr. Agung.

“Apalagi PPU kemudian tiba-tiba ada yang digusur tanahnya. Jadi ini sebenarnya seperti apa sih?” tambah Dr. Agung.

Oleh karena itu, pada kuliah umum ini, Dr. Agung mengajak para guru besar untuk memberikan sejumlah pandangan terkait pembangunan IKN yang berdampak secara lebih luas di seluruh Indonesia, dan bukan hanya Provinsi Kalimantan Timur saja.

Dalam kesempatan ini, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Juajir Sumardi mengawali pembahasan tentang keberadaan NKRI berdiri, terutama terkait kebutuhan lahan IKN yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 dan perubahannya pada UU Nomor 21 tahun 2023.

“Saya ingin berangkat dengan sebuah statement bahwa sebelum NKRI ini ada, telah ada terlebih dahulu kedaulatan-kedaulatan dari para pemangku-pemangku adat itu. Kami ada sebelum kamu ada. Kamu ada karena kami akui kamu ada,” tutur Prof. Juajir.

“Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kamu NKRI, untuk tidak mengakui keberadaan kami. Inilah spirit dan semangat masyarakat adat Nusantara. Jangan dinafikan, jangan ditinggalkan bahwa masyarakat adat Nusantara telah ada sebelum Republik ini ada. Oleh karena itu, Republik ini ada karena ada pengakuan dari para masyarakat adat Nusantara,” terangnya.

Sedangkan Prof. Dr. Suhartono membahas IKN dalam sudut pandang ekonomi, dampak dan risiko yang ditimbulkannya.

“Tujuan utama IKN itu adalah pemerataan dari sisi ekonomi pembangunan dan penyebaran penduduk. Nah, yang saya garis bawahi itu adalah mengenai sisi ekonomi,” tutur Prof. Suhartono.

Lebih lanjut, Prof. Suhartono kemudian menerangkan perihal gini rasio antara Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kota Balikpapan. Gini rasio menggambarkan kesenjangan distribusi pendapatan di masyarakat.

“Artinya, semakin kecil gini rasio, maka kesenjangan itu juga semakin kecil. Angkanya itu antara 0 dan 1,” tutur Prof. Suhartono.

Berdasarkan data kesenjangan yang diperolehnya, gini rasio Kaltim lebih kecil, yakni 0,322 jika dibanding Jakarta yang 0,431 atau Kota Balikpapan 0,325.

“Kemudian kita lihat lagi, angka keparahan kemiskinan Kaltim itu di posisi nomor 4 di Indonesia,” jelasnya. Jadi, lanjutnya, tingkat keparahannya itu lebih kecil jika dibanding Jakarta.

“Saya hanya ingin bahwa ketika kita mulai realistis melihat hal itu, bukan berarti kita itu antipati, kemudian menjadi bagian yang tidak mendukung, bukan, tapi yang jauh lebih penting, apalagi kita dunia pendidikan, kita nanti kalau melihat dampak itu harapannya dunia pendidikan ini harus mampu menjadi inisiator untuk mengatasi risiko tersebut,” terangnya..

Menurutnya, dengan melihat risiko jangka panjang dan jangka pendek, ia mengajak peserta kuliah umum untuk realistis melihat sesuatu, kemudian berpikir konstruktif untuk memitigasi atau meminimalisir risiko.

“Risiko itu kalau dihilangkan nggak mungkin, tapi kita bisa me-minimize. Itu kesiapan kita sebenarnya di sana,” ujar Prof. Suhartono.

Sementara itu, Rektor Universitas Mulia Prof. Dr. Muhammad Ahsin Rifa’i mengapresiasi ulasan Prof. Juajir dan Prof. Suhartono.

“Narasumber pada hari ini luar biasa, Prof Juajir Sumardi dari Unhas, materinya tentang Pertanahan, tentang kebijakan dan konflik Pertanahan. Kemudian Prof. Suhartono ini juga luar biasa memberikan hubungan pembangunan IKN dengan ekonomi yang nanti berdampak terhadap kita semua,” tutur Prof. Ahsin.

Sedangkan Prof. Ahsin mengulas pembahasan yang lebih spesifik tentang Agri Mina Technopark (AMTP) di kawasan pengembangan IKN.

“Mungkinkah? Ini pertanyaannya,” ujar Prof. Ahsin.

Menurut Prof. Ahsin, yang dimaksud Agri adalah kawasan pertanian. Sedangkan Mina itu adalah perikanan. Ia mengusulkan Agri Mina dapat diterapkan di kawasan pengembangan IKN.

Dengan mencermati banyaknya polemik yang terjadi terkait pengembangan kawasan IKN, Prof. Ahsin mengingatkan bahwa suka atau tidak suka, Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebentar lagi akan segera dilantik.

“Dan Presiden yang akan dilantik itu berkomitmen akan melanjutkan IKN. Sekarang kita masih suka berpolemik? Lebih baik kita berpikir bersama bagaimana caranya agar kita ini ikut serta berkontribusi terutama untuk pembangunan masyarakat Kalimantan,” terangnya.

(SA/Kontributor)