Simposium Ketahanan Pangan dan Teknologi Informasi 2024

UM – Universitas Mulia menggelar Simposium Ketahanan Pangan dan Teknologi Informasi 2024, bertempat di Ballroom Gran Senyiur Balikpapan, Sabtu (25/11). Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si, pakar Ilmu Kelautan dan Perikanan mengawali pembahasan tentang ketahanan pangan.

“Mengawali materi ini, saya ingin kita sama-sama menyaksikan atau melihat berita-berita di belahan bumi ini tentang bencana kemanusiaan,” tutur Prof. Ahsin saat membuka materi diskusi.

Prof. Ahsin kemudian menyajikan beberapa data dari World Health Organization (WHO) terkait kelaparan di beberapa negara, terutama di Afrika.

Meski demikian, dirinya mengatakan bukan saja terjadi masalah pangan, tetapi juga masalah kekurangan gizi. Menurut laporan Food and Agriculture Organization (FAO), jumlah penduduk yang menderita kekurangan gizi tahun 2019 sebesar 650,3 juta orang.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 418 juta tinggal di Asia. Dengan rincian berada di Asia Selatan sebanyak 305,7 juta, diikuti Asia Tenggara sebanyak 48,8 juta, Asia Barat 42,3 juta, dan Asia Tengah 2,6 juta jiwa.

“Jadi, ternyata Asia itu adalah negara yang banyak mengalami kekurangan gizi. Dan, ternyata juga kalau kita lihat angka kelaparan di Asia Tenggara itu secara persentase angka penduduk, ya nomor satu itu adalah Timor Leste, nomor dua Indonesia,” ungkap Guru Besar Ilmu Kelautan dan Perikanan ini.

Berdasarkan fakta atau data tersebut, Prof. Ahsin memberikan perhatian bahwa kondisi pangan, ketahanan pangan, keamanan pangan dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja.

Ia pun membeberkan beberapa penyebab bencana kemanusiaan di beberapa negara. “Yang pertama adalah karena kekeringan. Kekeringan ini lebih didominasi oleh yang namanya Elnino dan Lanina,” ungkapnya.

“Di Indonesia, akibat Elnino menyebabkan kemarau yang berkepanjangan, bahkan kalau tingkat parah itu hingga mencapai 9 sampai 12 bulan,” tuturnya.

Dampak Elnino lahan pertanian mengalami kekeringan, gagal panen, terjadi wabah penyakit, kebakaran hutan, juga kebutuhan air tidak cukup untuk keperluan masyarakat sehari-hari.

Masalah pangan yang kedua adalah peperangan atau konflik sehingga negara tidak mampu mengamankan kondisi pangan.

“Sebagai contoh, perang Rusia dan Ukraina. Ini contoh yang paling mudah ya, mereka itu adalah negara-negara pemasok agrikultur di dunia saat ini,” tuturnya.

Berdasarkan data yang diperolehnya, kedua negara tersebut memproduksi 29% gandum, 19% jagung, dan 78% minyak bumi.

Masalah pangan yang ketiga, terganggunya stabilitas nasional seperti gejolak politik.

“Oleh sebab itu, seperti pada saat Pilpres, Pilkada, tentu harus kita jaga tetap kondusif agar stabilitas nasional tetap terjamin dan keamanan pangan, tata niaga stok, dan lain sebagainya itu tidak akan terpengaruh, meskipun kondisinya sangat bergejolak,” tuturnya.

Masalah keempat adalah kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan keamanan pangan sangat terganggu mengingat banyak masyarakat yang tidak sanggup untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menurut data yang diperolehnya, di Indonesia, tingkat kemiskinan mencapai 9,36%.”Jadi, masih ada 25,9 juta penduduk Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tuturnya.

Masalah kelima adalah adopsi inovasi teknologi. Menurutnya, untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan juga membutuhkan bantuan teknologi.

“Misalkan, kita tidak bisa lagi mengolah tanah dengan hanya mencangkul, menanam dengan menggunakan tangan, tetapi kita harus menggunakan mekanisasi pertanian, kita harus menggunakan IoT ke depannya,” tuturnya.

Oleh sebab itu, ia sependapat dengan kebijakan pemerintah saat ini yang membangun industri pertanian dengan memiliki lahan yang luas. Ia sependapat dengan gagasan Food Estate untuk bisa dilanjutkan.

Masalah keenam adalah program ketahanan pangan nasional. Ia menghendaki adanya ketersediaan akses. Untuk itu, ia mengusulkan harus menyusun sebuah program ketahanan pangan itu yang betul-betul memperhatikan berbagai aspek.

Prof. Ahsin mengingatkan bahwa sektor perikanan, pertanian, perkebunan itu juga bagian yang sangat penting diperhatikan di dalam pengembangan ketahanan pangan.

Terkait dengan produksi pangan di Kalimantan Timur, ia mengatakan data yang digunakan dalam pemaparan berasal dari data dari Biro Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

“Jadi, basis saya ini adalah data statistik. Jadi bukan hasil riset,” tuturnya.

Terkait kehadiran IKN, menurutnya, tentu akan membawa dampak terhadap kebutuhan pangan di Kalimantan Timur.

“Saya menyarankan, ke depan agar di sekitar IKN kita akan membangun yang namanya kawasan agropolitan, minapolitan, dan agroindustri,” tuturnya.

Dirinya juga menyarankan pengembangan kawasan pertanian sebaiknya dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, dan PPU, Berau, Kutai Timur, dan Samarinda.

“Sekali lagi, saya menyatakan ini hanyalah hasil analisis data sekunder ya, bukan hasil riset melakukan aspek teknis,” tuturnya.

Di akhir pemaparan, Prof. Ahsin memberikan tiga saran kepada pemangku kepentingan untuk menuju ketahanan pangan, terutama di IKN dan Provinsi Kalimantan Timur.

“Pertama. Mari kita menyusun blueprint ketahanan pangan di kawasan penyangga, tentunya kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan,” tuturnya.

Kedua, lanjutnya, menetapkan kawasan pertanian, perikanan, dan industri di buffer-zone sesuai dengan potensi daerah terintegrasi dan berkesinambungan.

Ketiga, membangun embung-embung atau waduk untuk mencegah kekeringan irigasi pertanian, perikanan, dan pengendali banjir.

Selain itu, ia juga menyarankan untuk menurunkan angka kemiskinan, menciptakan suasana nyaman dan kondusif, memberdayakan warga lokal sebagai subjek pembangunan, membangun jaringan infrastruktur yang terkoneksi dengan kawasan bisnis untuk UMKM menjadi spin-off industri sehingga menjadi industri yang mandiri.

“Kemudian membangun sistem pertanian berbasis teknologi IoT, dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen melalui ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan kualitas pangan,” pungkasnya.

(SA/Puskomjar)

UM – Universitas Mulia menggelar Simposium Ketahanan Pangan dan Teknologi Informasi 2024 bersama dengan narasumber para guru besar dalam rangka menghadapi krisis pangan. Simposium dibuka secara resmi ditandai dengan gong oleh perwakilan Pj. Gubernur Kaltim, Kepala UPTD Tekkom dan Infodik Muhammad Awaludin, bertempat di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Sabtu (25/11).

Sebagai narasumber, Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si selaku pakar Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. rer. nat. Achmad Benny Mutiara Q.N, S.Si., S.Kom pakar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Prof. Dr. Engkos Achmad Kuncoro, M.M pakar Manajemen Strategik, dan Prof. Dr. Deni SB Yuherawan, S.H., M.H pakar Hukum Pidana.

HM Rizal Effendi, S.E, Wali Kota Balikpapan dua periode, yakni periode 2011-2016 dan 2016-2021, tampil sebagai moderator satu. Moderator dua Dr. Agung Sakti Pribadi, S.H., M.H, Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga dan pembawa acara Drs. Suprijadi, M.Pd.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, mewakili Rektor Universitas Mulawarman Dekan Fakultas Pertanian Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si, Ketua STMIK Widya Cipta Dharma H. Tommy Bustomi, S.Kom., M.Kom, perwakilan pemerintah Kota Balikpapan, partai politik, akademisi perguruan tinggi serta undangan lainnya.

Ketua Panitia Yusuf Wibisono, S.E., M.T.I mengatakan bahwa latar belakang digelarnya simposium adalah salah satu wujud dari peran perguruan tinggi di tengah masyarakat.

“Perguruan tinggi tidak cukup hanya fokus pada kegiatan pembelajaran dan menghasilkan lulusan, tetapi haruslah menjadi tempat tumbuhnya pemikiran-pemikiran kritis terhadap fenomena yang terjadi pada kehidupan,” tutur Yusuf Wibisono.

Tentu saja, tambahnya, tidak sekedar pikiran untuk mengkritisi, tetapi juga diharapkan melahirkan gagasan-gagasan solusi yang konstruktif dan rasional.

Menurutnya, dalam dua tahun belakangan dunia dikejutkan dengan perkembangan terkini dari kecerdasan buatan. Di sisi lain, berdasarkan laporan Global Report and Food Crisis 2023, sebanyak 258 juta orang di 58 negara dalam krisis pangan.

“Namun, Bapak Ibu yang kami hormati, di saat kita berada dalam euforia kecerdasan buatan, ternyata bumi Kita tidak sedang baik-baik saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, jumlah tersebut meningkat 123 juta dibandingkan pada tahun 2019. Dan pada September 2023 telah ada 22 negara yang telah menghentikan ekspor pangan ke negara lain lantaran pemenuhan kebutuhan dalam negeri mereka sendiri sedang terancam.

“Pertanyaan sederhana yang muncul adalah mampukah kecerdasan buatan menjadi penyelamat dalam mengatasi ancaman bencana krisis pangan ini? Apakah kecerdasan buatan dapat menjadi katalisator solusi atau hanya menjadi saksi bisu dari bencana kelaparan manusia ini?” ujar kandidat Ph.D dari Universitas Malaysia Sarawak ini.

Senada, Rektor Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i mengatakan bahwa mengapa topik ini sangat penting. “Kenapa ini sangat penting, karena saat ini, seperti yang disampaikan oleh ketua panitia bahwa dunia ini tidak baik-baik saja,” tuturnya.

“Saya ingin menyampaikan info terbaru atau pembicaraan yang sangat hangat di tingkat nasional pada saat ini, yaitu tentang perdagangan karbon atau carbon trading,” tutur Prof. Ahsin.

“Ini adalah gas karbon, gas yang tidak ada bendanya, tapi ini diperdagangkan saat ini di tingkat nasional dan global. Mengapa demikian?” tambah Prof. Ahsin.

Menurutnya, hal ini ada kaitannya dengan ketahanan pangan. “Tidak lain akibat dari efek gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sektor-sektor industri, kemudian sektor agroindustri, kemudian yang dihasilkan oleh pengolahan-pengolahan limbah yang menyebabkan emisi gas rumah kaca,” ujarnya.

Pemerintah telah melakukan pembatasan dengan membuat regulasi, tetapi dinilainya kurang berhasil. “Oleh sebab itu, sekarang karbon itu diperdagangkan, carbon trading namanya,” tutur Prof. Ahsin.

Oleh sebab itu, ke depan yang paling penting adalah bagaimana caranya agar emisi gas rumah kaca tersebut diturunkan sehingga memenuhi standar nasional dan internasional. “Kebetulan Indonesia meratifikasi penurunan ini hingga sekian persen,” ujarnya.

“Nah, apakah itu bisa kita lakukan?” tanya Prof. Ahsin.

Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dr. Myrna Asnawati Safitri, S.H., M.A yang dalam hal ini mewakili Kepala OIKN Bambang Susantono, mengatakan bahwa pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di IKN harus dikaitkan dengan tujuan dan prinsip penting pembangunan IKN.

“Prinsip pertama, yaitu bahwa pembangunan IKN harus selaras dengan alam, tangguh, dan rendah emisi karbon. Kemudian yang kedua bahwa pembangunan IKN itu adalah rendah emisi karbon, dan yang ketiga pembangunan IKN itu sifatnya harus resilien,” tuturnya.

Untuk mewujudkan semua itu, terangnya, kebijakan pembangunan pertanian yang akan dilakukan di IKN adalah pertanian berkelanjutan, pertanian yang cerdas iklim.

“Artinya, pertanian yang mampu melakukan mitigasi terhadap emisi gas rumah kaca dan juga melakukan upaya-upaya adaptif terhadap kondisi iklim yang sedang berubah,” tutur Ketua IKA Universitas Brawijaya Kalimantan Timur ini.

Pj. Gubernur Kalimantan Timur, melalui Kepala UPTD Tekkom dan Infodik Muhammad Awaludin mengatakan bahwa pada prinsipnya ketahanan pangan juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Tentunya bersama dengan DPRD Kaltim, bagaimana membuat ekosistem ketahanan pangan itu bisa berjalan dengan baik di Kalimantan Timur,” tutur Awaludin.

Untuk itu, ia mendorong Kaltim harus memperkuat SDM-nya melalui pembekalan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. “Karena sekarang semua profesi itu harus dibekali oleh kompetensi-kompetensi,” ujarnya.

Usai sambutan-sambutan, acara kemudian disusul dengan simposium yang diikuti 87 peserta yang hadir di lokasi. Simposium juga disiarkan melalui kanal YouTube Universitas Mulia. Dibuka tepat pukul 8.30 WITA dan berakhir pukul 13.00 WITA.

(SA/Puskomjar)