FGD Archives - Universitas Mulia

Tag Archive for: FGD

Wakil Rektor Wisnu Hera Pamungkas dan Dekan FIKOM Jamal bersama stakeholder dan para peserta diskusi terpumpun, Rabu (9/10). Foto: Media Kreatif

FIKOM Menggelar FGD Bersama Stakeholder Pengguna Lulusan

Bahas Kebutuhan Kurikulum Baru Hadapi Era Digital

UM – Fakultas Ilmu Komputer (Fikom) menggelar Forum Group Discussion (FGD) atau diskusi terpumpun membahas evaluasi dan pengembangan kurikulum. Diskusi bersama stakeholder ini berlangsung di Ruang Eksekutif Universitas Mulia, Jalan Letjen Zaini Azhar Maulani, Rabu (9/10).

FGD dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi Wisnu Hera Pamungkas, S.T.P, M.Eng. Dalam sambutannya, Wisnu mengatakan bahwa bagaimana mengubah paradigma pembelajaran di kelas lebih diperhatikan agar mahasiswa mampu meraih capaian pembelajaran yang diharapkan.

“Agar dapat tercapai, perlu adanya pemetaan kurikulum. Apalagi kemampuan mahasiswa dalam tiap kelas itu berbeda-beda. Dengan adanya masukan penting dari para stakeholder, kami berharap ke depan mahasiswa kami lebih berdaya saing,” ujarnya.

Lewat FGD ini, Wisnu berharap kurikulum yang digunakan oleh seluruh program studi di bawah Fakultas Ilmu Komputer tidak ketinggalan empat tahun ke belakang. Tetapi, justru diharapkan mampu membaca kebutuhan pendidikan untuk empat sampai lima tahun ke depan.

Dekan Fikom Jamal, S.Kom., M.Kom mengatakan, diskusi terpumpun ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kurikulum yang telah diterapkan pada Program Studi S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, dan S1 Teknologi Informasi.

“Agar tetap relevan dengan perkembangan industri teknologi yang terus berkembang pesat. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti Kecerdasan Artifisial, Big Data, Cloud Computing, dan Internet of Things (IoT),” ujar Jamal.

Jamal menambahkan, diskusi terpumpun ini juga dalam rangka menindaklanjuti Workshop Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) di Samarinda, pada Agustus yang lalu.

“Jadi, kami merasa perlu untuk menyesuaikan kurikulum ini agar lulusan siap menghadapi tantangan di era digital,” tambahnya.

Hal ini lantaran terkait dengan visi jangka panjang Universitas Mulia, yakni menjadi pusat pengembangan teknologi berbasis Technopreneurship di tingkat global pada tahun 2045 yang akan datang.

Pada kesempatan ini, Jamal mengajak para pemangku kepentingan atau stakeholders untuk dilibatkan, baik dari kalangan dosen, perwakilan organisasi mahasiswa (ormawa), alumni serta mitra industri pengguna lulusan.

Melalui forum ini pula, para stakeholders berdiskusi dan berbagi pengalaman dan pandangan terkait relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri berdasarkan kompetensi di masa mendatang.

Tampak beberapa dosen yang hadir dalam kegiatan ini antara lain Jamal, S.Kom., M.Kom, Djumhadi, S.T., M.Kom, Wisnu Hera Pamungkas, S.T.P., M.Eng, Muhammad Safi’i, S.Kom., M.Kom serta Isa Rosita, S.Kom., M.Cs dan dosen lainnya.

Isa Rosita, Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi menambahkan, lewat FGD ini ia menerima beberapa masukan dari berbagai pihak, baik dari dosen maupun industri.

Untuk itu, ia mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya, baik berupa pemikiran dan pengalaman praktis untuk kemajuan pendidikan di Universitas Mulia.

“Universitas Mulia berharap dapat menyempurnakan kurikulum sehingga lebih responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan industri serta mampu mencetak lulusan yang kompeten dan inovatif di masa depan,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, hadir sejumlah perwakilan dari industri pengguna lulusan, diantaranya Ir. Harry Hadi Syahputra, S.T., M.T dan Asep Irwansyah dari PT. Minergo Systems, Hariyanto dari PT. Comtelindo serta Heni Novia Rini, S.Kom dan Eka Prasetyawati, S.Kom dari SMK Negeri 6 Balikpapan.

Wakil Rektor Wisnu Hera Pamungkas mengawali sambutan diskusi terpumpun bersama stakeholder. Foto: Media Kreatif

Ir. Harry Hadi Syahputra, S.T., M.T dan Asep Irwansyah dari PT. Minergo Systems. Foto: Media Kreatif

Hariyanto perwakilan dari PT. Comtelindo. Foto: Media Kreatif

Masukan Stakeholder

Seorang dosen muda, Rahmat Saudi Al Fathir As, S.Kom, M.Kom mengusulkan perlunya penyusunan kurikulum dengan menggunakan roadmap. Dengan memanfaatkan tools roadmap.sh, misalnya, kurikulum dapat disusun dengan melakukan pemetaan terlebih dahulu.

Hal ini, menurutnya, ke depan akan ada lebih banyak pekerjaan dengan bidang baru dan lebih spesifik yang dibutuhkan oleh industri, seiring perkembangan zaman dan teknologi di era digital.

Hariyanto, perwakilan dari PT Comtelindo mengatakan, kebutuhan sumber daya manusia di perusahaannya, di bidang pengembangan Sistem Informasi sejauh ini cukup baik. Hanya saja, ia menyarankan perlunya mahasiswa dibekali pemahaman tentang kebutuhan analisis bisnis.

“Untuk memahami arsitektur visi perlu memahami penerjemahan dari kebijakan perusahaan hingga ke bisnis proses. Padahal, memahami bisnis proses adalah salah satu keahlian yang sangat dibutuhkan,” ujar Hariyanto.

Menurutnya, memahami proses bisnis akan berbeda dengan pemahaman pada Flowchart. “Flowchart itu jelaskan hanya sektoral, sedangkan bisnis proses bisa mendapatkan hingga outcome,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar mahasiswa mendapatkan pembekalan tentang bagaimana memahami tata kelola proyek sistem informasi yang implementatif. Mahasiswa terlibat dalam proyek-proyek pengembangan sistem informasi yang implementatif.

“Tidak lagi Waterfall, melainkan menggunakan Framework Agile hingga Scrum dalam sistem analis, jadi scrum master,” ujarnya.

Selain itu, Hariyanto mencermati kebutuhan perekrutan tenaga lokal yang masih minim keahlian, terutama pemahaman algoritma dan penerapan teknologi .Net dari Microsoft yang digunakan perusahaannya.

Ia mengungkapkan, kebutuhan teknologi yang digunakan di perusahaannya mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, di bidang teknologi sistem basis data menggunakan Firebase dan teknologi yang mengarah pada pengelolaan Big Data seperti NoSQL dan MongoDB.

Beberapa teknologi seperti IoT digunakan perusahaannya untuk menjembatani komunikasi data. Salah satunya digunakan untuk memantau keberadaan kapal laut jika sewaktu-waktu memerlukan bantuan.

Terkait Cyber Security, ia mengungkapkan kebutuhan sumber daya manusia yang menguasai sertifikasi jaringan komputer, seperti MTCRE. Selain itu, juga kebutuhan pengembangan NOC, helpdesk, hingga Network Planning.

“Bahkan, seorang helpdesk di tempat kami bisa menyelesaikan troubleshoot tingkat basic. Setidaknya kami tidak perlu cari dari luar Balikpapan untuk mencari pegawai,” ujarnya.

Sementara itu, Asep Irwansyah dari PT. Minergo Systems mengatakan sepakat atas usulan Fathir, agar kampus menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan menghilangkan gap.

“Industri sangat dinamis. Jadi, terjadi gap, munculnya stigma lama perusahaan berharap tenaga kerja yang siap guna, bukan siap latih. Makanya, perlu pengalaman sekian tahun. Apakah dari sisi kampus bisa melihat itu?” tuturnya.

Ia mendorong mahasiswa memiliki kompetensi melalui sertifikasi keahlian. Hal ini ditunjang dengan bagaimana mahasiswa melakukan pengembangan diri lewat kompetensi yang dimilikinya.

Hal ini, menurutnya, akan sangat berguna ketika terjadi ketimpangan antara jumlah lulusan dan kebutuhan industri. Perusahaan akan mengutamakan kompetensi dibanding dengan asal lulusan.

Harry Hadi Syahputra menambahkan, pentingnya penguasaan teori maupun praktek tentang blockchain dan aplikasi di berbagai industri saat ini. Termasuk IoT, Quantum Computing, Metaverse dan VR/AR.

(SA/Kontributor)

16 Oktober 2024

Usai menggelar FGD, Bambang Irianto didaulat memimpin gerakan diikuti Direktur Eksekutif Yayasan Airlanga Dr. Agung Sakti, Rizal Effendi, Rektor Prof. Dr. Muhammad Ahsin bersama undangan lainnya. Foto: Media Kreatif

Universitas Mulia Menggelar FGD Bahas Balikpapan Hijau Cerdas Berkelanjutan

Berita, Kemitraan, Kerjasama

Menghadirkan Penggagas Glintung Go Green, FGD Resmi Dibuka Walikota

UM – Universitas Mulia menggelar Forum Group Discussion (FGD) atau Forum Diskusi Terpumpun yang membahas Lingkungan Hijau Kota Balikpapan, Kamis (12/9). Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Cheng Ho Kampus Utama ini dihadiri Ir. Bambang Irianto, peraih Kalpataru Lingkungan 2018 dan penggagas Glintung Go Green Kota Malang, Jawa Timur.

Pada kesempatan ini, turut hadir Wali Kota Balikpapan dua periode, 2011-2021 Rizal Effendi, Muhammad Sabani bakal calon walikota pada Pilkada Balikpapan 2024, dan tokoh masyarakat Kota Balikpapan Ir. Sudjatmiko serta para Ketua RT dan undangan.

Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga Dr. Agung Sakti Pribadi selaku CEO Balikpapan Water Forum dan penggagas kegiatan ini mengatakan, permasalahan air tampaknya belum selesai dialami Kota Balikpapan. Berbagai upaya juga sedang disusun pemerintah kota sebagai solusi.

Meski demikian, Dr. Agung berharap Rizal Effendi turut mendampingi untuk terus berusaha agar masalah air bisa diselesaikan dalam lima tahun ke depan, termasuk banjir.

“Bagaimana caranya? Pakai cara ITS Surabaya maksud saya. Surabaya kerjasama dengan ITS, masalah banjir diselesaikan, caranya kerjasama dengan perguruan tinggi. Para ahli mencoba untuk menyelesaikan. Sekarang Surabaya jauh lebih bagus,” ujar Dr. Agung.

Ia berharap pola tersebut dapat digunakan oleh para dosen dan mahasiswa sivitas akademika Universitas Mulia.

“Jadikanlah kota Balikpapan ini menjadi kota yang betul-betul kita cintai dengan motto beriman, bersih, indah, aman dan nyaman. Jadikan kota ini menjadi nyaman karena kita ada di sini. Saya bangga dengan kota Balikpapan,” tuturnya.

Menurutnya, hal ini terlihat pada hymne Kota Balikpapan itu selalu menggugah. Dengan motto kubangun, kujaga, dan kubela, sehingga mendorong setiap warganya untuk selalu tergugah.

“Maka, ke depan Balikpapan Water Forum fokus menjelaskan dua masalah itu. Satu, masalah air ini harus selesai dalam lima tahun ke depan. Kedua, masalah banjir juga sudah mulai berkurang titik-titik banjirnya,” ujar Dr. Agung.

Dr. Agung menambahkan, tugas kampus bukan hanya mendidik, namun juga mengedukasi. Untuk itu, ia berharap kampus mampu mengedukasi dengan cara memberdayakan mahasiswa sehingga memiliki kepekaan sosial dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya.

Dalam kesempatan ini, Dr. Agung mengundang Ir. Bambang Irianto sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat mengatasi masalah lingkungan di sekitarnya.

Senada, Rektor Universitas Mulia Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i berharap paparan Ir. Bambang Irianto dapat diterapkan di lingkungan Universitas Mulia dan sekitarnya.

“Saya sampaikan juga kepada para mahasiswa, untuk mendengarkan paparan narasumber agar pengabdian beliau yang sudah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia itu bisa menjadi materi kita untuk kegiatan nanti, menjadi budaya kerja nyata di wilayah Kota Balikpapan,” tutur Rektor.

“Juga kepada para dosen, yang saya kira bahan hari ini menjadi referensi buat kita ke depan untuk melakukan research-research, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan industri, dan sebagainya,” tambahnya.

Rektor berharap, bagaimana ke depan mendapatkan solusi terbaik agar Kota Balikpapan yang menjadi sister city IKN itu tidak ada lagi permasalahan air maupun banjir.

Narasumber Ir. Bambang Irianto foto bersama CEO Balikpapan Water Forum Dr. Agung Sakti Pribadi, Rektor Prof. Dr. Muhammad Ahsin Rifa'i bersama dosen dan lainnya. Foto: Media Kreatif

Narasumber Ir. Bambang Irianto dan keluarga foto bersama CEO Balikpapan Water Forum Dr. Agung Sakti Pribadi, Rektor Prof. Dr. Muhammad Ahsin Rifa’i, Drs. Suprijadi, dan Dr. Sudarmo. Foto: Media Kreatif

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Arrizal Rahman. Foto: Media Kreatif

Penanggap narasumber H. Rizal Effendi. Foto: Media Kreatif

Muhammad Sabani turut memberikan pandangannya. Foto: Media Kreatif

Sebagian peserta perwakilan Ketua RT setempat. Foto: Media Kreatif

Sambutan Walikota Balikpapan

Sementara itu, sambutan Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Arrizal Rahman.

“Mohon izin saya mewakili Pak Kepala DLH, Pak Wali Kota lagi izin Umroh, Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup lagi menerima tamu tim Adipura Provinsi,” ujar Arrizal mengawali kata sambutan.

“Insya Allah dalam minggu depan sampai dua minggu kemudian kita akan masuk tim penilaian Adipura untuk Adipura 2024. Jadi, kami lagi persiapan untuk tetap menjaga rutinitas mendapatkan Adipura yang tidak pernah putus,” tambahnya.

Ia berharap, pada tahun 2024 ini Kota Balikpapan mampu mempertahankan Adipura Kencana yang selalu diraih dalam dua tahun terakhir.

Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Universitas Mulia atas inisiatifnya dalam menyelenggarakan FGD sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan lingkungan di Balikpapan.

Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjadikan Balikpapan sebagai kota yang nyaman dan berkelanjutan.

Walikota menekankan bahwa penciptaan ruang terbuka hijau dan keberhasilan dalam mengatasi tantangan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Walikota berharap FGD ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan inovatif yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah Kota Balikpapan dan pemerintah pusat dalam menangani masalah lingkungan, terutama terkait dengan air dan banjir.

Walikota juga menginginkan agar permasalahan yang ada di Balikpapan, seperti banjir, menjadi perhatian pemerintah pusat dan diusulkan sebagai proyek strategis nasional.

Glintung Go Green Layak Direplikasi

Bagaimanapun paparan Bambang Irianto dalam mewujudkan Glintung Go Green di Kota Malang, yang digagasnya sejak lebih dari 12 tahun yang lalu, layak menjadi contoh dan model bagi daerah lainnya di Indonesia.

Melalui beberapa pendekatan, Bambang Irianto berupaya menciptakan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Ia berusaha menanamkan budaya cinta lingkungan kepada masyarakat, dimulai dari lingkungan sekitar rumahnya. Dengan prinsip “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,” Bambang mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Bambang aktif menggalang kerjasama dengan dinas pemerintah terkait dan akademisi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang mendukung program Go Green, seperti pengembangan sumur resapan untuk mengatasi masalah air.

Ia mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga setiap individu merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan mereka.

Keberhasilan kampung Glintung Go Green yang telah menjadi destinasi wisata edukasi di Kota Malang layak menjadi contoh yang dapat direplikasi di berbagai kota lain di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dengan kerjasama dan komitmen, perubahan positif dapat dicapai.

(SA/Kontributor)

3 Oktober 2024

FGD yang digelar oleh BPSDMP Kominfo Banjarmasin membahas persiapan kegiatan VSGA Pola Baru 2025 di Samarinda. Foto: Istimewa

FGD Bahas Persiapan Pelaksanaan Kegiatan VSGA Pola Baru 2025 Digital Talent Scholarship

Berita

UM – Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) Banjarmasin menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama perguruan tinggi mitra. Kegiatan ini dalam rangka persiapan kegiatan Vocational School Graduate Academy (VSGA) Pola Baru 2025, yang berlangsung di Hotel Ibis Samarinda, Sabtu (7/9).

Dua orang dosen, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komputer Jamal S.Kom., M.Kom dan dosen Teknologi Informasi Agus Wijayanto, S.Kom., M.Kom mendapatkan penugasan mewakili Universitas Mulia untuk mengikuti FGD yang berlangsung sehari.

Agus Wijayanto mengatakan, diskusi membahas rencana pelaksanaan program Digital Talent Scholarship Kominfo RI, seperti program PROA, GTA, VSGA,TSA, VGA, TA, dan DGA yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 mendatang bersama perguruan tinggi mitra.

Program tersebut dimaksudkan untuk perbaikan dan peningkatan pembelajaran pada mahasiswa, dengan mengadopsi kurikulum yang sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan sertifikasi LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi).

FGD yang digelar oleh BPSDMP Kominfo Banjarmasin membahas persiapan kegiatan VSGA Pola Baru 2025 di Samarinda. Foto: Istimewa

Tampak Dekan FIKOM Jamal SKom MKom dan AGus Wijayanto SKom MKom. Foto: Istimewa

Tampak Dekan FIKOM Jamal SKom MKom dan Agus Wijayanto SKom MKom (memegang mik). Foto: Istimewa

Agus mengatakan, khusus VSGA pada tahun 2025 mendatang terdapat pilihan pola pelatihan yang akan digunakan. Pola pertama, pelatihan mengikuti hasil penyesuaian modul perkuliahan.

Pola kedua, pelatihan dengan konversi SKS (Satuan Kredit Semester). Dan pola ketiga, pelatihan untuk mahasiswa non-IT.

“Nah, di Kaltim sudah ada dua perguruan tinggi yang menjadi mitra Kominfo dalam menyelenggarakan sertifikasi program VSGA, yakni Politeknik Negeri Samarinda dan Politeknik Negeri Balikpapan,” ujar Agus Wijayanto.

Dengan demikian, lanjut Agus, kedua perguruan tinggi tersebut bisa menjadi alternatif bagi mahasiswa Universitas Mulia yang membutuhkan sertifikasi tersebut.

“Universitas Mulia bisa menyelenggarakan sendiri dengan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Kominfo untuk menjadi mitra dalam hal penyelenggaraan sertifikasi VSGA, mulai tanggal 7 – 21 September 2024,” ujarnya.

Untuk kebutuhan tersebut, Agus mengatakan masih akan berdiskusi kembali dengan para pimpinan di Universitas Mulia.

“Mungkin perlu dibahas secara detail bagaimana kemudian pelaksanaan sertifikasi ini bisa mengakomodir semua mahasiswa yang ada di Kaltim,” ujarnya.

“Termasuk perihal konversi SKS mengingat minimal 10 SKS yang bisa diajukan (dikonversi), sedangkan 1 Skema 90 JP hanya diakui 2 SKS,” ujarnya.

“Melalui sertifikasi LSP, yang kita ketahui bersama bahwa di setiap kesempatan diakui secara Nasional, bahkan ASEAN. Meski pada kenyataannya Industri lebih tertarik kepada sertifikasi global, seperti sertifikasi MTCNA, MTCRE, dan CISCO,” ungkap Agus.

Agus mengatakan masih akan berdiskusi lebih lanjut dengan para pimpinan. Ia berharap dapat melengkapi segala persyaratannya sehingga membawa dampak positif bagi Universitas Mulia.

“Semoga sedikit kurangnya ini bisa menjadi diskusi lanjutan di FGD berikutnya,” tutup Agus.

(SA/Kontributor)

10 September 2024

Foto bersama peserta FGD yang membahas mencari solusi mengatasi banjir di Kota Balikpapan, Rabu (21/8). Foto: Vio/Media Kreatif

BWF Menggelar FGD Cari Solusi Banjir di Kota Balikpapan

Berita

UM – BWF atau Balikpapan Water Forum kembali menggelar Forum Group Discussion (FGD) mencari solusi mengatasi Permasalahan Banjir di Kota Balikpapan, di Ruang Eksekutif Universitas Mulia, Rabu (21/8). Hadir tokoh masyarakat Ir. Sudjatmiko dan kandidat bakal calon Wali Kota drg. Syukri Wahid.

Ketua BWF Dr. Agung Sakti Pribadi mengatakan, FGD digelar dalam rangka mengatasi permasalahan banjir yang cukup tinggi di sejumlah wilayah di Kota Balikpapan, Jumat (9/8) yang lalu.

“Banjir cukup tinggi di Jalan MT Haryono dan sekitarnya. Mengapa masih terjadi banjir? Padahal, proyek drainase DAS (Daerah Aliran Sungai) Ampal telah menelan anggaran 136 Miliar untuk mencegah banjir?” tanya Dr Agung mengawali diskusi.

Jika FGD sebelumnya membahas tentang kelangkaan air, lanjutnya, tetapi ketika hujan, Kota Balikpapan mengalami banjir. Meski demikian, hal ini juga dialami beberapa kota lainnya di Indonesia.

“Jadi, kami mencoba untuk mengundang beberapa ahli yang terkenal. Kemudian juga jangan lupa mengundang pak RT dan warga sekitar. Ini penting bagi kami untuk memahami permasalahan yang ada,” tuturnya.

Sekira 50 orang mengikuti diskusi. Tampak hadir para ketua RT di wilayah yang terkena banjir, warga setempat, perwakilan lurah hingga camat Balikpapan Selatan. Tampak juga para dosen dari beberapa perguruan tinggi dan mahasiswa.

“Bapak-Ibu, jangan dilupakan, semua permasalahan itu jangan hanya dilimpahkan kepada satu orang saja, Wali Kota, tidak. Kita sama-sama membantu, secara langsung bekerja sama,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Dr Agung mengungkapkan BWF mendapatkan dukungan dari Universitas Mulia yang merupakan bagian dari Pengabdian kepada Masyarakat, APTISI Komsel Balikpapan, dan Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Kota Balikpapan.

drg Syukri Wahid saat berbicara mengatasi permasalaan banjir di Kota Balikpapan. Foto: SA/Kontributor

Salah seorang Ketua RT menyampaikan persoalan banjir di wilayahnya sejak tahun 1983. Foto: Vio/Media Kreatif

Salah seorang Ketua RT menyampaikan permasalahan banjir di wilayahnya. Foto: Vio/Media Kreatif

Salah seorang Ketua RT yang wilayah terkena banjir dan terus mencari solusi. Foto: Vio/Media Kreatif

Memasuki sesi diskusi, beberapa ketua RT turut menyuarakan permasalahan banjir di wilayahnya ketika datang hujan lebat.

Bahkan, permasalahan banjir disebutnya sebagai masalah klasik yang sudah terjadi sejak lama. Salah seorang ketua RT mengaku telah mencari solusi permasalahan banjir sejak tahun 1983.

“Sampai sekarang ini RT-RT Kelurahan Damai Bahagia tahu saya paling vokal, Pak, untuk menyampaikan kepada pemerintah, tapi realisasinya tidak ada sama sekali,” keluhnya.

Ia menambahkan fungsi sungai dan pompa air yang kurang maksimal bekerja. Desain drainase yang dinilai kurang baik dan sampah yang tiba-tiba muncul menyumbat saluran menyebabkan terjadinya genangan banjir, meski mereka mengaku rutin membersihkan sampah.

Pembangunan perbaikan DAS Sungai Ampal yang menggunakan saluran tertutup, juga menjadi perhatian warga lantaran diduga menjadi penyebab terjadinya penyumbatan, sedimentasi, dan banjir.

Sumardi, salah seorang dosen Universitas Mulia, mengaku sebagai pengguna yang sering melewati Jalan MT Haryono setiap kali berangkat kerja.

Menurutnya, sejak awal mulai perbaikan jalan yang dikerjakan oleh kontraktor, ia menilai kurang memperhatikan masalah drainase.

Ketua Forsiladi Balikpapan Dr. Sudarmo mengatakan, dirinya sejak 1976 sudah tinggal di Kota Balikpapan dan tidak pernah mengalami banjir sebelumnya.

“Saya di Balikpapan tahun 1976. Jadi, saya tahu sekali, mungkin belum ada yang lahir, kan. Jadi, bagus sekali, itu dulu tak pernah ada banjir. Tapi sekarang, luar biasa, hujan sebentar saja sudah banjir,” ujar Dr Sudarmo.

Menurutnya, untuk mengatasi banjir di MT Haryono, ia mengusulkan agar sepanjang jalan dinaikkan setinggi setengah meter dengan memperbaiki saluran drainase di sekitarnya.

“Kalau jalannya sudah tinggi, otomatis warga akan meninggikan rumahnya, otomatis,” usul salah seorang dosen Universitas Mulia ini.

Beberapa keluhan maupun usulan perbaikan juga mengemuka pada diskusi kali ini, baik dari perwakilan RT sekitar Jalan MT Haryono maupun warga.

Dari diskusi ini terungkap, dalam jangka pendek permasalahan banjir di suatu tempat dapat diatasi, namun di tempat lain muncul banjir dan menjadi permasalahan baru. Untuk itulah, dibutuhkan rencana jangka panjang yang tepat.

“Kita berharap, permasalahan banjir ini Insya Allah kita kawal. Kampus juga akan mengawal, karena itu bagian dari pengabdian kepada masyarakat,” tutur Dr Agung.

Dari diskusi ini, Ir Sudjatmiko mengatakan merangkum beberapa solusi yang bisa ditawarkan kepada pemerintah Kota Balikpapan.

“Pertama adalah perlunya memperbanyak bozem, karena itu memang untuk menampung air pada saat kritis banjir. Jadi, setelah itu nanti harusnya dibuat. Tetapi tipe bozem yang mudah di maintenance,” ujar Sudjatmiko.

“Lalu memperlebar saluran, itu jelas. Lalu, mempercepat pembebasan lahan yang memang diperuntukkan untuk drainase kota,” lanjutnya.

Ia juga memperhatikan pentingnya penghijauan di daerah yang gundul yang telah dibuka oleh pengembang dan dibiarkan kosong.

Terkait dengan perbaikan saluran, Sudjatmiko setuju usulan perbaikan saluran lebih mendahulukan di daerah hilir, baru menyusul kemudian di daerah hulu.

Sudjatmiko juga menambahkan agar masyarakat ikut terlibat menjalankan budaya bersih dengan tidak membuang sampah di saluran atau sungai. Masyarakat juga didorong untuk membuat sumur resapan, kecuali di daerah bukit untuk menghindari tanah longsor.

Sementara itu, drg Syukri Wahid mengatakan, angka pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan mengalami peningkatan, baik yang lahir maupun yang datang.

“Artinya, pas setahun itu kita sudah melaporkan di angka 3-5% pertumbuhan. Artinya apa? Kalau ada 40.000 orang baru, berarti 40.000 itu butuh space, butuh ruangan, butuh tanah,” ujar Syukri.

“Konsekuensinya apa? Lahan-lahan akan dikupas, dibuka untuk budidaya. Walaupun RT-RW kita sudah mematuhi bahwa yang boleh dibuka itu cuma 48%. Ya, 52% kawasan hijau. Tapi, IKN tidak bisa dicegah, RDMP ini dampaknya luar biasa,” tambahnya.

Oleh karenanya, Syukri mengingatkan apabila pemerintah tidak sungguh-sungguh mengatasi persoalan banjir dan macet, maka akan menambah beban yang dirasakan masyarakat.

Senada dengan Sudjatmiko, Syukri setuju masyarakat memiliki peran masing-masing dan segera mengambil bagian dari kelompok masyarakat.

“Nah, mudah-mudahan, kepemimpinan ke depan menempatkan banjir sebagai darurat program kerja utamanya. Jadi, menjadikan banjir sebagai program darurat. Nggak bisa lagi tawar menawar, supaya anggarannya itu ikut ke sana,” ujarnya.

“Bukan lagi proyek DAS Ampal yang kita lihat, tapi proyek normalisasi hulu sampai hilir DAS Ampal. Supaya warga di MT Haryono, khususnya Jalan Beller dan sekitarnya, juga akan menjadi warga yang tidak cemas setiap hujan turun,” pungkasnya.

(SA/Kontributor)

22 Agustus 2024

Foto bersama para narasumber dan undangan Balikpapan Water Forum sebelum pelaksanaan FGD di ballroom Cheng Ho Universitas Mulia, Rabu (31/7). Foto: SA/Kontributor

Balikpapan Water Forum Menggelar FGD Bahas Solusi Kelangkaan Air

Berita

Beberapa Upaya Mengatasi Krisis Air telah Dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan

UM – Balikpapan Water Forum bersama dengan Universitas Mulia menggelar Forum Group Discussion (FGD) membahas solusi kelangkaan air di Kota Balikpapan. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Cheng Ho Universitas Mulia, Jalan Letjen Zaini Azhar Maulani, Balikpapan, Rabu (31/7).

Dalam kesempatan ini, hadir Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang diwakili oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tommy Alfianto, S.Sos.,M.T.

Setidaknya ada tujuh narasumber, antara lain Wali Kota Samarinda Dr. H. Andi Harun, S.T., M.T., S.H., M.Si, kemudian Walikota Balikpapan Periode 2011-2021 Rizal Effendi, Kepala BRIDA Kaltim Dr. Fitriansyah, Ketua dan Pendiri Indonesia Water Institute (IWI) Dr. Ir. Firdaus Ali, M.Sc yang diwakili Dwi Lintang Lestari, S.T., M.T.

Kemudian Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Yosiandi Radi Wicaksono, S.T., M.Si., M.Sc yang diwakili Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA BWS Kalimantan IV Samarinda Gus Agung Guntoro, S.T., M.T, Tenaga Ahli Perairan dan Sekretaris Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Cabang Kalimantan Timur Ir. Eko Wahyudi, M.Tech serta akademisi Universitas Mulia Yusuf Wibisono.

Turut hadir para undangan seperti Pembina Yayasan Airlangga Satria Dharma, anggota DPRD Kota Balikpapan, pewakilan OPD, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Wilayah XI-B Kalimantan Timur Komisariat Selatan Dr. Lukman, S.T., M.T, camat, lurah, Ketua LPM serta dosen dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi lainnya.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kaltim Dr. Ir. Fitriansyah saat memberikan materi diskusi bersama Rizal Effendi dan Dr. Agung Sakti. Foto: SA/Kontributor

Mewakili Wali Kota Rahmad Mas’ud, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tommy Alfianto, S.Sos.,M.T tampak tersenyum pada kamera. Duduk bersama Tenaga Ahli Perairan dan Sekretaris Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Cabang Kalimantan Timur Ir. Eko Wahyudi, M.Tech. Foto: SA/Kontributor

Para undangan narasumber. Foto: SA/Kontributor

Para undangan lurah se-Kota Balikpapan yang hadir dalam FGD. Foto: SA/Kontributor

Undangan para ketua LPM se-Kota Balikpapan. Foto: SA/Kontributor

Sebagian dosen Universitas Mulia yang hadir. Foto: SA/Kontributor

Ketua Balikpapan Water Forum (BWF) Dr. Agung Sakti Pribadi mengatakan, kehadiran BWF terinspirasi dari forum air internasional terbesar di dunia, World Water Forum. Dalam lingkup Kota Balikpapan, BWF bertujuan menjadi wadah dialog dan kolaborasi untuk menentukan langkah nyata dalam komitmen memenuhi kebutuhan air bersih.

“FGD ini menjadi momentum bagi Balikpapan untuk memperlihatkan keseriusan para pengemban amanat dan para ahli dalam mengatasi permasalahan kelangkaan air bersih,” ujar Dr. Agung.

Dr. Agung menambahkan, hal ini sangat penting di dalam mempersiapkan Kota Balikpapan sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. “Balikpapan Water Forum 2024 bersama kita jaga keberlanjutan untuk masa depan Balikpapan dan generasi mendatang,” tutur Dr. Agung.

Menurut Dr. Agung, hasil FGD ini akan disusun dalam sebuah buku yang diharapkan akan menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam mengatasi permasalahan krisis air.

Rektor Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si menambahkan, FGD juga membahas permasalahan dan isu strategis kota pada Rancangan Teknis (Rantek) RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029.

“Balikpapan itu ditetapkan sebagai Kota Mitra IKN, jadi ada Balikpapan, Samarinda, dan IKN selain penyangga dan gerbang IKN,” ujar Prof. Ahsin.

Setidaknya, terang Prof. Ahsin, Kota Balikpapan memiliki sumber air tawar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, di antaranya adalah air permukaan seperti sungai, danau, waduk, dan mata air lainnya. Air permukaan sangat murah sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, misalnya, untuk bidang perikanan.

Kedua, air tanah. Sayangnya, keberadaan air tanah menjadi sangat mahal dan kurang ramah lingkungan. Dan sumber air ketiga adalah air laut. Namun, kelemahannya adalah salinitasnya yang sangat tinggi sehingga memerlukan proses desalinasi.

Prof. Ahsin mengingatkan beberapa kawasan yang diperuntukkan melindungi sumber daya alam lainnya agar tidak diganggu.

“Dalam Islam, Nabi menetapkan daerah-daerah yang tidak boleh dilanggar untuk membatasi aliran-aliran air, fasilitas-fasilitas dan kota-kota. Di dalam kawasan haram fasilitas umum seperti sumur dilindungi dari kerusakan. Disediakan pula ruang untuk menjaga sumur, melindungi airnya dari polusi, dan menyediakan tempat istirahat bagi ternak dan ruang bagi fasilitas-fasilitas irigasi,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Rahmad Mas’ud dalam sambutan yang dibacakan Tommy Alfianto mengatakan, hingga saat ini Kota Balikpapan sangat bergantung pada sumber air tadah hujan di Waduk Manggar dan Waduk Teritip.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan antara lain, intensifikasi sejumlah sumur dalam, kajian feasibility study terkait desalinasi air laut, kerja sama dengan Kementerian PUPR untuk menyalurkan air bersih dari instalasi pengolahan air Sepaku serta mengatasi kehilangan air akibat kondisi pipa-pipa yang sudah tua.

“Kita juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghemat air dan menjaga lingkungan. Dengan mengubah perilaku kita sehari-hari, kita dapat berkontribusi dalam menjaga ketersediaan air bersih untuk generasi mendatang,” harap Rahmad Mas’ud.

Meski demikian, diakuinya, usaha tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan air bersih. “Untuk itu, diperlukan berbagai inovasi dan solusi kreatif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk para akademisi,” ajaknya.

Rahmad Mas’ud mengapresiasi inisiatif Universitas Mulia menggelar FGD. Ia berharap dapat bertukar pikiran, berbagi pengetahuan, dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif untuk mengatasi permasalahan kelangkaan air di Kota Balikpapan.

“Mari kita jadikan FGD ini sebagai langkah awal untuk membangun kolaborasi yang kuat dalam mengatasi krisis air di Kota Balikpapan dan Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya.

(SA/Kontributor)

31 Juli 2024

Foto bersama peserta FGD tentang Pencegahan Penanggulangan Pekerja Anak di Provinsi Kalimantan Timur, bertempat di Hall and Covention Platinum Hotel Balikpapan, Selasa (11/6). Foto: Istimewa

Dosen Universitas Mulia Beri Rekomendasi Raperda Pencegahan Penanggulangan Pekerja Anak Kaltim

Berita

UM – Keberadaan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah pekerja anak dan masalah kesejahteraan sosial.

Hal inilah menjadi perhatian, terutama oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulia sehingga memberikan rekomendasi pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan Penanggulangan Pekerja Anak di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 mendatang.

Rekomendasi disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Pencegahan dan Penanggulangan Pekerja Anak di Kalimantan Timur, yang digelar Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Platinum Hotel and Convention Hall, Balikpapan, Selasa (11/6).

FGD dipimpin oleh Wakil Ketua Bapemperda Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua Salehuddin serta Anggota Bapemperda lainnya.

Turut hadir dari DKP3A Prov. Kaltim, Dinas Sosial Prov. Kaltim, Dinas Sosial Prov. Kaltim, Dinas Tenaga Kerja Prov. Kaltim, Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltim, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Balikpapan, Badan Pusat Statistik Prov. Kaltim, Komisi Perlindungan Anak Daerah Prov. Kaltim, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Prov. Kaltim.

Dari kalangan perguruan tinggi, hadir utusan dari LP2M Universitas Mulia Balikpapan, yakni Dr. Mada Aditia dan Pudjiati, S.E., MM, kemudian utusan LP2M Universitas Balikpapan dan utusan LP2M Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT).

Dr. Mada Aditia Wardhana saat mengikuti FGD. Foto: Istimewa

Tampak dua dari kanan dosen Prodi S1 Manajemen FEB Pudjiati, S.E., M.M menyimak diskusi. Foto: Istimewa

Dosen FEB Dr. Mada Aditia Wardhana dalam paparannya mengatakan, munculnya pekerja anak didasarkan pada aksioma kemewahan, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu sendiri.

Hal ini mendorong masyarakat mengirimkan anak-anak ke pasar tenaga kerja ketika pendapatan rumah tangga orang dewasa rendah dan tidak mencukupi kebutuhan dasar. Namun, ketika pendapatan kembali meningkat, anak-anak ini ditarik kembali.

“Kemiskinan merupakan penyebab utama munculnya pekerja anak, terutama yang terjadi di rumah tangga miskin di negara-negara berkembang dan kurang berkembang dengan tingkat upah yang rendah,” tutur Mada.

Oleh karena itu, berdasarkan pengamatannya sepanjang tahun 1990 sampai dengan 2024, Mada memperhatikan beberapa aspek yang menjadi dasar untuk rekomendasi Raperda tersebut.

Setidaknya, menurut Mada, ada delapan area yang menjadi perhatian dalam Raperda, antara lain dinamika pekerja anak, norma sosial, transfer tunai, distribusi pendapatan, dampak kesehatan, rancangan kebijakan, konteks historis dan kerangka hukum.

Pada aspek dinamika pekerja anak, misalnya, Mada menyoroti anak laki-laki seringkali mengambil peran lebih banyak tanggung jawab. Bukan hanya itu, dinamika usia juga berperan penting sesuai dengan norma budaya masyarakat yang berbeda.

Mada juga menyoroti bantuan tunai atau transfer tunai. “Bantuan tunai, baik bersyarat maupun tidak bersyarat, tidak menurunkan jumlah pekerja anak, namun secara umum mengurangi partisipasi dan jam kerja,” ujarnya.

Namun, katanya, bantuan tunai ini membantu rumah tangga memitigasi kendala ekonomi, menjadikannya instrumen kebijakan yang aman untuk meningkatkan kesejahteraan anak.

“Penting untuk memikirkan kembali kebijakan pekerja anak, mengembangkan intervensi normatif, menerapkan bantuan tunai untuk mengurangi partisipasi pekerja anak dan jam kerja, dan mengintegrasikan intervensi tambahan dengan strategi pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

Dari diskusi ini, Mada memberikan empat rekomendasi, diantaranya tentang perlindungan anak, penghapusan pekerjaan buruk, program aksi pemerintah daerah, dan peran dan tanggung jawab pemerintah untuk meninjau kembali upaya melawan pekerja anak.

“Pemerintah daerah melakukan studi longitudinal lebih lanjut, dan menggunakan metode umum untuk menilai dampak kesehatan dan ekonomi serta menginformasikan pembuatan kebijakan yang melibatkan semua pihak terkait,” pungkasnya.

(SA/Kontributor)

18 Juni 2024

Akademisi Universitas Mulia Dr. Agung Sakti Pribadi saat memaparkan hasil investigasinya pada FGD Sinergi Aparat Penegak Hukum memberantas Mafia Tanah di Balikpapan, Rabu (7/9). Foto: Nadya

Akademisi Universitas Mulia Beri Masukan Penting Berantas Mafia Tanah di Balikpapan

Berita

UM – Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mulia menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama Wakil Ketua DPRD Budiono, pejabat BPN, Pemerintah Kota, Polresta, Akademisi serta praktisi hukum, Rabu (7/9). FGD menghasilkan masukan penting untuk pembangunan Kota Balikpapan ke depan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tampil sebagai narasumber Wakil Ketua DPRD Balikpapan Ir. Budiono, Kasubnit Hartahbang Satreskrim Polresta Ipda Elyansyah, pejabat BPN Annisa Turi Hardianingsih, S.H., M.PA, Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Neny Dwi Winahyu, S.STP., M.Si, Akademisi Universitas Mulia Dr. Agung Sakti Pribadi S.H., M.H dan moderator Okta Nofia Sari, S.H., M.H.

Dr. Agung Sakti Pribadi memandang persoalan Mafia Tanah dinilai perlu ditangani lebih serius. Dirinya mengusulkan perlunya dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di tingkat kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersinergi bersama Kepolisian Resor Kota (Polresta) Balikpapan.

“Masalah tumpang tindih kepemilikan tanah sangat tinggi di Balikpapan. Bahkan di satu lokasi bisa ada sertifikat ganda. Bahkan kasus sengketa tanah terbilang sangat tinggi,” tutur Dr. Agung saat memaparkan hasil investigasinya.

Dirinya menambahkan, untuk tanah yang berasal dari segel dan belum bersertifikat, di atas satu lokasi yang sama bahkan bisa ada tiga surat kepemilikan yang berbeda. “Dan surat kepemilikan itu atau sertifikat dikeluarkan oleh BPN setempat, kok bisa?” tuturnya.

Menurutnya, tumpang tindih (overlapping) yang terjadi dan tingginya konflik serta sengketa pertanahan di Balikpapan disebabkan pencatatan data kepemilikan belum terdokumentasikan dengan baik.

Foto bersama Rektor Universitas Mulia dengan Wakil Ketua DPRD Budiono, perwakilan Pemerintah Kota Balikpapan, pejabat BPN, Polresta serta pejabat Muspika., Rabu (7/9). Foto: Nadya

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono ketika menjadi salah satu narasumber FGD, Rabu (7/9). Foto: Nadya

“Kelemahan utama untuk tanah yang belum bersertifikat adalah adanya tumpang tindih surat tanah di atas lokasi yang sama,” tuturnya. Menurutnya, hal ini disebabkan adanya mafia tanah yang spesialis membuat surat segel tanah yang kemudian beralih menjadi sertifikat.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa tindak lanjut yang bisa memungkinkan di waktu yang akan datang akan muncul kembali. Untuk itulah, dirinya mengungkapkan perlunya sinergi antara Aparat Penegak Hukum dengan BPN agar pemberantasan mafia tanah berjalan lebih efektif.

Dirinya mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menegaskan kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto untuk lebih serius dalam memberantas mafia tanah. Menurut Presiden, keberadaan mafia tanah hanya menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah.

“Kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan mengurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju gak?” ujar Presiden Joko Widodo, seperti dikutip dari setneg.go.id, dalam sambutannya saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Senin, 22 Agustus 2022.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ir. Budiono pada kesempatan sebelumnya mengajak masyarakat untuk bersama-sama bersinergi membangun Kota Balikpapan. “Instruksi Bapak Presiden terkait mafia ini kita bersinergi. Jangan lagi kita buka ruang-ruang untuk negosiasi,” tutur Budiono.

“Mari bersama-sama membangun kota ini lebih baik lagi. Tentunya kita awali dari mafia tanah. Sebetulnya bukan mafia tanah, tapi saya pikir orang yang mau membantu menguruskan tanah,” tutur Budiono.

Hal ini terjadi mengingat masyarakat ingin selalu minta dipermudah dan didahulukan dalam pengurusan sertifikat tanah. Padahal, menurutnya, di dalam pengurusan tanah memerlukan durasi waktu mengingat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengusul.

Apabila persyaratan tersebut belum dapat dipenuhi pengusul, maka pengurusan sertifikat akan membutuhkan waktu beberapa lama. Masyarakat kemudian mencari jalan pintas agar urusan pertanahan menjadi lebih cepat.

(SA/Puskomjar)

8 September 2022

FGD yang digelar Prodi Ilmu Hukum Universitas Mulia bahas Sinergi Aparat Penegak Hukum Berantas Mafia Tanah, Rabu (7/9). Foto: Tangkapan layar

Prodi Ilmu Hukum Gelar FGD Bahas Penegakan Hukum Berantas Mafia Tanah

Berita

UM – Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia menggelar Forum Group Discussion (FGD) membahas Sinergi Aparat Penegak Hukum Memberantas Mafia Tanah di Balikpapan. FGD berlangsung di Aula Kampus Cheng Ho Universitas Mulia, Jalan Letjen Zaini Azhar Maulani, Rabu (7/9).

Rektor Dr. Muhammad Rusli, M.T mengatakan menyambut baik atas terlaksananya FGD hari ini. Secara khusus Rektor mengucapkan terima kasih kepada Dr. Agung dan para narasumber, undangan serta panitia dan mahasiswa yang telah menyelenggarakan kegiatan akademik tersebut.

“Satu hal yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman selama ini, di FGD itu tidak bisa satu kali jadi. Kepada tim panitia dan para mahasiswa, untuk tahap pertama ini harus ada output-nya lebih dulu, output apa yang akan dihasilkan,” tutur Rektor.

Rektor menambahkan, ke depan diharapkan diselenggarakan FGD kembali terkait dengan Mafia Tanah yang dibahas saat ini. “Jadi, ini saran saya, (kegiatan) ini baru pembukaan mengingat (diselenggarakan) dalam waktu terbatas,” tutur Rektor kepada panitia.

Rektor Dr. M Rusli, M.T saat membuka FGD tentang Sinergi Aparat Penegak Hukum Membernatas Mafia Tanah, Rabu (7/9). Foto: Tangkapan layar

Rektor Dr. M Rusli, M.T saat membuka FGD tentang Sinergi Aparat Penegak Hukum Memberantas Mafia Tanah, Rabu (7/9). Foto: Tangkapan layar

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Ir. Budiono saat menjadi narasumber dalam FGD di Universitas Mulia, Rabu (7/9). Foto: tangkapan layar

Fyler FGD Sinergi Aparat Penegak Hukum Memberantas Mafia Tanah di Balikpapan.

Flyer FGD Sinergi Aparat Penegak Hukum Memberantas Mafia Tanah di Balikpapan.

Rektor menerangkan, sebagai ilmuwan di bidang Informatika, dirinya mengibaratkan dengan sebuah sistem yang disusun oleh banyak komponen yang saling bekerja sama satu dengan yang lain. “Bagaimana mensinergikan banyak komponen tersebut sehingga menjadi sebuah sistem?” tanya Rektor kepada hadirin.

Oleh karena itu, jika terjadi masalah pada sebuah sistem, maka dapat dianalisis mulai dari bagian sistem yang besar sampai pada yang kecil. “Bisa dianalisis dari hulu sampai ke hilir,” tutur Rektor.

“Hulunya mungkin Undang-undang Dasar atau Pancasila, sampai turun ke Peraturan Daerah. Ini kita coba kaitkan dengan sebuah sistem. Kira-kira kenapa sih mafia tanah ini muncul?” tanya Rektor.

“Kalau peraturannya sudah lengkap, pasti ada lubang-lubang yang kemungkinan itu bisa disiasati untuk masuk,” tutur Rektor. Oleh karena itu, lanjut Rektor, baik kepada para mahasiswa maupun dosen peserta FGD hendaknya perlu mempelajari apakah masih ada regulasi maupun dari sisi implementasi yang masih memungkinkan terdapat ‘lubang’ sehingga bisa disiasati oleh masuknya mafia tanah.

Untuk itu, Rektor berterima kasih kepada para narasumber, baik dari DPRD, pejabat Muspika, pejabat BPN, praktisi Notaris, para ahli hukum serta akademisi yang ikut terlibat dalam Forum Diskusi kali ini.

“Inilah tugas teman-teman dan para mahasiswa di dalam menganalisis (permasalahan) ini. Adakah celah yang memungkinkan para mafia tanah? Kalaupun bisa masuk, kenapa masuk? Bagaimana respons kita? Bagaimana sistem men-support supaya tidak masuk? Baik itu sistem manual, kalaupun sistem itu sudah ada, dibantu dengan sistem informasi,” tutur Rektor panjang lebar.

Meski demikian, Rektor mengingatkan bahwa sistem informasi tidak akan berjalan apabila sistem manualnya tidak mendukung. “Sistem manual harus sudah ada lebih dulu,” tutur Rektor. Rektor mengungkapkan dirinya siap membantu mengembangkan sistem apabila diperlukan ke depan.

Sementara itu, Ketua Panitia Muhammad Asyharuddin, S.H, M.H mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan masukan Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga Dr. Agung Sakti Pribadi untuk menggelar FGD membahas Sinergi Penegak Hukum dan perihal Undang-undang Agraria untuk membuka wawasan bagi mahasiswa.

“Output yang diharapkan bagi mahasiswa kami adalah wawasan yang lebih berkembang untuk menanggapi perihal mafia tanah di Balikpapan ini, khususnya di Kalimantan Timur,” tutur dosen Program Studi Ilmu Hukum ini.

Selain itu, dirinya terdorong dengan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. “Maka atas dasar ini juga sehingga kami membuat kegiatan ini sehingga mampu mendapatkan output dari para narasumber yang akan membahas tentang pentingnya wawasan terhadap agraria khususnya di Kalimantan Timur ini,” tutur Asyhar.

Menurutnya, kehadiran mafia tanah tidak bertanggung jawab terhadap hukum sehingga melunturkan integritas hukum di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur.

Menurut Budiono, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, dirinya sepakat dengan instruksi Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu terkait mafia tanah. “Instruksi Bapak Presiden terkait mafia ini kita bersinergi. Jangan lagi kita buka ruang-ruang untuk negosiasi,” tutur Budiono.

Memang, menurutnya, di dalam pengurusan tanah memerlukan durasi waktu mengingat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengusul. Apabila persyaratan tersebut dipenuhi pengusul, maka hal ini memerlukan beberapa waktu lamanya.

“Saya mengapresiasi kepada Universitas Mulia yang sudah menginisiasi dan mempertemukan kita dengan kawan-kawan semua,” tutur Budiono. Dirinya berharap FGD ini menjadi arah untuk pengurusan, penertiban, atau untuk menjadikan inisiator pemberantasan mafia tanah.

(SA/Puskomjar)

7 September 2022

Dekan FEB Wakili Universitas Mulia di FGD (Focus Group Discussion).

Berita

19 Agustus 2019