UM Dorong Literasi Beasiswa Gratispol, Tim MBI Paparkan Skema PMB Khusus di Kecamatan Penajam

, ,

Penajam, 14 November 2025 — Upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi warga Kalimantan Timur kembali memperoleh dorongan penting. Tim Marketing, Branding dan Inovasi (MBI) Universitas Mulia melakukan sosialisasi Program Beasiswa Gratispol di Kantor Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (13/11), dengan melibatkan 19 Lurah dan 4 Kepala Desa dari seluruh wilayah Kecamatan Penajam.

Kegiatan ini menghadirkan Drs. Tatang Sertyawan dan Dr. Siti Rahmayuni sebagai pemapar utama. Mereka membahas dua isu sentral: rincian beasiswa Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan penjelasan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Gelombang Khusus November–Desember 2025. Dalam paparannya, Tatang menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar penyampaian informasi administratif.

“Program ini bukan sekadar bantuan biaya kuliah, tetapi pintu untuk mengubah arah masa depan SDM di Penajam. Kami ingin perangkat desa mendapatkan pemahaman yang utuh sehingga mereka dapat menyampaikan informasi secara tepat kepada warganya,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Camat Penajam, Peri Tangdirerung, S.H., pihak kecamatan menyampaikan apresiasi atas inisiatif Universitas Mulia. Peri menilai sosialisasi Gratispol sangat relevan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Penajam. Ia menekankan agar para-Lurah dan Kepala Desa memanfaatkan sesi tanya jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada warganya benar-benar tepat sasaran.

Tim MBI Universitas Mulia berdiskusi bersama perangkat desa dalam sesi dialog sosialisasi Program Gratispol di Kantor Kecamatan Penajam. Forum ini menjadi ruang tanya jawab untuk memastikan informasi beasiswa tersampaikan secara tepat kepada warga.

Peri juga menyoroti bahwa program Gelombang Khusus dari Universitas Mulia menawarkan pembiayaan yang sangat meringankan, hanya sebesar Rp 2,3 juta tanpa uang gedung dan tanpa biaya SKS, sehingga menjadi peluang yang realistis bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Penjelasan rinci di tingkat kelurahan dan desa diharapkan dapat mengurangi keraguan masyarakat terkait proses pendaftaran maupun mekanisme beasiswa.

Di forum tersebut, Tim MBI memaparkan bahwa keterlibatan Universitas Mulia dalam sosialisasi Gratispol tidak berhenti sebagai aktivitas promosi kampus, melainkan bagian dari peran strategis lembaga pendidikan tinggi: mendukung kebijakan publik, memperkuat pemerataan pendidikan, sekaligus mengambil posisi aktif dalam pembangunan SDM Kalimantan Timur.

Pendekatan sosialisasi yang digunakan—termasuk kerja sama dengan Ketua RT dan dialog langsung dengan perangkat kelurahan—dipilih agar informasi beasiswa tidak berhenti pada tataran formal. Strategi ini dirancang untuk memastikan program benar-benar dapat diakses oleh warga yang membutuhkan, terutama mereka yang selama ini menghadapi hambatan informasi atau keraguan terkait mekanisme pendaftaran.

Diskusi yang berlangsung hampir dua jam itu menunjukkan antusiasme tinggi dari para-Lurah dan Kepala Desa. Mereka secara terbuka menyampaikan bahwa kebutuhan peningkatan kualitas SDM di wilayah Penajam semakin mendesak, dan program seperti Gratispol membuka peluang baru bagi lulusan SMA/SMK yang ingin melanjutkan pendidikan.

Selain sesi paparan, Tim MBI juga menyerahkan spanduk informasi Gratispol dan PMB Gelombang Khusus kepada seluruh Lurah dan Kepala Desa untuk dipasang di masing-masing wilayah. Spanduk ini diharapkan menjadi titik awal penyebaran informasi lanjutan hingga tingkat keluarga.

Salah satu peserta dari daerah pesisir menyampaikan bahwa informasi seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat. “Selama ini banyak anak muda ingin kuliah, tetapi prosesnya terasa rumit atau mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Sosialisasi langsung seperti ini jauh lebih meyakinkan,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan diskusi kelompok kecil, di mana perangkat desa dan Tim UM duduk satu meja membahas tindak lanjut berupa pendampingan informasi dan pemetaan calon penerima beasiswa di tiap kelurahan dan desa.

Perwakilan Tim MBI Universitas Mulia menyerahkan spanduk informasi Gratispol dan PMB Gelombang Khusus kepada para Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Penajam sebagai bahan sosialisasi lanjutan di wilayah masing-masing.

Di bagian akhir pertemuan, Ketua Rombongan MBI, Drs. Tatang Setyawan, kembali menegaskan bahwa Program PMB Gelombang Khusus ini hanya berlaku pada periode pendaftaran November hingga Desember 2025, sehingga perangkat desa diharapkan segera melakukan sosialisasi lanjutan agar calon pendaftar tidak melewati batas waktu tersebut.

Universitas Mulia melalui Tim MBI mengambil langkah operasional yang terukur dan berbasis kebutuhan lapangan: masuk langsung ke struktur pemerintahan desa, kelurahan, hingga RT—titik-titik di mana informasi pendidikan kerap terputus. Pendekatan ini memastikan sosialisasi Gratispol tidak berhenti pada level kebijakan, tetapi benar-benar membuka akses kuliah bagi warga Kaltim dari berbagai latar sosial, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki keunggulan akses informasi. (YMN)

 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulia Kunjungi DPRD Balikpapan

, , , ,

Balikpapan 4 November 2025 – Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia, Dr. Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D., bersama mahasiswa Fakultas Hukum melakukan kunjungan kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran lapangan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap sistem pemerintahan dan hukum di tingkat daerah.

Menurut Dr. Budiarsih, kunjungan ke DPRD memiliki tujuan pendidikan yang strategis, yakni memperkaya pengetahuan mahasiswa tentang struktur, peran, dan fungsi lembaga legislatif daerah sebagai pengembangan dari materi perkuliahan di kampus. “Mahasiswa dapat memahami secara langsung bagaimana rancangan peraturan daerah (Raperda) disusun, dibahas, dan disahkan, termasuk mekanisme uji publik serta penyerapan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia, Dr. Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D., membuka pertemuan dengan menyampaikan maksud kunjungan rombongan mahasiswa Fakultas Hukum.

Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah audiensi dan diskusi publik antara mahasiswa dan anggota DPRD Balikpapan. Melalui dialog tersebut, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta menggali informasi aktual mengenai kebijakan dan isu hukum di daerah.

Dr. Budiarsih menjelaskan, kegiatan ini sejalan dengan konsep Kampus Merdeka Berdampak, yang menekankan integrasi antara teori dan praktik. “Kunjungan ke DPRD menjembatani kesenjangan antara pengetahuan di kelas dan realitas di lapangan, membentuk karakter mahasiswa yang kompeten serta sadar hukum,” terangnya.

Dalam konteks pembentukan peraturan daerah, mahasiswa juga diajak memahami proses legislasi yang bersifat bottom-up, yaitu dari bawah ke atas. Pendekatan ini mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat sebagai upaya membangun regulasi yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan riil di daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono dan Yono Suherman, bersama Anggota Komisi I DPRD yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Andi Arif Agung, menerima rombongan Fakultas Hukum Universitas Mulia.

“Pendekatan ini menjamin bahwa Perda yang dibuat tidak hanya menjadi representasi kemauan politik pemerintah daerah atau DPRD semata, tetapi juga mencerminkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, partisipasi publik menjadi faktor penentu terbentuknya Perda yang aspiratif dan menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Dr. Budiarsih juga menyoroti pentingnya kajian antara teori perundang-undangan dan praktik politik hukum di lapangan. Dalam pandangannya, terdapat kesenjangan antara idealisme normatif dan realitas sosial-politik, di mana konsep harmonisasi dalam sosiologi hukum berperan sebagai alat analisis kritis. “Melalui pengembangan mata kuliah Sosiologi Hukum, kita dapat mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan peraturan daerah yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga responsif terhadap dinamika masyarakat dan efektif dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Suasana saat anggota DPRD Kota Balikpapan memaparkan proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulia.

Kunjungan ini juga menjadi langkah awal inisiasi kerja sama antara Universitas Mulia dan DPRD Balikpapan. Menurut Dr. Budiarsih, kerja sama tersebut kemungkinan besar merupakan bagian dari kolaborasi yang lebih luas antara Universitas Mulia dan Pemerintah Kota Balikpapan yang telah terjalin sebelumnya.

Kerja sama tersebut mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan pemerintah daerah. “Ke depan akan disusun draf dalam bentuk Memorandum of Agreement (MoA) yang memuat berbagai item Tri Dharma dan beberapa aspek teknis,” ujarnya.

Perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum mengajukan pertanyaan kepada anggota dewan dalam sesi dialog terbuka.

Ia menambahkan, Fakultas Hukum Universitas Mulia berpotensi memberikan masukan akademik (academic drafting) dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. “Fakultas Hukum seringkali digandeng oleh DPRD untuk memberikan saran, kritik, atau bantuan akademis dalam penyusunan Raperda yang berkualitas. Kunjungan ini menjadi sarana koordinasi dan konsultasi untuk memperkuat sinergi tersebut,” tutur Dr. Budiarsih.

Sebagai penutup, ia menyampaikan pesan moral bagi dua pihak, DPRD dan Fakultas Hukum, yang sama-sama memegang peran penting dalam pembangunan hukum dan karakter bangsa.

Salah seorang mahasiswa berdialog dengan anggota DPRD Kota Balikpapan dalam sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif dan terbuka.

“Untuk DPR, jadikan proses legislasi sebagai bentuk pengabdian sejati kepada masyarakat. Hindari pembuatan Perda yang terburu-buru atau tidak aplikatif. Prioritaskan kualitas hukum yang memberi manfaat nyata bagi warga Balikpapan, bukan sekadar menghasilkan produk gagal,” tegasnya.

“Untuk Fakultas Hukum, tanamkan integritas dan etika yang kuat pada mahasiswa. Cetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki nurani dan keberanian untuk menegakkan keadilan,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyerahkan cinderamata kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia, Dr. Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D., disaksikan para mahasiswa dan Anggota Komisi I DPRD usai sesi pertemuan.

Dr. Budiarsih menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa kesuksesan pembangunan dan kemajuan Balikpapan berada di tangan hukum yang baik dan generasi penerus yang berintegritas. (YMN)

Mahasiswa Baru UM Antusias Ikuti Pendampingan Beasiswa Gratis Pol, Batch Kedua Siap Lengkapi Formulir

, , , ,

Humas Universitas Mulia, 18 Juli 2025 — Sejak pagi, ratusan mahasiswa baru Universitas Mulia (UM) memenuhi Ballroom Cheng Hoo, Jumat (18/7). Di antara wajah-wajah baru itu, ada harapan dan gugup yang berbaur dengan keingintahuan. Mereka datang bukan sekadar untuk mendengar sosialisasi, tetapi juga untuk memastikan satu langkah penting: mengamankan subsidi biaya kuliah melalui skema Gratis Pol.

Sebanyak 200 mahasiswa resmi tercatat sebagai peserta batch kedua pendampingan pengisian formulir Gratis Pol. Mereka mengikuti jejak batch pertama yang telah rampung beberapa waktu lalu dengan jumlah peserta serupa. Gelombang ketiga pun telah dijadwalkan, juga menargetkan 200 orang.

“Acara hari ini pada dasarnya mencakup dua hal. Pertama, sosialisasi mengenai program Gratis Pol, dan kedua, pendampingan pengisian formulir bagi mahasiswa yang sudah resmi diterima di Universitas Mulia,” ujar Rektor UM, Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ahsin Rifai, M.Si., di sela kegiatan.

Skema Gratis Pol menjadi salah satu penopang penting bagi mahasiswa UM. Berbeda dengan beasiswa full, Gratis Pol berfokus pada subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama delapan semester. Di luar farmasi dan kedokteran, setiap mahasiswa berhak memperoleh subsidi hingga Rp5 juta per semester.

“Istilah Gratis Pol memang berbeda dengan Gratis Full. Kalau Gratis Full berarti seluruh komponen biaya kuliah — mulai SPP, biaya hidup (living cost), buku, hingga penelitian — semuanya ditanggung. Sedangkan Pol berarti semaksimal mungkin, dengan fokus pada subsidi UKT,” jelas Prof. Ahsin.

Namun subsidi ini tidak serta-merta turun tanpa prosedur administratif. Formulir daring yang harus diisi menjadi dokumen dasar bagi tim verifikator Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Syarat mutlaknya: mahasiswa harus berstatus resmi dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

“Tim Gratis Pol di Kalimantan Timur mewajibkan mahasiswa untuk mengisi formulir dengan syarat sudah memiliki NIM. Alhamdulillah, bagian akademik telah melakukan seleksi sehingga mereka dinyatakan lulus dan memiliki NIM. Karena itu, hari ini mereka dibimbing untuk mengisi formulir secara daring,” sambung Prof. Ahsin.

Di antara deretan bangku, beberapa mahasiswa tampak berkutat di gawai masing-masing, dibantu tim pendamping. Suara tanya-jawab terdengar pelan. Bagi sebagian dari mereka, inilah kali pertama benar-benar memahami syarat administratif yang menentukan kelancaran studi delapan semester ke depan.

Sembari pengisian berlangsung, Prof. Ahsin pun menegaskan peran baru mereka. Meskipun Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) resmi baru digelar Agustus mendatang, mahasiswa penerima subsidi ini sudah menyandang status mahasiswa baru UM.

Karena sudah memiliki NIM, status mereka kini resmi sebagai mahasiswa. Jadi meskipun penerimaan formal melalui PKKMB baru dilaksanakan nanti, hari ini mereka tetap kita sambut. Mereka ini akan menjadi duta-duta Universitas Mulia, yang tugasnya bukan hanya belajar, tetapi juga membawa nama baik kampus agar semakin dikenal di masyarakat,” ujar Rektor.

Tak sedikit mahasiswa yang datang bersama orang tua. Beberapa orang tua memilih menunggu di lorong ballroom, memegang map berisi dokumen. Bagi keluarga, skema Gratis Pol menjadi peluang konkret meringankan beban biaya kuliah — namun sekaligus pengingat bahwa tanggung jawab administratif tetap harus dituntaskan dengan teliti.

“Mereka harus segera menyelesaikan pengisian formulir agar prosesnya bisa dirampungkan. Dari situ, tim verifikator provinsi akan memastikan mereka benar-benar disahkan sebagai penerima beasiswa,” tutup Prof. Ahsin.

Gelombang ketiga sudah menanti. Dengan skema Gratis Pol, Universitas Mulia berharap mahasiswa baru bukan sekadar penerima beasiswa, tetapi juga generasi yang sanggup memperluas jangkauan reputasi kampus di mata publik.

Humas UM (YMN)

Program ‘Gratis Pol’ Lewat Penandatanganann Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PTS Se-Kalimantan Timur

, , ,

Humas Universitas Mulia, 7 Juli 2025 — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi swasta se-Kalimantan Timur untuk mendukung pelaksanaan Program Gratis Pol, yaitu program biaya pendidikan yang benar-benar gratis 100% bagi seluruh anak-anak Kalimantan Timur.

Dalam pidatonya, Gubernur Kalimantan Timur menegaskan bahwa program Gratis Pol akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025—2026 dengan sasaran utama mahasiswa baru, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Semua biaya pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru ditanggung penuh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Untuk mahasiswa semester dua sampai delapan, insyaallah kalau tidak ada halangan, di APBD Murni 2026 nanti semuanya akan kita tanggung biaya UKT-nya,” ujar Gubernur.

Ia juga meminta agar program ini segera disosialisasikan kepada para intelektual muda di Kalimantan Timur agar berjalan lancar, terbuka, dan inklusif tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras, bahasa, maupun budaya.

Kuota Berdasarkan Tahun Lalu

Dalam pidato tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa basis data penerima Gratis Pol diambil berdasarkan jumlah mahasiswa baru pada tahun ajaran sebelumnya, dengan penambahan kuota maksimal 10 persen dari angka tersebut. Misalnya, jika penerimaan mahasiswa baru pada tahun lalu berjumlah 1.000 orang, maka tahun ini maksimal menjadi 1.100 orang.

Bantuan UKT untuk Semua Prodi

Untuk pembiayaan UKT, pemerintah menetapkan bahwa semua program studi akan diberikan bantuan minimum Rp5 juta per mahasiswa. Sementara khusus untuk mahasiswa kedokteran, pemerintah menetapkan batas bantuan maksimal Rp15 juta per mahasiswa, sesuai dengan program studi yang diambil. Kekurangan biaya di atas batas tersebut menjadi tanggung jawab mahasiswa baru.

Sinergi Pendidikan

Gubernur menegaskan bahwa program Gratis Pol merupakan bukti komitmen nyata pemerintah, bukan sekadar wacana atau janji politik. Pemprov bersama perguruan tinggi dan masyarakat berupaya membangun sumber daya manusia Kalimantan Timur agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Selain menjalin kerja sama dengan universitas nasional, pemerintah juga merencanakan pembukaan kerja sama dengan perguruan tinggi internasional. Ke depan, sistem pengajaran akan diarahkan dengan mendatangkan tenaga pengajar dari kampus-kampus unggulan ke Kalimantan Timur, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi belajar ke luar daerah atau ke luar negeri.

“Kami percaya ini bukan sekadar biaya, tetapi investasi terbesar. Kalau ingin hasil cepat, cukup di pertanian. Tapi kalau ingin hasil 100 hingga 1.000 tahun, investasilah di pendidikan,” kata Gubernur.

Di akhir pidato, Gubernur menegaskan bahwa Kalimantan Timur harus segera bertransformasi dari mengandalkan sumber daya alam menjadi kekuatan sumber daya manusia. Ia optimistis lima hingga sepuluh tahun mendatang, Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu daerah terdepan dalam pengembangan SDM di Indonesia.

Humas UM (YMN)

Universitas Mulia Buka Pendaftaran Gelombang Kedua

, , ,

Bingung mau lanjut kuliah dimana?. Ayo bergabung di Universitas Mulia Balikpapan dan Samarinda.

Terhitung mulai 01 Mei 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 adalah masa pendaftaran gelombang kedua bagi anda yang ingin mendaftar dan melanjutkan kuliah di Universitas Mulia. Sedangkan gelombang pertama telah ditutup tanggal 30 April 2020 lalu.

Ditengah pandemi wabah covid-19 yang melanda dunia, Universitas Mulia membuka jalur pendaftaran online yang dapat diakses melalui website sias.universitasmulia.ac.id/pmb atau bisa juga akses universitasmulia.ac.id lalu klik menu PMB. Meskipun begitu, bagi anda yang ingin mendaftar langsung di kampus Universitas Mulia, diperkenankan datang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (memakai makser, jaga jarak dan mencuci tangan) saat berada di area kampus.

Informasi lebih lanjut mengenai cara dan syarat pendaftaran masuk Universitas Mulia dapat menghubungi kontak WA 0811.599.123 (UM Balikpapan) dan 0811.590.950 (UM Samarinda).

Bergabunglah bersama Universitas Mulia, menjadi Generasi Global Technopreneur masa kini.