Tag Archive for: universitas mulia

Mahasiswa Hukum Universitas Mulia Dalami Sistem Pemasyarakatan melalui Pembelajaran Lapangan di Lapas Balikpapan

Balikpapan, 29 Oktober 2025 – Balikpapan – Fakultas Hukum Universitas Mulia Balikpapan memperkuat model pembelajaran berbasis pengalaman nyata melalui kegiatan kunjungan akademik ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Balikpapan, Jumat (25/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah Sosiologi Hukum yang diikuti oleh 65 mahasiswa, dengan pendampingan langsung dosen pengampu.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia, Dr. Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D., menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ruang belajar yang menghubungkan teori dengan realitas sosial, agar mahasiswa tidak hanya memahami hukum dari teks, tetapi juga dari praktik yang menyentuh kehidupan manusia.

Kunjungan diawali dengan penjelasan dari pihak Lapas mengenai sistem pemasyarakatan, kebijakan pembinaan, serta inovasi dalam program rehabilitasi warga binaan. Setelah sesi pemaparan, mahasiswa dibagi menjadi tiga kelompok kecil untuk mengikuti focus group discussion langsung bersama warga binaan, membahas pengalaman mereka menjalani masa pidana dan proses persiapan kembali ke masyarakat.

Shafyra Amalia Fitriany, S.Sosio., M.HP. (Dosen Mata Kuliah Sosiologi Hukum UM), Nur Arfiani, S.H., M.Si. (Dosen Prodi Hukum), Dr. Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia), Edy Susetyo, A.Md.IP., S.Sos., M.M. (Kalapas Kota Balikpapan), berpose bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulia usai pelaksanaan kegiatan pembelajaran lapangan di Lapas Balikpapan.

“Melalui dialog ini, mahasiswa dapat melihat hukum sebagai proses kemanusiaan yang hidup di tengah masyarakat. Mereka belajar memahami dimensi sosial dari keadilan, bukan sekadar norma hukum,” ujar Dr. Budiarsih.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Balikpapan, Edy Susetyo, A.Md.IP., S.Sos., M.M., menyampaikan pentingnya perubahan cara pandang terhadap mantan narapidana.

“Bagaimana mindset kita bisa berubah terhadap eks narapidana, karena di dalam pemasyarakatan mereka dibina, dirawat, dan dibekali keterampilan agar bisa menyatu kembali dengan masyarakat,” ujarnya.

Edy Susetyo juga mengaitkan kegiatan ini dengan momentum peringatan Sumpah Pemuda.

“Bertepatan dengan Sumpah Pemuda, kami berharap mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dapat menerapkan ilmu yang mereka peroleh di ruang kuliah dalam kehidupan nyata. Pesan saya, jauhi dan hindari narkoba. Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat yang menyeramkan, tetapi tempat pembinaan bagi mereka yang ingin memperbaiki diri,” pesannya di hadapan mahasiswa.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulia mengikuti Upacara Bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda bersama warga binaan di Lapas Balikpapan.

Selain berdiskusi, mahasiswa juga mengamati fasilitas dan aktivitas pembinaan di dalam Lapas, seperti pelatihan pembuatan roti “Paris”, area rehat warga binaan, bengkel produksi paving berbahan limbah batubara, serta ruang pelatihan keterampilan kerja. Interaksi langsung ini memberi pengalaman empiris tentang bagaimana sistem pemasyarakatan berupaya mewujudkan reintegrasi sosial yang bermartabat.

Kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga berkelindan dengan nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang diusung Universitas Mulia. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan, pengurangan ketimpangan sosial, serta penguatan lembaga hukum yang berkeadilan dan tangguh.

Mahasiswa aktif berdialog dan mengajukan pertanyaan kepada petugas Lapas Balikpapan dalam sesi diskusi kelompok terfokus.

Kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Mulia dan Lapas Balikpapan menjadi bagian dari komitmen universitas dalam membangun jejaring kolaboratif antara dunia pendidikan dan lembaga negara. Melalui pendekatan ini, kampus tidak hanya berperan sebagai pusat pengetahuan, tetapi juga mitra strategis dalam penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat.

Pada akhir kegiatan, mahasiswa juga mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda bersama warga binaan, menegaskan nilai solidaritas dan kebersamaan lintas batas sosial.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulia diterima secara resmi oleh jajaran petugas Lapas Balikpapan sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran lapangan.

Dr. Budiarsih menambahkan bahwa kerja sama ini akan berlanjut dengan program-program baru pada tahun 2026. “Kami melihat potensi besar untuk melanjutkan kolaborasi dengan Lapas Balikpapan. Ke depan, bentuk kegiatan akan diperluas agar mahasiswa semakin banyak belajar dari praktik hukum yang hidup di masyarakat,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Universitas Mulia menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif, berorientasi mutu, dan konsisten membangun tradisi akademik berbasis empati, riset sosial, serta kolaborasi nyata dengan lembaga publik. (YMN)

Seminar Nasional Kebahasaan di IKN: Bahasa Indonesia sebagai Pilar Peradaban Masa Depan

,

Nusantara, 28 Oktober 2025 — Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Mulia, Yusuf Wibisono, S.E., M.T.I., berpartisipasi dalam Seminar Nasional Kebahasaan bertema “Mendaulatkan Bahasa, Merajut Bangsa, Menembus Dunia” yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 24–25 Oktober 2025.

Kegiatan ini merupakan inisiatif Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, dengan dukungan penuh dari Otorita IKN. Sekitar 300 peserta dari berbagai sektor hadir dalam kegiatan tersebut, mencakup unsur pemerintahan pusat dan daerah, kalangan akademik, praktisi kebahasaan dan kesastraan, komunitas literasi, mahasiswa, serta pimpinan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa dari seluruh Indonesia.

Bahasa Indonesia dalam Era Kecerdasan Buatan

Dalam refleksinya, Wibisono menilai bahwa seminar ini memiliki relevansi yang kuat dengan dinamika perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI) yang kian memengaruhi cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Ia menekankan perlunya bahasa Indonesia memperkuat posisi dan kedaulatannya di tengah transformasi digital global.

“Bahasa Indonesia tidak semestinya hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi harus berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan, bahasa budaya, dan bahasa kemajuan yang sejajar dengan bahasa internasional lain,” ujar Wibisono.

Ia juga menilai bahwa penyelenggaraan seminar di IKN memiliki signifikansi strategis. Sebagai pusat pemerintahan masa depan, IKN diharapkan menjadi ruang simbolik bagi penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa peradaban.

“IKN bukan hanya pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga manifestasi dari peradaban Indonesia di masa depan. Karena itu, bahasa Indonesia harus hadir sebagai simbol identitas nasional yang kokoh dan berwibawa,” tambahnya.

Para peserta, pemakalah, dan panitia berfoto bersama usai pelaksanaan Seminar Nasional Kebahasaan di Ruang Serbaguna Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Meluruskan Narasi Keliru tentang IKN

Wibisono menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen RI, Hafidz Muksin, S.Sos., M.Si., atas kebijakan strategisnya yang menghadirkan para Kepala Balai Bahasa dari berbagai provinsi untuk melakukan observasi langsung terhadap progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, langkah tersebut memiliki signifikansi penting dalam membangun narasi berbasis data empirik sekaligus menanggulangi diseminasi informasi yang tidak akurat di ruang publik. Ia menyoroti masih maraknya pandangan negatif di ruang publik yang menggambarkan pembangunan IKN terhenti dan kawasan tersebut tidak terurus.

“Fakta di lapangan sangat berbeda. Pembangunan terus berlangsung, dan infrastruktur yang telah rampung dipelihara dengan baik. Seminar nasional yang kami hadiri pun diselenggarakan di gedung yang sangat representatif,” jelasnya.

Wibisono juga menekankan bahwa konsep IKN sebagai kota hijau (green city) secara sengaja menempatkan elemen vegetasi sebagai bagian dari rancangan kota. Penghijauan di sekitar gedung dan jalur pedestrian merupakan implementasi nyata dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

“Pernyataan bahwa IKN terbengkalai dan dipenuhi tanaman liar jelas tidak berdasar. Narasi semacam itu muncul dari pihak yang belum pernah melakukan kunjungan langsung ke lokasi,” tegasnya.

Duta Informasi IKN dari Seluruh Indonesia

Menurut Wibisono, kehadiran para kepala Balai Bahasa dan peserta dari berbagai daerah memiliki dimensi strategis yang melampaui kegiatan seminar. Mereka berpotensi menjadi duta informasi, yang menyampaikan gambaran faktual mengenai kemajuan IKN kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

“Kunjungan langsung memberikan pengalaman empiris yang tidak bisa digantikan oleh informasi sekunder. Ini penting agar masyarakat memperoleh persepsi yang objektif tentang pembangunan IKN,” ujarnya.

Penghargaan untuk Peserta Aktif

Sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi dalam diskusi seminar, Wibisono menerima buku Kamus Bahasa Bulungan karya Suindah Sari dkk., terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024. Buku tersebut diberikan kepada peserta yang menunjukkan partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab dan pertukaran gagasan.

Ia menyambut penghargaan tersebut dengan antusias dan menilai bahwa penerbitan kamus bahasa daerah merupakan bagian penting dari upaya pelestarian keragaman linguistik Nusantara.

“Bahasa daerah merupakan identitas kultural bangsa. Menjaganya berarti melestarikan keberagaman yang menjadi fondasi Indonesia,” ungkapnya.

Peran Universitas Mulia dalam Penguatan Bahasa

Dalam kesempatan yang sama, Wibisono menyoroti peran Universitas Mulia dalam mendukung kebijakan nasional di bidang kebahasaan. Meskipun kampus belum memiliki Program Studi Bahasa Indonesia, ia menegaskan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap harus menjadi standar dalam seluruh aktivitas akademik.

Ia menambahkan bahwa penerapan bahasa Indonesia yang baku dan ilmiah perlu tercermin dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi—pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—termasuk dalam seluruh bentuk publikasi ilmiah.

“Bahasa Indonesia bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi juga penanda identitas akademik sekaligus nasional,” ujarnya.

Bahasa Indonesia sebagai Pilar Peradaban IKN

Seminar Nasional Kebahasaan di IKN menandai momentum penting bagi reafirmasi peran bahasa Indonesia sebagai fondasi peradaban bangsa. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Prasasti Trigatra Bangun Bahasa, yang memuat tiga butir prinsip utama:

  1. Utamakan Bahasa Indonesia
  2. Lestarikan Bahasa Daerah
  3. Kuasai Bahasa Asing

Melalui komitmen ini, pembangunan IKN diarahkan tidak semata pada dimensi fisik, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai budaya dan identitas nasional. Bahasa Indonesia berperan sebagai instrumen kohesi sosial yang mempersatukan keragaman dan menegaskan posisi Indonesia di tataran global. (YMN)

 

Laporan berdasarkan tulisan Yusuf Wibisono, S.E., M.T.I. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Mulia). Naskah disusun ulang oleh Yamani (Humas)

Universitas Mulia Dorong Integritas dan Literasi Digital Polri Melalui Pembekalan di Polda Kaltim

Balikpapan, 28 Oktober 2025— Universitas Mulia memperluas peran akademiknya dalam penguatan kapasitas etika dan profesionalisme aparatur kepolisian. Melalui keterlibatan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Yusuf Wibisono, S.E., M.T.I., sebagai salah satu narasumber pada Post Assessment Center Polda Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025, universitas ini berkontribusi dalam memperkuat budaya integritas di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Kaltim. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Kamis (23/10).

Dalam sesi bertema “Peningkatan Kompetensi Integritas Polri dan Komitmen terhadap Organisasi Polri,” Universitas Mulia menampilkan kekuatan akademik melalui pendekatan konseptual dan etis terhadap pembangunan karakter institusi kepolisian. Yusuf Wibisono menyampaikan bahwa profesionalisme dalam pelayanan publik harus berakar pada kesadaran moral, bukan semata pada kepatuhan administratif.

“Integritas bukan slogan institusi, melainkan napas kepercayaan publik,” ujarnya. Ia menekankan bahwa di era keterbukaan digital, setiap tindakan aparat dapat direkam dan dinilai masyarakat, sehingga penguatan karakter menjadi syarat utama bagi keberlangsungan kepercayaan publik terhadap Polri.

Para narasumber dan peserta Post Assessment Center Polda Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 berfoto bersama usai sesi pembekalan di Hotel Grand Jatra Balikpapan.

Integritas dan Literasi Digital Sebagai Pilar Reputasi Institusi

Dalam pemaparannya, Wibisono memperkenalkan konsep Emotional Bank Account (EBA), sebuah metafora tentang “tabungan kepercayaan” antara Polri dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa sikap sopan, pelayanan yang adil, dan empati merupakan setoran positif bagi kepercayaan publik, sedangkan penyalahgunaan wewenang atau perilaku arogan menjadi penarikan besar yang menggerus legitimasi moral institusi.

“Di era digital, kehormatan kita tidak hanya dijaga di kantor, tetapi juga di layar ponsel keluarga,” tegasnya. Ia menilai bahwa edukasi digital bagi keluarga anggota Polri merupakan langkah penting dalam menjaga marwah dan kredibilitas lembaga penegak hukum.

Perspektif tersebut sejalan dengan arah pengembangan Universitas Mulia yang menempatkan literasi digital dan etika komunikasi publik sebagai bagian dari pengabdian intelektual. Melalui riset dan pelatihan yang dirancang berbasis kebutuhan sosial, Universitas Mulia terus membangun jembatan antara pengetahuan akademik dan praktik profesional di lapangan.

Refleksi Moral dan Tanggung Jawab Sosial

Dalam bagian lain, Yusuf Wibisono menyoroti prinsip Begin with the End in Mind dari Stephen R. Covey sebagai kerangka berpikir etis dalam pengambilan keputusan. Ia menjelaskan bahwa setiap tindakan anggota Polri harus diarahkan pada tujuan akhir pengabdian, yaitu menjaga rasa aman masyarakat dan martabat institusi hukum.

“Begin with the End in Mind berarti bekerja dengan kesadaran moral yang jelas. Polri yang berintegritas adalah Polri yang tahu mengapa ia berdiri dan untuk siapa ia mengabdi,” tuturnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa rasa aman publik tumbuh bukan karena teknologi pengawasan, melainkan karena kedekatan sosial yang dibangun aparat di tengah masyarakat. “Kadang masyarakat merasa aman bukan karena kamera pengawas, tetapi karena tahu tetangganya seorang anggota polisi yang peduli. Itulah bentuk integritas yang hidup,” ujarnya.

Kolaborasi Akademik dan Penguatan Institusi Negara

Kegiatan ini dibuka oleh Karo SDM Polda Kaltim Kombes Pol Dr. Irvan Prawira Satyaputra, S.I.K., M.Si., dan dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Biro SDM. Dalam sambutannya, Kombes Irvan menyampaikan bahwa kegiatan Post Assessment Center menjadi sarana pembinaan dan pengembangan karier agar setiap personel dapat bekerja dengan kompeten, profesional, dan berintegritas.

Para narasumber menerima cendera mata berupa plakat penghargaan dari Biro SDM Polda Kalimantan Timur sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam kegiatan pembekalan integritas dan komitmen organisasi Polri.

Selain Universitas Mulia, kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari PT Pertamina, HIMPSI, dan Bank BRI. Keempat lembaga tersebut memberikan kontribusi lintas bidang untuk memperkuat aspek kepemimpinan, motivasi, dan etika kerja di lingkungan Polri.

Keterlibatan Universitas Mulia dalam forum strategis ini mencerminkan kapasitas perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam penguatan kelembagaan publik. Melalui kolaborasi akademik dan pendekatan berbasis nilai, Universitas Mulia membuktikan bahwa institusi pendidikan tinggi dapat menjadi mitra penting dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

Integritas Sebagai Keputusan Harian

Menutup sesi pembekalan, Yusuf Wibisono menegaskan bahwa integritas adalah proses yang menuntut konsistensi dan ketulusan. “Integritas adalah keputusan harian, keputusan untuk tetap jujur, tetap melayani, dan tetap peduli, bahkan ketika tidak ada yang melihat,” ungkapnya.

Partisipasi Universitas Mulia dalam kegiatan ini mempertegas posisi kampus sebagai pusat pengembangan intelektual yang berkomitmen pada pendidikan karakter dan penguatan moral publik. Melalui sinergi antara dunia akademik dan lembaga negara, Universitas Mulia terus mengukuhkan diri sebagai kampus yang aktif, inovatif, dan diisi oleh sumber daya manusia berkualitas yang berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. (YMN)

Rektor Universitas Mulia Hadiri Upacara Sumpah Pemuda di Balai Kota Balikpapan: “Bergerak dan Bersatu untuk Indonesia”

,

Balikpapan 28 Oktober 2025 — Rektor Universitas Mulia Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si. menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Balai Kota Balikpapan, Selasa (28/10). Upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, pelajar, aparatur sipil negara, hingga pimpinan perguruan tinggi se-Kota Balikpapan.

Dengan tema nasional “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu,” peringatan tahun ini menegaskan semangat kolaborasi generasi muda dalam membangun negeri di tengah tantangan era digital. Para peserta upacara tampil mengenakan beragam busana adat, seragam sekolah, dan jas almamater yang menggambarkan kebinekaan dalam satu semangat persatuan.

Kiri Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Rektor Universitas Mulia Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si., dan Agung perwakilan mahasiswa Universitas Mulia berfoto bersama usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Balai Kota Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dalam amanatnya mengingatkan bahwa peran pemuda kini tidak lagi diukur dari perjuangan fisik, melainkan dari kemahiran menguasai teknologi. “Siapa yang menguasai teknologi berarti bertransformasi dalam perkembangan zaman,” ujarnya.

Usai upacara, Humas Universitas Mulia berkesempatan mewawancarai Rektor Prof. Ahsin Rifa’i mengenai makna Sumpah Pemuda dan relevansinya dengan dunia pendidikan tinggi.

Menurut Rektor, tema tahun ini menjadi penegasan bahwa kampus bukan sekadar ruang belajar, melainkan ruang produksi nilai dan kolaborasi. “Di Universitas Mulia, bergerak berarti berkolaborasi lintas program studi, mengubah ide menjadi solusi technopreneurship yang inklusif,” ungkapnya. Persatuan, lanjutnya, hadir ketika kerja nyata mampu menembus sekat identitas dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.

Rektor menilai, tantangan generasi kampus saat ini bukan pada kurangnya ide, melainkan pada polarisasi dan arus informasi yang menumpulkan empati. Ia menegaskan pentingnya literasi digital, etika berdialog, dan keberanian untuk bekerja lintas kelompok. “Kepemimpinan berintegritas adalah menempatkan kepentingan bangsa di atas pribadi dan kelompok. Persatuan justru memperkaya, bukan memecah,” ujarnya.

Universitas Mulia, kata Prof. Ahsin, telah menanamkan nilai kebangsaan dan kepemimpinan mahasiswa melalui berbagai program berbasis aksi nyata. Mulai dari MKWK berbasis proyek, MBKM, KKN tematik Kaltim–IKN, hingga riset terapan dan desa binaan. “Prinsip kami sederhana: do first, talk later. Mahasiswa bergerak, mengukur dampak, lalu merefleksikan pembelajaran berbasis data dan akhlak,” tuturnya.

Rektor Universitas Mulia Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si. bersama mahasiswa Universitas Mulia berfoto usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Balai Kota Balikpapan.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam sejumlah program unggulan seperti UM Technopreneurship Sprint, Green & Smart Campus, relawan literasi digital, magang industri MBKM, hingga inkubasi startup mahasiswa. Setiap kegiatan diwajibkan memiliki luaran terukur berupa produk, prototipe, publikasi, atau dampak sosial yang dapat diaudit dan direplikasi.

“Semangat Sumpah Pemuda kami terjemahkan menjadi kinerja yang dapat diverifikasi. Bukan sekadar slogan, tapi kontribusi yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prof. Ahsin menyebut bahwa kekuatan generasi Universitas Mulia terletak pada kemampuan mengubah masalah lokal menjadi inovasi bernilai tambah. “Api perjuangan generasi UM adalah kemampuan menciptakan aplikasi, usaha rintisan, atau gerakan sosial yang berkelanjutan dan berbasis bukti. Ukurannya sederhana: kemanfaatan nyata, bukan sekadar viral,” jelasnya.

Prof. Ahsin dan Mahasiswa Universitas Mulia berfoto di halaman Balai Kota Balikpapan usai mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Menutup wawancara, Rektor mengajak seluruh sivitas akademika untuk terus menjaga integritas dan semangat kebersamaan. “Berbeda pandangan itu biasa, tujuan kita sama: Indonesia maju. Jadikan kampus laboratorium solusi bagi Kaltim dan Indonesia 2045. Bergerak bersama, rendah hati dalam proses, tinggi prestasi dalam hasil,” pesannya.

Melalui partisipasi aktif dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda dan implementasi nilai-nilai kebangsaan di lingkungan akademik, Universitas Mulia menegaskan perannya sebagai kampus inovatif yang melahirkan generasi technopreneur berkarakter, berdaya saing, dan berkomitmen bagi kemajuan bangsa. (YMN)

 

Fakultas Hukum Universitas Mulia Tanamkan Semangat Sumpah Pemuda Melalui Kesadaran Hukum dan Nilai Kebangsaan

,

Balikpapan, 28 Oktober 2025 – Peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi ajang bagi Universitas Mulia, khususnya Fakultas Hukum, untuk meninjau kembali arah pendidikan hukum yang mereka kembangkan. Fakultas ini menempatkan diri bukan sekadar pengajar teori hukum, tetapi sebagai laboratorium nilai — tempat mahasiswa ditempa menjadi pribadi yang adil, jujur, dan memiliki kesadaran kebangsaan.

Kaprodi Hukum Universitas Mulia, M. Asyharuddin, S.H., M.H., menilai bahwa hukum memiliki posisi strategis dalam menumbuhkan karakter pemuda Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda harus dibaca sebagai panggilan untuk membangun kesadaran hukum yang berpihak pada persatuan nasional.

“Hukum tidak berhenti sebagai norma tertulis, tetapi menjadi nilai hidup bersama. Pemuda perlu memaknainya sebagai panduan moral agar tumbuh sebagai agen perubahan yang berintegritas dan menjunjung semangat kebangsaan,” ujar Asyharuddin.

Fakultas Hukum Universitas Mulia memandang bahwa tantangan pembentukan karakter pemuda di era digital kini semakin kompleks. Meleknya generasi muda terhadap hukum di dunia maya, kata Asyharuddin, belum diiringi dengan kedewasaan etika digital.

“Pendidikan hukum perlu beradaptasi. Mahasiswa harus memahami hukum tidak hanya dari sisi aturan, tetapi juga dari kesadaran moral dalam menggunakan kebebasan berekspresi. Literasi hukum harus menyentuh ethos, bukan sekadar logos,” tegasnya.

Komitmen itu diwujudkan Fakultas Hukum Universitas Mulia melalui integrasi nilai kebangsaan dan hukum berkeadilan di seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Nilai nasionalisme dan etika profesi hukum disisipkan dalam kurikulum, kegiatan kemahasiswaan, riset dosen-mahasiswa, hingga pengabdian masyarakat berbasis nilai Pancasila dan kearifan lokal.

“Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang berakar pada nilai kebangsaan, kami ingin melahirkan lulusan yang cerdas hukum sekaligus berjiwa nasionalis,” jelasnya.

Dalam konteks kehidupan berbangsa yang dinamis, Asyharuddin menekankan bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai alat pemersatu sosial. Prinsip equality before the law, menurutnya, adalah fondasi utama yang harus dijaga untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

“Ketika hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, rasa memiliki terhadap negara akan tumbuh. Itulah yang memperkuat persatuan,” ungkapnya.

Menilik makna Sumpah Pemuda, ia menilai bahwa nilai kesatuan dan tanggung jawab kolektif yang terkandung di dalamnya relevan untuk membangun legal consciousness atau kesadaran hukum generasi muda. Hukum, katanya, bukan sekadar urusan negara, tetapi juga tanggung jawab moral setiap warga negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan.

“Kesadaran hukum tidak boleh lahir karena takut hukuman, tetapi karena cinta terhadap bangsa dan nilai keadilan,” ucapnya menegaskan.

Menutup wawancara, Asyharuddin berpesan agar mahasiswa hukum Universitas Mulia senantiasa menempatkan kemanusiaan sebagai inti dari penegakan hukum.

“Menjadi mahasiswa hukum bukan sekadar menghafal pasal, tapi menumbuhkan empati sosial dan semangat kebangsaan. Hukum tanpa nilai kemanusiaan hanyalah teks kosong. Hukum yang dijalankan dengan hati akan menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang adil dan bermartabat,” tuturnya.

Melalui refleksi Sumpah Pemuda tahun ini, Fakultas Hukum Universitas Mulia menegaskan komitmennya untuk terus mencetak generasi hukum yang berjiwa persatuan, berintegritas, dan berorientasi pada kemanusiaan. Langkah ini menjadi bagian dari kontribusi nyata Universitas Mulia dalam membangun ekosistem pendidikan hukum yang adaptif, beretika, dan berpijak pada nilai-nilai kebangsaan. (YMN)

Universitas Mulia Bekali Mahasiswa dengan Sosialisasi Pedoman Skripsi dan Pelatihan Penulisan Tugas Akhir

,

Balikpapan, 27 Oktober 2025 – Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan mutu akademik dan mendorong lahirnya karya ilmiah berkualitas, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pedoman Skripsi dan Pelatihan Penulisan Tugas Akhir bertema “Menulis Skripsi dengan Efektif, Ilmiah, dan Sesuai Pedoman”, pada Sabtu, 25 Oktober 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh 109 mahasiswa Program Studi Manajemen yang akan memasuki tahap penyusunan skripsi pada semester berjalan. Melalui kegiatan ini, program studi berupaya memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme dan ketentuan akademik yang berlaku, sekaligus memberikan panduan praktis agar mahasiswa mampu menulis skripsi dengan sistematis, efektif, dan sesuai kaidah ilmiah universitas.

Ketua Program Studi Manajemen, Dr. Pudjiati, S.E., M.M., saat memaparkan materi Sosialisasi Pedoman Skripsi dan Pelatihan Penulisan Tugas Akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia.

Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Program Studi Manajemen, Dr. Pudjiati, S.E., M.M., yang dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam memastikan kesiapan mahasiswa menempuh tahap akhir studi. Ia menekankan, penulisan skripsi bukan semata kewajiban administratif untuk meraih gelar sarjana, melainkan bentuk kontribusi ilmiah mahasiswa dalam memperkaya khasanah pengetahuan di bidang manajemen dan memperkuat reputasi akademik Universitas Mulia.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesadaran bahwa skripsi adalah bentuk ekspresi ilmiah yang mencerminkan kualitas berpikir dan integritas akademik mahasiswa Universitas Mulia,” ujar Dr. Pudjiati.

Suasana pelatihan, para mahasiswa Program Studi Manajemen dengan antusias menyimak pemaparan narasumber mengenai pedoman penulisan skripsi.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber yang merupakan dosen pembimbing senior memaparkan sejumlah materi penting mengenai pedoman terbaru penulisan skripsi, mulai dari struktur karya ilmiah, teknik sitasi, metodologi penelitian, hingga prosedur pengajuan proposal dan pelaksanaan sidang akhir. Selain sosialisasi pedoman, mahasiswa juga mendapatkan pelatihan penulisan tugas akhir, dengan fokus pada penyusunan latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tinjauan pustaka.

Suasana kegiatan berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari peserta. Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengonsultasikan berbagai kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi dan menerima arahan langsung dari para dosen narasumber.

Kegiatan ini mencerminkan kesungguhan Universitas Mulia dalam membangun tradisi akademik yang menumbuhkan ketelitian ilmiah, etos riset, dan tanggung jawab intelektual di kalangan mahasiswa. Melalui berbagai pelatihan dan pendampingan akademik, universitas berupaya menanamkan budaya menulis ilmiah sebagai ciri keunggulan lulusan yang berpikir kritis, metodologis, dan berintegritas.

Foto bersama Ketua Program Studi, dosen, dan peserta usai kegiatan Sosialisasi Pedoman Skripsi dan Pelatihan Penulisan Tugas Akhir di Universitas Mulia.

Diharapkan, mahasiswa Program Studi Manajemen mampu menghasilkan karya ilmiah yang tidak hanya memenuhi standar akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat. (YMN)

Dosen Universitas Mulia Hadirkan Gagasan Baru Pembelajaran Pancasila untuk Anak Usia Dini

, , ,

Balikpapan, 26 Oktober 2025— Dosen Program Studi S1 Manajemen Universitas Mulia, Dr. Linda Fauziyah Ariyani, S.Pd., M.Pd., menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu, 22 Oktober 2025. Acara yang diikuti sekitar 200 peserta dari unsur guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kota Balikpapan ini mengangkat tema “Peran Pengajar Anak Usia Dini di Era Digital dalam Membangun Anak Bangsa yang Pancasilais.”

Dr. Linda Fauziyah Ariyani, S.Pd., M.Pd., Dosen S1 Manajemen Universitas Mulia, saat menyampaikan materi tentang pembelajaran Pancasila untuk anak usia dini pada kegiatan Bakesbangpol Provinsi Kaltim di Samarinda, Rabu (22/10).

Kehadiran Dr. Linda dalam forum tersebut merupakan bagian dari kontribusi Universitas Mulia terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan. Sebagai akademisi sekaligus asesor untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar, menengah, dan kesetaraan (paket A, B, dan C) di Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Linda berbagi pandangan dan pengalaman praktis tentang bagaimana menghadirkan pembelajaran Pancasila yang relevan di tengah arus digitalisasi.

Menurutnya, pendidikan karakter harus dimulai sejak masa emas pertumbuhan anak. “Urgensi penguatan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini tidak bisa ditunda. Justru pada masa inilah fondasi karakter dibentuk sebelum anak banyak terpengaruh oleh teknologi,” ujarnya.

Dr. Linda juga menyoroti peran guru PAUD sebagai penanam akar bangsa. Ia menjelaskan, “Guru bukan hanya pengajar huruf dan angka, tetapi teladan yang memberikan inspirasi, membentuk sikap, dan menumbuhkan keterampilan terbaik anak melalui proses pendidikan di sekolah.”

Dalam paparannya, Dr. Linda memperkenalkan LINDA Method, sebuah pendekatan pembelajaran yang dikembangkannya untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berkarakter. Metode ini terdiri atas lima unsur utama: Lead, Involve, Narrative, Dialogic, dan Active. Dari kelima unsur tersebut, menurutnya, Lead with energy merupakan bagian yang paling menantang karena menuntut guru untuk mampu mengelola rasa dan emosi agar dapat memberi stimulus positif kepada anak didik.

Ia juga membagikan pengalaman dari guru-guru PAUD yang telah menerapkan metode ini dan melaporkan peningkatan semangat belajar serta perilaku positif anak di kelas. “Ketika guru memimpin dengan energi positif, anak-anak merespons dengan antusias dan lebih mudah diarahkan untuk berbuat baik,” katanya.

Selain itu, Dr. Linda menekankan pentingnya kolaborasi antara guru dan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. “Guru dapat melibatkan orang tua melalui aktivitas sederhana di rumah, seperti melatih anak untuk merapikan tempat tidur dan alat makan sendiri. Dari situ nilai tanggung jawab dan kemandirian tumbuh secara alami,” jelasnya.

Kepada para orang tua, ia berpesan agar tidak menyerahkan sepenuhnya pendidikan karakter kepada sekolah. “Pendidikan dengan kasih sayang terbaik ada pada orang tua. Guru hanya memiliki waktu terbatas di sekolah, sementara orang tua membersamai anak setiap hari bahkan hingga mereka dewasa,” ungkapnya.

Salah satu kutipan yang mencuri perhatian peserta adalah pernyataannya: “Anak-anak lahir dengan gadget di tangan, tapi tugas kita menanamkan gotong royong di hati mereka.” Menurut Dr. Linda, kalimat ini menggambarkan bahwa membangun keterampilan bisa dilakukan dengan tangan, tetapi membentuk karakter hanya dapat dilakukan dengan hati.

Suasana sesi diskusi bersama para narasumber dan peserta yang terdiri atas ratusan guru PAUD se-Kota Balikpapan, membahas strategi penguatan karakter Pancasila di era digital.

Dalam wawancara, Dr. Linda juga menuturkan bahwa keyakinannya terhadap pentingnya pendidikan karakter sejak PAUD tumbuh dari pengalamannya melihat anak-anak yang belum banyak terpengaruh dampak negatif teknologi. “Inilah waktu terbaik untuk membekali mereka dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa,” katanya.

Menutup wawancara, Dr. Linda menyampaikan harapannya terhadap generasi masa depan Indonesia. “Saya percaya, anak-anak yang tumbuh dengan pendidikan berbasis Pancasila akan menjadi generasi yang membawa kebermanfaatan bagi bangsa. Mereka akan menerangi kehidupan dengan karya hebat dan menjadi rujukan bagi masyarakat dunia yang adil dan beradab,” tuturnya.

Melalui kiprah para dosennya seperti Dr. Linda Fauziyah Ariyani, Universitas Mulia terus memperkuat reputasi sebagai kampus yang aktif berkontribusi bagi pembangunan pendidikan di Kalimantan Timur. Aktivitas dosen di berbagai forum nasional dan daerah menjadi bagian dari implementasi tridharma perguruan tinggi—khususnya pengabdian masyarakat dan pengembangan keilmuan—yang mempertegas peran Universitas Mulia sebagai pusat inovasi pendidikan yang berkarakter. (YMN)

 

Kaprodi Hukum UM Tekankan Pentingnya Nilai HAM dalam Pendidikan Hukum Modern

Balikpapan, 22 Oktober 2025 – Kegiatan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Mahasiswa yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Mulia bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur menjadi ruang refleksi penting bagi pengembangan keilmuan hukum di lingkungan kampus.

Kepala Program Studi Hukum, M. Asyharuddin, S.H., M.H., menegaskan bahwa urgensi kegiatan ini tidak hanya terletak pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter kemanusiaan mahasiswa hukum.

Dari kiri: Rektor Universitas Mulia Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si., Kaprodi Hukum M. Asyharuddin, S.H., M.H., mendampingi Dekan Fakultas Hukum, Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D., dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Dr. Umi Laili, S.H., M.H., saat penandatanganan dokumen kerja sama (MoA) antara Fakultas Hukum UM dan Kanwil Kemenham Kaltim.

“Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya dibekali pemahaman terhadap aspek hukum positif, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar dari seluruh sistem hukum,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan hukum yang hanya berorientasi pada norma dan pasal akan menghasilkan lulusan yang kaku dan teknis. Padahal, tantangan hukum modern menuntut lulusan yang memiliki kepekaan sosial, empati, dan integritas moral tinggi.

Asyharuddin mengungkapkan bahwa mahasiswa hukum Universitas Mulia umumnya telah memiliki pemahaman dasar yang cukup baik mengenai konsep dan prinsip umum HAM, baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional. Namun, ia menilai masih dibutuhkan pembinaan lebih intensif untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu aktual HAM di Indonesia.

“Sebagian besar mahasiswa masih memerlukan pembinaan yang lebih dalam mengenai isu-isu seperti pelanggaran HAM masa lalu, kebebasan berpendapat, diskriminasi gender, dan perlindungan kelompok rentan,” tuturnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur, Dr. Umi Laili, S.H., M.H., memaparkan materi penguatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulia.

Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam pembelajaran HAM di perguruan tinggi hukum adalah menjembatani teori dengan realitas lapangan. Banyak mahasiswa yang memahami pasal, konvensi, dan prinsip, tetapi belum sepenuhnya mampu menerjemahkan nilai-nilai HAM dalam tindakan nyata di lingkungan sosial mereka.

Sebagai tindak lanjut penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Fakultas Hukum Universitas Mulia dan Kanwil Kemenham Kaltim, Asyharuddin menyebutkan bahwa program studi telah menyusun sejumlah rencana konkret.

“Kami akan mendorong pelaksanaan program pendampingan hukum bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, dengan bimbingan dari pihak Kemenham. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman mahasiswa, tetapi juga menjadi bentuk nyata pengabdian Universitas Mulia dalam mewujudkan keadilan sosial,” paparnya.

Ia menilai, kolaborasi antara dunia akademik dan instansi pemerintah seperti Kemenham memiliki peran strategis dalam memperkaya pengalaman belajar mahasiswa hukum. Mahasiswa, katanya, akan memperoleh pemahaman teoretis sekaligus pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan penegakan hukum di lapangan.

Dalam konteks akademik, mata kuliah HAM telah menjadi bagian dari kurikulum inti di Program Studi Hukum Universitas Mulia. Materi tersebut mencakup prinsip dasar, instrumen nasional dan internasional, serta penerapannya dalam konteks hukum Indonesia. Nilai-nilai HAM juga diintegrasikan ke dalam mata kuliah lain seperti Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, dan Etika Profesi Hukum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia, Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D., memberikan sambutan pembuka pada kegiatan seminar penguatan nilai-nilai HAM yang dihadiri mahasiswa dan civitas akademika.

Selain pendidikan, nilai-nilai HAM turut diimplementasikan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen dan mahasiswa didorong untuk mengangkat tema-tema keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak warga negara.

“Penelitian kami tidak hanya normatif, tetapi juga analisis empiris yang menggambarkan realitas penegakan HAM di masyarakat. Hasilnya diharapkan bisa menjadi rekomendasi akademik bagi pemerintah dan lembaga sosial dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan,” jelasnya.

Pada akhir wawancara, Asyharuddin menekankan pentingnya kesadaran moral bagi setiap calon sarjana hukum.

Dari kiri: Kaprodi Hukum M. Asyharuddin, S.H., M.H., Rektor Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si., Dekan Fakultas Hukum Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D., dan Kepala Kantor Wilayah Kemenham Kalimantan Timur, Dr. Umi Laili, S.H., M.H., berpose bersama usai penandatanganan kerja sama dan seminar penguatan HAM.

“Mahasiswa hukum harus menanamkan kesadaran bahwa setiap pasal dan norma hukum memiliki ruh kemanusiaan di dalamnya. Memahami dan memperjuangkan HAM berarti belajar menjadi manusia yang adil, empatik, dan berani membela kebenaran,” pesannya.

Ia berharap mahasiswa hukum Universitas Mulia tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, kritis, dan humanis—mereka yang tidak hanya pandai menafsirkan hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

“Keberhasilan seorang sarjana hukum bukan diukur dari seberapa banyak pasal yang ia hafal, tetapi sejauh mana ia mampu menegakkan hukum dengan hati nurani,” pungkasnya. (YMN)

Fakultas Hukum Universitas Mulia dan Kemenham Kaltim Bangun Kolaborasi Strategis untuk Penguatan HAM di Kalangan Mahasiswa

, ,

Balikpapan, 22 Oktober 2025 – Fakultas Hukum Universitas Mulia dan Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) sebagai bentuk komitmen memperkuat pelaksanaan kebijakan, perlindungan, dan penegakan hukum berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Kolaborasi ini dirancang tidak sekadar sebagai seremoni kelembagaan, tetapi sebagai kerja strategis yang menyentuh jantung Tridarma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia, Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D., menyampaikan sambutan pada seremonial pembukaan seminar Penguatan Hak Asasi Manusia bagi Mahasiswa dengan penuh semangat dan refleksi akademik.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia, Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D., menyebut kerja sama tersebut sebagai “langkah simultan” untuk menanamkan nilai-nilai HAM ke dalam seluruh aspek kehidupan akademik mahasiswa hukum.

“Kami tidak ingin mahasiswa sekadar tahu pasal dan teori. Mereka harus hidup dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar hukum itu sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, integrasi nilai HAM di Fakultas Hukum akan dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur. Kurikulum akan direvisi agar lebih eksplisit menempatkan HAM sebagai fondasi berpikir hukum di berbagai cabang studi. Dalam Hukum Pidana, misalnya, mahasiswa akan diajak memahami hak-hak tersangka dan korban secara seimbang; dalam Hukum Tata Negara, ditekankan konstitusionalisme dan perlindungan warga negara; sedangkan dalam Hukum Perdata, ditekankan pada pemajuan hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Pendekatan pembelajaran juga akan dibuat kontekstual melalui studi kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan dunia. Fakultas bahkan berencana bekerja sama dengan Komnas HAM dalam penyusunan modul dan bahan ajar yang lebih aktual, berbasis jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan laporan lembaga HAM internasional.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia, Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D., menerima cendera mata dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur, Dr. Umi Laili, S.H., M.H., sebagai simbol kolaborasi dalam penguatan nilai-nilai hukum dan HAM di lingkungan kampus.

Tidak berhenti di kelas, Budiarsih menjelaskan bahwa fakultas akan membangun pusat kajian dan pusat bantuan hukum yang fokus menangani kasus-kasus HAM. Pusat tersebut nantinya menjadi laboratorium bagi mahasiswa untuk berlatih advokasi dan penelitian sosial hukum yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Mahasiswa harus merasakan sendiri realitas hukum yang berhadapan dengan persoalan kemanusiaan. Di situ karakter mereka terbentuk,” katanya.

Kegiatan akademik berbasis riset dan publikasi juga menjadi perhatian utama. Fakultas Hukum mendorong dosen dan mahasiswa menulis serta memublikasikan hasil penelitian tentang isu-isu HAM dalam jurnal ilmiah dan forum konferensi nasional maupun internasional. Tak hanya itu, universitas juga tengah menyiapkan jurnal mahasiswa hukum yang dikhususkan untuk memuat kajian dan refleksi kritis mahasiswa terhadap isu-isu kemanusiaan kontemporer.

Namun, di balik semangat itu, Budiarsih mengakui bahwa menumbuhkan kesadaran HAM di tengah arus informasi digital bukan perkara mudah. Tantangan terbesar, katanya, justru datang dari disinformasi dan intoleransi yang menyebar cepat di ruang digital.

Pimpinan Universitas Mulia bersama jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur berfoto bersama usai seremonial pembukaan, menandai komitmen bersama untuk memperkuat pendidikan dan advokasi HAM di Kalimantan Timur.

“Kesulitan terbesar mahasiswa sekarang adalah membedakan fakta dengan informasi yang menyesatkan. Kecepatan media sosial sering mengalahkan kedalaman berpikir,” ujarnya dengan nada reflektif.

Karena itu, kegiatan Penguatan HAM hari ini juga diarahkan untuk membangun literasi kritis digital mahasiswa hukum — kemampuan untuk membaca peristiwa hukum secara jernih, bukan emosional.

Selain magang, riset bersama, dan pengabdian masyarakat, Fakultas Hukum bersama Kanwil Kemenham juga tengah menyiapkan beberapa inisiatif baru, di antaranya penyuluhan hukum bersama di masyarakat. Mahasiswa akan berperan sebagai paralegal muda untuk mendampingi kelompok rentan dalam memahami hak-hak dasar mereka.

Program ini akan dijalankan melalui desa tematik terdampak pelanggaran HAM, sekaligus membuka ruang bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum untuk memberikan pelatihan bagi staf Kemenham terkait isu-isu hukum terbaru. Sebaliknya, para praktisi Kemenham akan diundang menjadi pengajar tamu di kampus.

“Kolaborasi dua arah ini penting agar mahasiswa belajar langsung dari praktik, sementara birokrasi hukum juga mendapat perspektif akademik yang segar,” ungkapnya.

 

Ratusan mahasiswa tampak antusias menyimak paparan narasumber dalam seminar Penguatan HAM bagi Mahasiswa, yang menghadirkan suasana akademik penuh semangat dan rasa ingin tahu.

Di luar kerja sama formal, Budiarsih menekankan bahwa Fakultas Hukum Universitas Mulia telah lama memainkan peran penting dalam advokasi dan pendidikan hukum masyarakat di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi anti-perundungan di sekolah-sekolah dan pelatihan hukum bagi ketua RT se-Kota Balikpapan melalui program Kelas Eksekutif Hukum.

“Kami berangkat dari gagasan sederhana: hukum bukan hanya urusan pengadilan, tapi urusan manusia dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Budiarsih.

Menutup wawancara, ia menegaskan bahwa mahasiswa hukum harus tampil sebagai agen perubahan yang menyuarakan nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Melalui pemahaman HAM, mahasiswa diharapkan tumbuh menjadi calon penegak hukum yang berintegritas dan humanis.

“Mahasiswa hukum harus mampu memahami hak dasar manusia, menghormati perbedaan, dan menjunjung martabat setiap individu. Itulah makna sejati menjadi sarjana hukum,” pungkasnya. (YMN)

Mahasiswa Harus Jadi Pelopor Kemanusiaan, Bukan Sekadar Penggerak Zaman

, , ,

Balikpapan, 22 Oktober 2025 – Fakultas Hukum Universitas Mulia resmi menandatangani nota kesepahaman (MoA) dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur dalam kegiatan bertajuk Penguatan Hak Asasi Manusia bagi Mahasiswa, yang digelar di Ballroom Cheng Hoo, Rabu (22/10).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenham Kaltim, Dr. Umi Laili, S.H., M.H., beserta jajaran, serta civitas akademika Universitas Mulia. Tujuan kegiatan ini tidak hanya memperluas kerja sama kelembagaan, tetapi juga memperkuat kesadaran mahasiswa terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam sambutannya, Dr. Umi Laili menekankan bahwa penegakan HAM tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

Kepala Kantor Wilayah Kemenham Kalimantan Timur, Dr. Umi Laili, S.H., M.H., saat memberikan sambutan penuh semangat pada kegiatan Penguatan HAM bagi Mahasiswa di Ballroom Cheng Hoo, Rabu (22/10).

“Mahasiswa hukum harus menjadi agen yang menegakkan nilai kemanusiaan di lingkungannya. Pemahaman terhadap HAM harus hidup dalam perilaku, bukan sekadar dalam teori,” ujarnya.

Beliau menambahkan, kerja sama antara Kemenham dan Universitas Mulia akan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar langsung mengenai praktik penegakan hukum dan HAM, baik melalui program magang, penelitian, maupun advokasi sosial.

“Kami ingin mahasiswa hukum menjadi bagian dari solusi, bukan hanya pengamat. Karena masa depan keadilan ada di tangan generasi muda,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Mulia, Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa kekuatan moral bangsa sesungguhnya terletak pada mahasiswa. Ia menekankan bahwa sejarah panjang perjalanan bangsa menunjukkan bahwa perubahan besar selalu dimotori oleh kaum muda yang berpikir kritis dan berjiwa idealis.

“Kekuatan moral itu sebenarnya ada di mahasiswa. Kalau kita melihat sejarah pergerakan bangsa, setiap perubahan besar di Indonesia selalu dimotori oleh mahasiswa,” ujar Prof. Ahsin.

Rektor Universitas Mulia, Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si., menyampaikan sambutan inspiratif tentang peran mahasiswa sebagai motor perubahan dalam sejarah bangsa.

Ia kemudian menelusuri jejak sejarah perjuangan mahasiswa sejak Boedi Oetomo (1908), Sumpah Pemuda (1928), Gerakan 1966, hingga Reformasi 1998. Semua momentum itu, katanya, menjadi bukti bahwa mahasiswa adalah lokomotif perubahan yang lahir dari idealisme dan kesadaran kebangsaan yang tinggi.

“Gerakan mahasiswa ini penuh dengan idealisme yang tidak tercemar oleh kepentingan politik pragmatis. Karena itu, mahasiswa harus terus menjadi agent of change,” tegasnya.

Prof. Ahsin juga mengaitkan penguatan nilai HAM dengan pentingnya menumbuhkan kepekaan terhadap pelanggaran kemanusiaan di berbagai bentuknya — baik fisik maupun psikis.

“HAM itu bukan sekadar kekerasan fisik. Kekerasan psikis juga pelanggaran HAM. Bahkan di lingkungan kampus pun potensi pelanggaran bisa terjadi,” ujarnya.

Rektor menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi ruang aman bagi semua sivitas akademika. Ia menyebut tiga dosa besar kampus — bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi — sebagai bentuk nyata pelanggaran HAM di dunia pendidikan.

Suasana hangat seminar Penguatan Hak Asasi Manusia bagi Mahasiswa yang diikuti antusias oleh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Mulia.

Sebagai langkah preventif, Universitas Mulia telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) guna memastikan lingkungan akademik yang aman, sehat, dan berkeadaban.

Selain itu, Prof. Ahsin juga menyoroti semangat demokrasi mahasiswa dalam kegiatan pemilihan Presiden BEM yang berlangsung jujur dan terbuka.

“Saya senang melihat mahasiswa beradu argumentasi dan memaparkan programnya secara terbuka. Itulah laboratorium demokrasi yang sesungguhnya — tanpa intervensi politik, murni karena idealisme,” ungkapnya.

Momen penandatanganan naskah Memorandum of Agreement (MoA) antara Fakultas Hukum Universitas Mulia yang diwakili Dekan Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D., dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur yang diwakili Dr. Umi Laili, S.H., M.H.

Menutup sambutannya, Rektor berpesan agar mahasiswa hukum tidak hanya menjadi penegak hukum yang cakap secara akademik, tetapi juga penjaga nurani bangsa yang menegakkan nilai kemanusiaan di atas segala kepentingan.

“Kalian bukan hanya calon penegak hukum, tapi juga calon pelopor kemanusiaan. Tugas kalian bukan sekadar memahami hukum, tetapi menegakkan nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat,” pungkasnya. (YMN)