Diskusi Publik Archives - Universitas Mulia

Tag Archive for: Diskusi Publik

Usai menggelar FGD, Bambang Irianto didaulat memimpin gerakan diikuti Direktur Eksekutif Yayasan Airlanga Dr. Agung Sakti, Rizal Effendi, Rektor Prof. Dr. Muhammad Ahsin bersama undangan lainnya. Foto: Media Kreatif

Universitas Mulia Menggelar FGD Bahas Balikpapan Hijau Cerdas Berkelanjutan

Menghadirkan Penggagas Glintung Go Green, FGD Resmi Dibuka Walikota

UM – Universitas Mulia menggelar Forum Group Discussion (FGD) atau Forum Diskusi Terpumpun yang membahas Lingkungan Hijau Kota Balikpapan, Kamis (12/9). Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Cheng Ho Kampus Utama ini dihadiri Ir. Bambang Irianto, peraih Kalpataru Lingkungan 2018 dan penggagas Glintung Go Green Kota Malang, Jawa Timur.

Pada kesempatan ini, turut hadir Wali Kota Balikpapan dua periode, 2011-2021 Rizal Effendi, Muhammad Sabani bakal calon walikota pada Pilkada Balikpapan 2024, dan tokoh masyarakat Kota Balikpapan Ir. Sudjatmiko serta para Ketua RT dan undangan.

Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga Dr. Agung Sakti Pribadi selaku CEO Balikpapan Water Forum dan penggagas kegiatan ini mengatakan, permasalahan air tampaknya belum selesai dialami Kota Balikpapan. Berbagai upaya juga sedang disusun pemerintah kota sebagai solusi.

Meski demikian, Dr. Agung berharap Rizal Effendi turut mendampingi untuk terus berusaha agar masalah air bisa diselesaikan dalam lima tahun ke depan, termasuk banjir.

“Bagaimana caranya? Pakai cara ITS Surabaya maksud saya. Surabaya kerjasama dengan ITS, masalah banjir diselesaikan, caranya kerjasama dengan perguruan tinggi. Para ahli mencoba untuk menyelesaikan. Sekarang Surabaya jauh lebih bagus,” ujar Dr. Agung.

Ia berharap pola tersebut dapat digunakan oleh para dosen dan mahasiswa sivitas akademika Universitas Mulia.

“Jadikanlah kota Balikpapan ini menjadi kota yang betul-betul kita cintai dengan motto beriman, bersih, indah, aman dan nyaman. Jadikan kota ini menjadi nyaman karena kita ada di sini. Saya bangga dengan kota Balikpapan,” tuturnya.

Menurutnya, hal ini terlihat pada hymne Kota Balikpapan itu selalu menggugah. Dengan motto kubangun, kujaga, dan kubela, sehingga mendorong setiap warganya untuk selalu tergugah.

“Maka, ke depan Balikpapan Water Forum fokus menjelaskan dua masalah itu. Satu, masalah air ini harus selesai dalam lima tahun ke depan. Kedua, masalah banjir juga sudah mulai berkurang titik-titik banjirnya,” ujar Dr. Agung.

Dr. Agung menambahkan, tugas kampus bukan hanya mendidik, namun juga mengedukasi. Untuk itu, ia berharap kampus mampu mengedukasi dengan cara memberdayakan mahasiswa sehingga memiliki kepekaan sosial dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya.

Dalam kesempatan ini, Dr. Agung mengundang Ir. Bambang Irianto sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat mengatasi masalah lingkungan di sekitarnya.

Senada, Rektor Universitas Mulia Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i berharap paparan Ir. Bambang Irianto dapat diterapkan di lingkungan Universitas Mulia dan sekitarnya.

“Saya sampaikan juga kepada para mahasiswa, untuk mendengarkan paparan narasumber agar pengabdian beliau yang sudah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia itu bisa menjadi materi kita untuk kegiatan nanti, menjadi budaya kerja nyata di wilayah Kota Balikpapan,” tutur Rektor.

“Juga kepada para dosen, yang saya kira bahan hari ini menjadi referensi buat kita ke depan untuk melakukan research-research, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan industri, dan sebagainya,” tambahnya.

Rektor berharap, bagaimana ke depan mendapatkan solusi terbaik agar Kota Balikpapan yang menjadi sister city IKN itu tidak ada lagi permasalahan air maupun banjir.

Narasumber Ir. Bambang Irianto foto bersama CEO Balikpapan Water Forum Dr. Agung Sakti Pribadi, Rektor Prof. Dr. Muhammad Ahsin Rifa'i bersama dosen dan lainnya. Foto: Media Kreatif

Narasumber Ir. Bambang Irianto dan keluarga foto bersama CEO Balikpapan Water Forum Dr. Agung Sakti Pribadi, Rektor Prof. Dr. Muhammad Ahsin Rifa’i, Drs. Suprijadi, dan Dr. Sudarmo. Foto: Media Kreatif

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Arrizal Rahman. Foto: Media Kreatif

Penanggap narasumber H. Rizal Effendi. Foto: Media Kreatif

Muhammad Sabani turut memberikan pandangannya. Foto: Media Kreatif

Sebagian peserta perwakilan Ketua RT setempat. Foto: Media Kreatif

Sambutan Walikota Balikpapan

Sementara itu, sambutan Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Arrizal Rahman.

“Mohon izin saya mewakili Pak Kepala DLH, Pak Wali Kota lagi izin Umroh, Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup lagi menerima tamu tim Adipura Provinsi,” ujar Arrizal mengawali kata sambutan.

“Insya Allah dalam minggu depan sampai dua minggu kemudian kita akan masuk tim penilaian Adipura untuk Adipura 2024. Jadi, kami lagi persiapan untuk tetap menjaga rutinitas mendapatkan Adipura yang tidak pernah putus,” tambahnya.

Ia berharap, pada tahun 2024 ini Kota Balikpapan mampu mempertahankan Adipura Kencana yang selalu diraih dalam dua tahun terakhir.

Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Universitas Mulia atas inisiatifnya dalam menyelenggarakan FGD sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan lingkungan di Balikpapan.

Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjadikan Balikpapan sebagai kota yang nyaman dan berkelanjutan.

Walikota menekankan bahwa penciptaan ruang terbuka hijau dan keberhasilan dalam mengatasi tantangan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Walikota berharap FGD ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan inovatif yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah Kota Balikpapan dan pemerintah pusat dalam menangani masalah lingkungan, terutama terkait dengan air dan banjir.

Walikota juga menginginkan agar permasalahan yang ada di Balikpapan, seperti banjir, menjadi perhatian pemerintah pusat dan diusulkan sebagai proyek strategis nasional.

Glintung Go Green Layak Direplikasi

Bagaimanapun paparan Bambang Irianto dalam mewujudkan Glintung Go Green di Kota Malang, yang digagasnya sejak lebih dari 12 tahun yang lalu, layak menjadi contoh dan model bagi daerah lainnya di Indonesia.

Melalui beberapa pendekatan, Bambang Irianto berupaya menciptakan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Ia berusaha menanamkan budaya cinta lingkungan kepada masyarakat, dimulai dari lingkungan sekitar rumahnya. Dengan prinsip “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,” Bambang mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Bambang aktif menggalang kerjasama dengan dinas pemerintah terkait dan akademisi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang mendukung program Go Green, seperti pengembangan sumur resapan untuk mengatasi masalah air.

Ia mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga setiap individu merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan mereka.

Keberhasilan kampung Glintung Go Green yang telah menjadi destinasi wisata edukasi di Kota Malang layak menjadi contoh yang dapat direplikasi di berbagai kota lain di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dengan kerjasama dan komitmen, perubahan positif dapat dicapai.

(SA/Kontributor)

3 Oktober 2024

Moderator HM Rizal Effendi memandu diskusi membahas pembangunan Kota Balikpapan bersama guru besar dan rektor perguruan tinggi di Universitas Mulia, Jumat (17/5). Foto: SA/Kontributor

Silaturahmi dan Diskusi Tokoh Masyarakat dan Warga Bahas Pembangunan Kota Balikpapan

Berita

UM – Universitas Mulia menjadi tuan rumah silaturahmi dan diskusi bersama tokoh masyarakat dan warga membahas pembangunan Kota Balikpapan, bertempat di Hall Cheng Ho Universitas Mulia, Jalan Letjen Zaini Azhar Maulani Balikpapan, Jumat (17/5).

Diskusi dengan topik Sinergi dan Peran Serta Masyarakat Membangun Kota Balikpapan yang Bersih, Indah, Aman, dan Nyaman ini diikuti para guru besar serta Rektor perguruan tinggi, anggota kepolisian dari Polresta, ketua RT serta mahasiswa dan dosen hingga masyarakat umum lainnya.

Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga Dr. Agung Sakti Pribadi, dalam sambutannya mengatakan bahwa ia mengundang tokoh masyarakat yang paling memahami Kota Balikpapan untuk diskusi bersama.

“Wali Kota sebelumnya, Pak Cucup Suparna, Pak Imdaad Hamid sudah tidak bersama kita lagi, sudah kembali ke haribaan Allah. Tapi ada Pak Rizal Effendi yang paham Kota Balikpapan,” tutur Dr. Agung.

“Kami, mewakili kampus mengalami kegelisahan, bukan hanya pada lokal Balikpapan, tetapi kegelisahan nasional, bagaimana perpolitikan bisa menjadi semacam dan menghancurkan tatanan yang ada,” tambah Dr. Agung mengawali sambutan.

Dr. Agung kemudian memperkenalkan para narasumber, di antaranya Walikota Balikpapan dua periode HM Rizal Effendi, Prof. Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, Rektor Universitas Balikpapan Dr. Ir. Isradi Zainal, Ketua STIE Balikpapan Prof. Dr. Suhartono, Guru Besar FH Unhas Prof. Dr. Juajir S Kartanegara serta Wakil Rektor Universitas Mulia Yusuf Wibisono, S.E., M.T.I.

Tampak hadir mantan anggota DPRD Balikpapan drg. Syukri Wahid bersama perwakilan masyarakat serta masyarakat umum lainnya.

Peserta diskusi dari tokoh masyarakat dan para undangan. Foto: SA/Kontributor

Para ketua RT setempat sebagai peserta diskusi dan para undangan. Foto: SA/Kontributor

“Yang kita bahas di sesi pertama terkait dengan Kota Balikpapan, perkembangan, kegelisahan warga, dan apa yang diinginkan oleh warga Balikpapan,” ujar Dr. Agung.

Menurut Dr. Agung, kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi, yakni Pengabdian kepada Masyarakat dengan meluncurkan aplikasi SmartRT buatan Universitas Mulia.

“Alhamdulillah, SmartRT kita akan perkenalkan dulu. Apa yang akan diketahui pada SmartRT nanti di sesi kedua,” ujarnya.

Ia berharap SmartRT akan membantu masyarakat dengan membuka Command Center, yakni pusat laporan yang mendata pengaduan masyarakat, kemudian dilanjutkan kepada instansi terkait dan ada tindak lanjut penyelesaian.

“Selain SmarRT, kami juga meluncurkan Biro Bantuan Hukum Balikpapan,” tuturnya. Untuk itu, Dr. Agung mengucapkan terima kasih kepada anggota kepolisian yang turut hadir dalam forum silaturahmi dan diskusi.

“Kami mengundang juga beberapa ketua RT. Dalam konsep kami, ketua RT itu nanti kita edukasi. Bagaimana RT itu bisa melaporkan ke tempat kita dari berbagai macam masalah infrastruktur, pendidikan, bansos, air, dan masalah macam-macam,” tuturnya.

Acara kemudian dilanjutkan sesi pertama diskusi yang dimoderatori HM Rizal Effendi. Kemudian sesi kedua membahas tentang SmartRT yang dikembangkan oleh salah seorang dosen Ir. Riovan S Roring, S.Kom., M.Kom dan moderator Yusuf Wibisono.

(SA/Kontributor)

17 Mei 2024

Akademisi Universitas Mulia Yusuf Wibisono ketika berbicara dalam diskusi publik membahas permasalahan distribusi BBM. Di sebelahnya Christofel Ketua DPC Hiswana Migas Balikpapan. Foto: YouTube.

Antrean Panjang BBM di SPBU Balikpapan, Ini Kata Akademisi Universitas Mulia

Berita

UM – Akademisi Universitas Mulia turut serta dalam pembahasan permasalahan di daerah. Hal ini seperti yang dilakukan Yusuf Wibisono S.E, M.T.I Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dalam diskusi bertajuk Sulitnya Mencari Bahan Bakar Minyak di Daerah Kaya Minyak kerja sama Kaltim Post dan IKA UB Kaltim di Hotel Platinum Balikpapan, Rabu (13/12).

Direktur Kaltim Post Erwin Dede Nugroho saat membuka Rembuk Etam mengatakan, antrean BBM adalah masalah penting karena berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. “Kami berharap dari forum ini bisa menemukan solusi dari setiap saran para stakeholder,” tuturnya, seperti dikutip dari koran Kaltimpost, Kamis (14/12).

Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Brawijaya Kalimantan Timur Dr. Myrna Asnawati Safitri mengatakan masalah BBM tidak sederhana, mulai dari distribusi, kuota, hingga manajemen transportasi kota.

“Bila warga lebih memilih kendaraan pribadi, berarti kebutuhan BBM semakin tinggi. Pemerintah daerah harus memikirkan bagaimana mobilitas warga dengan kendaraan umum yang layak,” tutur wanita yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ini.

Myrna berharap dibentuknya forum diskusi sebagai sarana warga Kaltim ikut berpartisipasi memikirkan dan menyampaikan usulan yang bisa diberikan kepada para pengambil kebijakan sehingga permasalahan segera dapat diatasi bersama.

Diskusi dipimpin Redaktur Kaltim Post Ismet Rifani. Direktur Kaltim Post Erwin Dede Nugroho, dan Ketua IKA UB Kaltim Myrna Safitri. Foto: Kaltimpost

Yusuf Wibisono (empat dari kanan) foto bersama seluruh peserta usai diskusi Rembuk Etam bahas distribusi BBM di Kaltim. Foto: Kaltimpost

Turut hadir Slamet Brotosiswoyo Ketua Apindo Kaltim, Christofel Ketua DPC Hiswana Migas Balikpapan, Giman Santoso Wakil Ketua Umum Kadin Kaltim, Firly Firdauzy Ketua Organda Kaltim, Dalhari Staf Dinas ESDM Kaltim, M Tahir Sekretaris DPD Aptrindo Kaltim, dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Nusantara Piatur Pangaribuan serta akademisi dan perwakilan pemerintah lainnya.

Beberapa permasalahan yang turut diungkap antara lain kelangkaan solar di Kaltim yang sudah berlangsung cukup lama, kelangkaan Pertalite sejak September 2023, terjadinya antrean BBM di Kaltim, tetapi tidak terjadi antrean di Pulau Jawa.

Kemudian beredar kabar bahwa informasi kuota BBM mencukupi Kaltim, namun BBM jenis Pertalite tidak tersedia di sejumlah SPBU hingga kejelasan pihak yang berwenang dalam hal penindakan kegiatan pengetap, pengecer, pom mini, dan sebagainya.

Termasuk, munculnya permasalahan baru akibat kebijakan yang tidak efektif, yakni terkait hanya tiga SPBU yang tidak melayani Pertalite untuk kendaraan roda empat. Ketiga SPBU itu antara lain SPBU MT Haryono, SPBU Stal Kuda, dan SPBU Sepinggan.

Kemudian hadirnya kebijakan baru memindahkan solar untuk kendaraan besar di SPBU KM 13 Balikpapan yang justru menambah persoalan baru menumpuknya kendaraan besar di satu tempat.

“Sebenarnya kita bisa mendefinisikan solusi yang kita harapkan untuk BBM, yakni kuota tercukupi, distribusi tepat sasaran, kapanpun diperlukan BBM tersedia di SPBU. Dari sisi akademis, penting bagi kita untuk memiliki data yang komprehensif dan valid terkait kebutuhan dan konsumsi BBM,” tutur Yusuf Wibisono.

Dalam penentuan kuota, menurut Yusuf Wibisono tidak cukup dengan hanya berdasarkan jumlah penduduk.

“Jumlah penduduk Kaltim relatif kecil dibandingkan pulau Jawa, tetapi dengan wilayah yang jauh lebih luas. Maka pergerakan dari satu titik ke titik yang lain juga lebih jauh, dan semuanya membutuhkan BBM,” ujarnya.

Oleh karena itu, selain jumlah penduduk, lanjutnya, juga penting untuk mengetahui data estimasi pergerakan penduduk.

“Data kendaraan juga sangat penting dan tidak cukup hanya berdasarkan data administratif,” tutur Yusuf Wibisono.

Menurutnya, kendaraan pengguna BBM bisa dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, kendaraan yang secara administratif berada di Kaltim, maka beroperasi di Kaltim dan membayar pajak di Kaltim.

Kedua, kendaraan yang secara administratif terdaftar di luar Kaltim, tetapi beroperasi di Kaltim. Ketiga, adalah kendaraan yang melintas dari provinsi atau pulau lain, tetapi menggunakan BBM di Kaltim.

“Tanpa memiliki data ini secara lengkap, maka estimasi kuota tidak akan akurat,” tutur Yusuf Wibisono. Apalagi, lanjutnya, dari pemaparan perwakilan Pemprov Kaltim diketahui bahwa estimasi kuota BBM tahun 2023 ternyata belum memperhitungkan IKN.

“Jumlah penduduk yang tinggal di wilayah IKN saat ini tentu masih sangat kecil, tapi kegiatan proyek pembangunan di sana membutuhkan operasional alat berat yang cukup banyak dan mobilisasi kendaraan operasional yang tinggi dan itu semua mengambil jatah BBM untuk Kaltim, utamanya di Balikpapan,” terang Yusuf Wibisono.

Untuk itu, dirinya mengusulkan agar perlunya ketersediaan data yang lengkap sehingga dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan distribusi BBM di Kaltim.

“Secara prinsip, kebutuhan data yang komprehensif dan akurat sangat penting dalam menentukan kebijakan terkait pemenuhan BBM di Kaltim,” pungkasnya.

(SA/Puskomjar)

15 Desember 2023

Menko Polhukam Mahfud MD dalam sesi dialog dengan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Kamis (5/8). Foto: Tangkapan layar

Menko Polhukam Mahfud MD Silaturahmi Bersama Rektor se-Indonesia Bahas Peran Strategis Perguruan Tinggi

Berita

UM – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudritek) RI Nadiem Anwar Makarim menggelar Silaturahmi bersama Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Indonesia daring dengan aplikasi Zoom, Kamis (5/8).

Acara yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Polhukam ini dibuka tepat pukul 15.00 WITA membahas tentang Peran Strategis Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam Mendukung Kondusifitas Politik, Hukum, dan Keamanan di Masa Pandemi Covid-19.

Mengawali sambutan, Mas Menteri Nadiem Makarim mengatakan bahwa sebagai menteri termuda di kabinet, ia menaruh kepercayaan yang tinggi kepada mahasiswa yang memiliki semangat untuk menciptakan perubahan dan keberanian mengambil risiko.

“Dan saya yakin semangat dan energi yang besar dalam mewujudkan Merdeka Belajar adalah kunci dari peningkatan mutu pendidikan di Indonesia,” tutur Nadiem.

Meski demikian, menurutnya, hadirnya pandemi merupakan tantangan tersendiri bagi Merdeka Belajar. “Tidak sedikit mahasiswa yang terdampak pandemi ini sehingga mereka kesulitan sekali untuk meneruskan kuliah,” ungkapnya.

Ia mengatakan, Kemendikbudristek berkomitmen untuk terus mendukung mahasiswa untuk tidak putus kuliah karena pandemi. Bersama dengan Menteri Keuangan, ia mengatakan Kemendikbudristek akan melanjutkan bantuan kuota Internet dan bantuan UKT (Uang Kuliah Tunggal) tahun 2021.

Di depan seluruh pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, Nadiem berharap perguruan tinggi terus mendukung dan memastikan mahasiswa tetap melanjutkan belajarnya.

Ia mengingatkan bahwa salah satu hal yang penting dalam pandemi adalah semangat gotong royong antara pemangku kepentingan dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi saat ini.

Untuk itu, Nadiem berharap mahasiswa bisa ikut turun tangan membantu mengatasi berbagai tantangan di sekitarnya. “Biar ada kanal, ada jalur untuk mereka bisa berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi,” tuturnya.

Ia mengatakan ada lebih dari 15 ribu relawan mahasiswa untuk membantu pemerintah menangani pandemi. Termasuk mengirimkan 30 ribu lebih mahasiswa ke daerah-daerah dalam rangka Kampus Mengajar untuk membantu para guru mengejar ketertinggalan pendidikan dan pengajaran.

“Saya ingin mahasiswa-mahasiswa ini sebagai bagian dari solusi, bukan hanya sebagai korban dari pandemi ini dan bergandeng tangan dengan pemerintah,” tuturnya.

Mendikbudristek RI Nadiem Anwar Makarim saat mengawali sambutan dalam rangka Silaturahmi Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Kamis (5/8). Foto: Tangkapan layar

Menko Polhukam Mahfud MD dalam sesi dialog dengan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Kamis (5/8). Foto: Tangkapan layar

Menko Polhukam Mahfud MD memapakan peran strategis Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Kamis (5/8). Foto: Tangkapan layar

Menko Polhukam Mahfud MD memaparkan peran strategis Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Kamis (5/8). Foto: Tangkapan layar

Sebagain peserta Silaturahmi Pimpinan PTN/PTS se-Indonesia bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Kamis (5/8). Foto: Tangkapan layar

Sebagian peserta Silaturahmi Pimpinan PTN/PTS se-Indonesia bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Kamis (5/8). Foto: Tangkapan layar

Mahfud MD Ajak Perguruan Tinggi Berperan dalam Politik, Hukum, dan Keamanan

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya mewakili pemerintah ingin mendengar masukan perguruan tinggi yang mendukung kondusifitas di bidang Politik Hukum dan Keamanan di masa pandemi.

Di awal ketika pandemi mulai masuk, menurut Mahfud MD, pemerintah sebenarnya sudah serius. “Ada yang mengatakan pemerintah abai pada waktu itu,” tutur Mahfud MD.

Menurutnya, pada 28 Januari 2020, pemerintah sudah membuat keputusan stop penerbangan Jakarta – Peking, setelah mendengar Covid-19 di Wuhan China. “Dalam prakteknya, semua jalur Indonesia China ditutup,” ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya, 5 Februari 2020 pemerintah RI mengirimkan pesawat khusus ke Wuhan China untuk menjemput 450 Warga Negara Indonesia untuk kemudian yang diturunkan di Natuna.

Pada pertengahan Februari 2020, pemerintah RI mendirikan rumah sakit khusus di Natuna. “Saya mengatakan ini bahwa pemerintah tidak pernah main-main dengan virus ini, bahwa dulunya kita mengajak kita santai saja menghadapi ini, itu ya, karena kita percaya seperti yang digunakan dokter bahwa ketenangan itu adalah kesembuhan,” tuturnya.

Menurutnya, dengan masyarakat tenang, tidak panik, maka dapat menolak penyakit. “Ketenangan itu adalah separuh dari kesembuhan,” ungkapnya sembari menyitir sebuah riwayat.

Dengan demikian, pemerintah serius menghadapi pandemi dengan melakukan usaha menyiapkan anggaran untuk perlindungan sosial dan kesehatan. “Jadi sudah ratusan trilyun kita keluarkan, misalnya, dalam bentuk bantuan langsung tunai, bansos, pengurangan pajak, relaksasi pembayaran restribusi, sumbangan terhadap UMKM, dan tahun 2021 naik lagi,” tuturnya.

Meski demikian, diakuinya bahwa saat itu terjadi kendala administrasi terkait distribusi penyaluran bantuan sehingga dijumpai masyarakat yang menerima maupun yang tidak. Untuk itu, menurut Mahfud MD, pemerintah telah melakukan perbaikan. “Sekarang ini semua relatif sudah lancar,” tuturnya.

Menurutnya, Covid-19 selama ini telah mengubah berbagai aspek kehidupan, di antaranya adalah perubahan sosial seperti perasaan insecure, kritisme dan sarkasme. Perubahan sosial yang terjadi lainnya adalah pola komunikasi sosial dan adanya kendala verifikasi kebenaran. Muncul juga rerorientasi kapasitas dan sumber daya pemerintah serta melemahnya aktivitas ekonomi.

Dampak perubahan sosial tersebut menimbulkan ekses, misalnya, di bidang politik munculnya resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Di bidang hukum muncul anggapan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara tegas. “Kita selektif mana yang dampaknya paling besar, yang dampaknya orang takut jika melakukan hal yang sama,” tuturnya.

Menurutnya, fungsi penegakan hukum itu ditujukan untuk menegakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. “Yang ditindak mudharatnya menjadi lebih besar. Nah, yang seperti itu, maka Kapolri mengeluarkan edaran Restorative Justice, Jaksa Agung mengeluarkan edaran Restorative Justice, Mahkamah Agung mengeluarkan edaran Restorative Justice. Hukum itu ditegakkan secara humanis,” urainya panjang lebar.

Di bidang keamanan, dampak perubahan sosial memunculkan gangguan keamanan dan ketertiban. Misalnya, terjadi penganiayaan terhadap tenaga kesehatan, orang tidak menderita Covid, tapi ditulis menderita Covid, dan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di masyarakat.

Terhadap persoalan-persoalan tersebut, Mahfud MD mempersilakan perguruan tinggi untuk berperan di bidang Politik Hukum dan Keamanan dalam rangka membantu pemerintah mengatasi pandemi.

Beberapa peran strategis itu antara lain, pertama, pemanfaatan hasil riset untuk penanganan pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun kebijakan. Kedua, menjembatani masyarakat dan pemerintah dalam penyampaian kritik dan aspirasi. Ketiga, penguatan literasi dan edukasi kepada masyarakat. Keempat, penguatan solidaritas dan kapasitas sosial. Dan kelima, penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.

(SA/PSI)

6 Agustus 2021

Diskusi Publik Pelayanan P2TL PLN kepada Masyarakat Kaltim tahun 2021. Foto: Tangkapan layar

Diskusi Publik Ombudsman Tentang Pelayanan P2TL PLN Kaltimra, Rektor Universitas Mulia Beri Masukan

Berita

UM – Rektor Universitas Mulia DR. Agung Sakti Pribadi, S.H., M.H. menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Publik yang digelar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur bersama dengan PT PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Utara (UIW Kaltimra). Diskusi Publik dengan tema Pelayanan P3TL PLN kepada Masyarakat Kaltim ini digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (24/6).

Pada kesempatan ini, hadir anggota Ombudsman Hery Susanto sebagai Keynote Speaker dan General Manager PT PLN UIW Kaltimra Saleh Siswanto. Turut hadir hadir juga Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim Kusharyanto, Senior Manager Distribusi PLN Kaltim Eko Prihandana, Rektor Universitas Mulia Agung Sakti Pribadi, dan Perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim Afrizal.

Hery Susanto dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI merupakan Lembaga Negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan. Badan usaha mapun badan hukum tersebut diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD.

Pasal 7 dan 8 pada UU No 37 tahun 2008 tersebut, tugas Ombudsman disebutkan antara lain menerima laporan masyarakat, memeriksa substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, melakukan koordinasi, mengelola jaringan, dan mencegah maladministrasi.

Termasuk di antaranya mengatasi persoalan tentang kelistrikan di daerah yang menjadi empat besar substansi yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim.

“Di Kaltim, substansi laporan masyarakat yang kami terima paling banyak adalah masalah agraria, pertambangan, perizinan dan energi dan kelistrikan,” tutur Hery Susanto.

Secara nasional, tambahnya, masalah kelistrikan juga menjadi salah satu substansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat selain perihal perhubungan dan infrastruktur, perizinan,
pertambangan, dan kelistrikan.

Menanggapi hal itu, Saleh Siswanto GM PLN Kaltimra mengatakan PT PLN membutuhkan keterbukaan dan partisipasi publik secara menyeluruh. “Kami PLN UIW Kaltimra sebagai perusahaan jasa dalam hal ini di bidang kelistrikan sangat mengharapkan kegiatan seperti terus berlangsung karena, biar bagaimanapun kami ini adalah sebuah perusaan pelayanan publik yang membutuhkan keterbukaan dan juga butuh partisipasi dari seluruh masyarakat,” ujarnya.

Diskusi Publik Pelayanan P2TL PLN kepada Masyarakat Kaltim tahun 2021. Foto: Tangkapan layar

DR. Agung Sakti Pribadi saat menjadi salah satu narasumber perwakilan perguruan tinggi dalam Diskusi Publik Pelayanan P2TL PLN kepada Masyarakat Kaltim tahun 2021. Foto: Tangkapan layar

Dosen Universitas Mulia saat memberikan pertanyaan kepada narasumber. Foto: Tangkapan layar

Mahasiswa Universitas Mulia saat memberikan pertanyaan kepada narasumber. Foto: Tangkapan layar

Saleh mengatakan bahwa P2TL atau Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan/atau instalasi pemakai tenaga listrik dari PLN.

Menurutnya, dalam penerapan regulasi keselamatan ketenagalistrikan diatur dalam UU No. 30/2009 agar P2TL memenuhi tujuan antara lain mencegah bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan bagi pelanggan maupun calon pelanggan, dan menekan kehilangan energi listrik atau efisiensi.

Sementara itu, Rektor Universitas Mulia DR. Agung Sakti Pribadi selaku perwakilan dari perguruan tinggi mengatakan bahwa terkait layanan yang diberikan PLN, ia mengamati beberapa waktu yang lalu ketika masa kepemimpinan Dahlan Iskan, menurutnya, terlihat lebih sukses menerapkan Pelayanan P2TL.

“Ketika saat ini PLN menerapkan tarif listrik secara sepihak, saya mengamati bagi yang sudah mahir menggunakan gadget seperti mahasiswa itu mudah mencari tahu informasi tersebut. Tapi bagaimana dengan ibu rumah tangga, mereka hanya bisa menerima saja,” tuturnya.

Ia berharap, PT PLN dapat melakukan perbaikan dan terobosan ke depan agar seluruh layanan dan perubahan yang disediakan PLN untuk masyarakat dapat diterima dan dimanfaatkan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut UU No. 30/2009 tentang Ketanagalistrikan, terangnya, hak konsumen cukup banyak. Di antaranya adalah konsumen berhak mendapat pelayanan yang baik, mendapatkan tenaga listrik terus menerus dengan mutu dan keadaan yang baik, memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan kerja yang wajar, mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik serta mendapatkan ganti rugi bila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan atas kelalaian pengoperasian.

Ia memuji saat ini layanan PLN telah didukung dengan hadirnya PLN Mobile tahun 2016 untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada enam fitur layanan yang disediakan antara lain fitur permohonan pasang baru, perubahan data, dan permohonan penyambungan sementara. Selain itu juga tersedia layanan pengaduan dan Feedback.

“Sekarang kalau ada pemadaman itu enak, masyarakat cukup mengakses langsung lewat website. Masalah kecil ini sudah bisa dilakukan, artinya kalau ini sudah berhasil dilakukan, maka ke depan akan mudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat,” tuturnya.

“Orang tahunya PLN itu pelayanannya bagus, harganya murah, ketersediaannya ada, nggak mati lampu,” tuturnya. “Intinya itu yang diinginkan masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, PLN itu penting bagi seluruh masyarakat agar ketika PLN bekerja dan pelayanannya bagus, masyarakat juga merasakan nikmatnya tanpa ada gangguan.

“Mudah-mudahan ke depan Insyaallah bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi agar ini bisa dijadikan kajian, kalaupun ada kendala, hambatan, atau permasalahan, khusus Kota Balikpapan kita sudah tahu mana saja hambatannya, dimana saja keluhannya. Itu saya rasa,” pungkasnya.

(SA/PSI)

28 Juni 2021