Balikpapan, 2 Februari 2026 — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Program Gratis Pol pada Kamis, 29 Januari 2026, di Ballroom Cheng Hoo Universitas Mulia. Kegiatan ini mempertemukan Tim Pengelola Pendidikan Gratis Pol dengan pimpinan perguruan tinggi serta kepala program studi dari Balikpapan, Penajam, dan Tanah Grogot, guna memperkuat koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di tingkat institusi.

Turut hadir Prof. Dr. Ir. Bohari Yusuf, M.Si. selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Gratis Pol, Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Sc. sebagai Pengarah Tim, Dr. Mustahid Yusuf, M.Si., dan Drs. K.H. Nasikin sebagai anggota tim. Dari pihak tuan rumah hadir Rektor Universitas Mulia Prof. Dr. Ir. Muhammad Rifai, M.Si., bersama para pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi se-wilayah Balikpapan, Penajam, serta Tanah Grogot.

Dalam forum tersebut, Direktur Eksekutif BPH Yayasan Airlangga, Dr. Agung Sakti Pribadi, S.H., M.H., memaparkan pengalaman Universitas Mulia dalam mendukung sosialisasi Program Gratis Pol sejak awal peluncurannya satu tahun lalu. Ia menyebut bahwa pihak yayasan secara intensif berdiskusi dengan rektorat untuk menyiapkan kampus sebagai simpul informasi bagi masyarakat.

Dr. Agung menilai kebijakan pendidikan gratis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu program daerah yang menonjol secara nasional, melanjutkan tradisi kebijakan beasiswa yang telah dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur sebelumnya. Ia juga menyebut bahwa Kalimantan Timur bersama Riau termasuk provinsi yang memberikan kontribusi signifikan dalam pembiayaan pendidikan tinggi.

Upaya sosialisasi, lanjutnya, tidak berhenti di lingkungan kampus. Pihak Universitas Mulia memasang papan informasi berukuran besar di sejumlah titik kota Balikpapan dan secara berkelanjutan mengundang para ketua RT dari seluruh kecamatan—mulai dari Balikpapan Kota, Selatan, Barat, Timur, Utara, hingga Tengah—untuk mengikuti penjelasan langsung di Ballroom Cheng Hoo.

Menurutnya, pendekatan tersebut dipilih karena RT merupakan garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada warga. Banyak di antara mereka yang semula meragukan keberadaan Program Gratis Pol, terutama karena cakupan usia hingga 25 tahun membuka peluang bagi lulusan SMA/SMK beberapa tahun sebelumnya. “Kami meminta para RT membantu menyebarkan informasi kepada warga yang telah lulus sekolah menengah tetapi masih memenuhi batas usia, agar mereka tidak kehilangan kesempatan melanjutkan studi,” jelasnya.

 

Seluruh pimpinan Universitas Mulia bersama peserta sosialisasi dan Tim Pengelola Pendidikan Gratis Pol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berfoto bersama usai kegiatan di Ballroom Cheng Hoo Universitas Mulia.

Dr. Agung mengaitkan strategi komunikasi tersebut dengan meningkatnya jumlah mahasiswa baru di Universitas Mulia. Ia menyebut bahwa pemanfaatan Program Gratis Pol oleh masyarakat berkontribusi terhadap pertumbuhan pendaftar, sekaligus membuka akses pendidikan tinggi bagi siswa yang sebelumnya menghadapi keterbatasan pembiayaan.

Ia juga mengakui masih adanya keraguan atau tanggapan negatif di sebagian masyarakat terhadap program tersebut, namun menilai hal itu sebagai dinamika wajar dalam implementasi kebijakan publik. Karena itu, ia mengajak seluruh perguruan tinggi untuk bersama-sama memperkuat sosialisasi serta merespons isu-isu yang berkembang secara cepat dan berbasis data.

Sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, Dr. Agung menyampaikan keinginannya untuk melibatkan lebih banyak pimpinan kampus dalam mendukung Program Gratis Pol. Ia mengajak institusi pendidikan tinggi untuk aktif memberikan masukan apabila ditemukan kendala di lapangan, sekaligus menjaga agar diskursus publik tidak menegasikan upaya pemerintah provinsi dalam memperluas akses pendidikan.

“Kami merasakan bahwa semakin banyak siswa yang akhirnya dapat mengenyam pendidikan tinggi karena dibiayai oleh pemerintah daerah. Itu yang perlu kita jaga bersama,” pungkasnya. (YMN)

 

Balikpapan, 2 Februari 2026 — Rektor Universitas Mulia, Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifai, M.Si., menyampaikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Program Gratis Pol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di Ballroom Cheng Hoo Universitas Mulia Kamis kemarin, 29 Januari 2026. Dalam forum tersebut, ia menegaskan posisi strategis kebijakan pendidikan gratis daerah dalam mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Prof. Ahsin Rifai mengungkapkan bahwa Universitas Mulia merasa terhormat dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan sosialisasi yang telah memasuki tahun kedua pelaksanaannya. Ia menilai Program Gratis Pol sebagai kebijakan yang sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang bangsa, terutama dalam membangun sumber daya manusia unggul yang mampu menggerakkan inovasi, industrialisasi, dan hilirisasi produk.

Menurutnya, target Indonesia Emas pada 2045—sekitar 19 tahun mendatang—bukan sekadar slogan pembangunan, melainkan visi konkret menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan kekuatan ekonomi besar, daya cipta tinggi, serta kapasitas produksi yang mandiri. “Jika kita ingin sampai pada titik itu, maka generasi emas harus dipersiapkan sejak sekarang. Pendidikan menjadi kuncinya,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, ia menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai langkah yang cermat. Program Gratis Pol, lanjutnya, membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas dan memperkuat basis sumber daya manusia daerah. Ia juga mengenang fase awal peluncuran program, ketika regulasi belum sepenuhnya terbit dan publik masih meragukan implementasinya.

Prof. Ahsin Rifai menceritakan bahwa Universitas Mulia bahkan sempat mengundang para ketua RT se-Kota Balikpapan untuk menyosialisasikan program tersebut, meskipun informasi yang tersedia kala itu masih terbatas. Keraguan masyarakat, menurutnya, merupakan hal wajar dalam sebuah kebijakan baru yang lintas sektor dan belum memiliki preseden sebelumnya. Namun pihak kampus memilih menyampaikan keyakinan bahwa pemerintah provinsi memiliki komitmen kuat untuk menjalankannya secara berkelanjutan.

Para pimpinan Universitas Mulia bersama Tim Pengelola Pendidikan Gratis Pol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berfoto bersama di atas panggung Ballroom Cheng Hoo Universitas Mulia usai kegiatan sosialisasi.

“Program baru pasti tidak sempurna di awal. Yang penting ada ruang perbaikan dan evaluasi. Itu yang kami sampaikan kepada masyarakat waktu itu,” tuturnya.

Ia menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan Program Gratis Pol yang telah berjalan selama satu tahun dan kembali dilanjutkan pada tahun kedua. Kehadiran para kepala program studi perguruan tinggi se-Kota Balikpapan, Se-Kota Penajam dan Sekota Tanah Grogot dalam sosialisasi kali ini, menurutnya, sangat relevan karena kaprodi kerap menjadi rujukan utama mahasiswa dan orang tua dalam mencari kejelasan kebijakan. Ia berharap pemaparan tim pengelola dapat memberikan kepastian atas berbagai pertanyaan yang selama ini berkembang di lingkungan akademik.

Dalam sambutannya, Prof. Ahsin Rifai juga memaparkan dampak nyata Program Gratis Pol terhadap dinamika penerimaan mahasiswa di Universitas Mulia. Ia menyebutkan bahwa pada 2025 terjadi peningkatan jumlah mahasiswa secara signifikan seiring implementasi kebijakan tersebut. Sementara pada awal 2026, tercatat sekitar 480 calon mahasiswa telah mendaftar, dengan lebih dari 400-an di antaranya melakukan daftar ulang, meskipun proses kelulusan SMA/SMK belum berlangsung.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kuatnya pengaruh Program Gratis Pol dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Kalimantan Timur. Ia menutup sambutan dengan harapan agar kebijakan tersebut terus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi, sekaligus menyiapkan generasi yang kelak memimpin dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas. (YMN)

 

Balikpapan, 2 Februari 2026 — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Program Gratis Pol pada Kamis, 29 Januari 2026, bertempat di Ballroom Cheng Hoo Universitas Mulia. Kegiatan ini menghadirkan jajaran Tim Pengelola Pendidikan Gratis Pol serta pimpinan perguruan tinggi dari Balikpapan, Penajam, dan Tanah Grogot, dengan tujuan memperluas pemahaman teknis pelaksanaan program hingga ke tingkat program studi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Prof. Dr. Ir. Bohari Yusuf, M.Si. selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Gratis Pol, Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Sc. sebagai Pengarah Tim, Dr. Mustahid Yusuf, M.Si. dan Drs. K.H. Nasikin sebagai anggota tim, serta Rektor Universitas Mulia Prof. Dr. Ir. Muhammad Rifai, M.Si. Turut mengikuti sosialisasi para pimpinan perguruan tinggi dan kepala program studi se-kota Balikpapan, se-kota Penajam, dan dan se-kota Tanah Grogot.

Dalam sambutannya, Prof. Bohari Yusuf menyampaikan apresiasi kepada Universitas Mulia yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa sosialisasi kali ini sengaja diperluas hingga melibatkan para kaprodi, tidak hanya pimpinan perguruan tinggi atau satuan tugas sebagaimana pada semester sebelumnya.

“Berkaca dari semester kemarin, ada dinamika di lapangan. Karena itu kami merasa perlu bertemu langsung dengan para kaprodi. Prodi adalah unit yang paling dekat dengan mahasiswa, sehingga sosialisasi akan jauh lebih efektif,” ujarnya.

Prof. Bohari menegaskan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka Program Gratis Pol bagi seluruh program studi di dalam daerah tanpa seleksi kuota berbasis kompetisi, sepanjang memenuhi dua syarat utama: calon penerima merupakan warga Kalimantan Timur dan berusia tidak lebih dari 25 tahun. Kebijakan tersebut, menurutnya, sejalan dengan visi pemerintah provinsi menuju “Kaltim Maju” dan kontribusi terhadap Indonesia Emas 2045.

“Anak-anak kita yang hari ini berusia 20 sampai 25 tahun, dua dekade lagi berada pada usia kepemimpinan. Mereka inilah yang kita harapkan menjadi penopang masa depan daerah dan bangsa,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada periode sebelumnya, dari target 30.000 penerima manfaat, realisasi berada pada kisaran 24.700 mahasiswa. Rendahnya capaian itu diperkirakan dipengaruhi oleh keraguan awal masyarakat terhadap keberadaan program tersebut. Tahun ini, Pemprov Kaltim berharap partisipasi meningkat seiring penguatan sosialisasi di tingkat kampus.

Dalam kesempatan itu, Prof. Bohari turut menyinggung kasus yang sempat viral di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dan menegaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan melalui dialog antara pihak kampus dan tim pengelola tanpa merugikan mahasiswa maupun institusi. Ia mengimbau para kaprodi agar setiap persoalan mahasiswa terkait Program Gratis Pol dikomunikasikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal dan satuan tugas di perguruan tinggi.

“Selama tidak melanggar peraturan gubernur, insyaallah bisa kita carikan jalan keluar. Jangan sampai masalah membesar karena terlambat dikomunikasikan,” katanya.

 

Prof. Dr. Ir. Bohari Yusuf, M.Si., Ketua Tim Pengelola Pendidikan Gratis Pol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi di Ballroom Cheng Hoo Universitas Mulia, Kamis (29/1/2026).

Pada semester sebelumnya, sekitar 24.000 mahasiswa diverifikasi oleh 12 orang petugas. Untuk periode berjalan, jumlah pendaftar diperkirakan melampaui 100.000 orang. Prof. Bohari memastikan kesiapan anggaran pemerintah provinsi yang mencapai lebih dari Rp1,3 triliun, dengan prioritas bagi mahasiswa dari dalam daerah.

Ia juga memaparkan ketentuan bagi mahasiswa yang menempuh studi di luar Kalimantan Timur. Program hanya dapat diberikan apabila program studi yang diambil berakreditasi A atau unggul, atau berakreditasi baik sekali namun tidak tersedia di Kaltim. Jika suatu program studi tersedia di dalam daerah, maka mahasiswa diarahkan untuk memilih perguruan tinggi lokal. Ketentuan tersebut, menurutnya, telah diatur secara eksplisit dalam peraturan gubernur.

Selain itu, Prof. Bohari menyoroti komitmen yang telah disepakati bersama satuan tugas terkait mahasiswa yang sebelumnya telah dinyatakan berhak namun belum mendaftar. Dalam kondisi tersebut, rektor diminta menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), sementara pihak program studi diharapkan aktif mendorong mahasiswa segera melakukan pendaftaran. Apabila tidak dilakukan, mahasiswa bersangkutan tidak akan diikutsertakan pada semester berjalan maupun periode berikutnya.

Suasana sosialisasi Program Gratis Pol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diikuti pimpinan perguruan tinggi dan kepala program studi se-Balikpapan, Penajam, dan Tanah Grogot di Ballroom Cheng Hoo Universitas Mulia.

Untuk mempercepat proses pencairan tahun ini, perguruan tinggi telah mengirimkan daftar nama mahasiswa kepada tim pengelola. Namun Prof. Bohari mengingatkan bahwa pengiriman nama harus diikuti dengan kesediaan mahasiswa melakukan registrasi dalam sistem. Ia juga menyampaikan bahwa tim akan melakukan verifikasi lanjutan, termasuk terhadap potensi data ganda di satu kampus, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui surat resmi.

Sosialisasi di Universitas Mulia ini menandai upaya Pemprov Kaltim memperkuat koordinasi teknis dengan perguruan tinggi hingga ke tingkat program studi, sekaligus memastikan implementasi Program Gratis Pol berjalan sesuai regulasi dan menjangkau sasaran yang telah ditetapkan. (YMN)

 

Humas Universitas Mulia, 18 Juli 2025 Sejak pagi, ratusan mahasiswa baru Universitas Mulia (UM) memenuhi Ballroom Cheng Hoo, Jumat (18/7). Di antara wajah-wajah baru itu, ada harapan dan gugup yang berbaur dengan keingintahuan. Mereka datang bukan sekadar untuk mendengar sosialisasi, tetapi juga untuk memastikan satu langkah penting: mengamankan subsidi biaya kuliah melalui skema Gratis Pol.

Sebanyak 200 mahasiswa resmi tercatat sebagai peserta batch kedua pendampingan pengisian formulir Gratis Pol. Mereka mengikuti jejak batch pertama yang telah rampung beberapa waktu lalu dengan jumlah peserta serupa. Gelombang ketiga pun telah dijadwalkan, juga menargetkan 200 orang.

“Acara hari ini pada dasarnya mencakup dua hal. Pertama, sosialisasi mengenai program Gratis Pol, dan kedua, pendampingan pengisian formulir bagi mahasiswa yang sudah resmi diterima di Universitas Mulia,” ujar Rektor UM, Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ahsin Rifai, M.Si., di sela kegiatan.

Skema Gratis Pol menjadi salah satu penopang penting bagi mahasiswa UM. Berbeda dengan beasiswa full, Gratis Pol berfokus pada subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama delapan semester. Di luar farmasi dan kedokteran, setiap mahasiswa berhak memperoleh subsidi hingga Rp5 juta per semester.

“Istilah Gratis Pol memang berbeda dengan Gratis Full. Kalau Gratis Full berarti seluruh komponen biaya kuliah — mulai SPP, biaya hidup (living cost), buku, hingga penelitian — semuanya ditanggung. Sedangkan Pol berarti semaksimal mungkin, dengan fokus pada subsidi UKT,” jelas Prof. Ahsin.

Namun subsidi ini tidak serta-merta turun tanpa prosedur administratif. Formulir daring yang harus diisi menjadi dokumen dasar bagi tim verifikator Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Syarat mutlaknya: mahasiswa harus berstatus resmi dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

“Tim Gratis Pol di Kalimantan Timur mewajibkan mahasiswa untuk mengisi formulir dengan syarat sudah memiliki NIM. Alhamdulillah, bagian akademik telah melakukan seleksi sehingga mereka dinyatakan lulus dan memiliki NIM. Karena itu, hari ini mereka dibimbing untuk mengisi formulir secara daring,” sambung Prof. Ahsin.

Di antara deretan bangku, beberapa mahasiswa tampak berkutat di gawai masing-masing, dibantu tim pendamping. Suara tanya-jawab terdengar pelan. Bagi sebagian dari mereka, inilah kali pertama benar-benar memahami syarat administratif yang menentukan kelancaran studi delapan semester ke depan.

Sembari pengisian berlangsung, Prof. Ahsin pun menegaskan peran baru mereka. Meskipun Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) resmi baru digelar Agustus mendatang, mahasiswa penerima subsidi ini sudah menyandang status mahasiswa baru UM.

Karena sudah memiliki NIM, status mereka kini resmi sebagai mahasiswa. Jadi meskipun penerimaan formal melalui PKKMB baru dilaksanakan nanti, hari ini mereka tetap kita sambut. Mereka ini akan menjadi duta-duta Universitas Mulia, yang tugasnya bukan hanya belajar, tetapi juga membawa nama baik kampus agar semakin dikenal di masyarakat,” ujar Rektor.

Tak sedikit mahasiswa yang datang bersama orang tua. Beberapa orang tua memilih menunggu di lorong ballroom, memegang map berisi dokumen. Bagi keluarga, skema Gratis Pol menjadi peluang konkret meringankan beban biaya kuliah — namun sekaligus pengingat bahwa tanggung jawab administratif tetap harus dituntaskan dengan teliti.

“Mereka harus segera menyelesaikan pengisian formulir agar prosesnya bisa dirampungkan. Dari situ, tim verifikator provinsi akan memastikan mereka benar-benar disahkan sebagai penerima beasiswa,” tutup Prof. Ahsin.

Gelombang ketiga sudah menanti. Dengan skema Gratis Pol, Universitas Mulia berharap mahasiswa baru bukan sekadar penerima beasiswa, tetapi juga generasi yang sanggup memperluas jangkauan reputasi kampus di mata publik.

Humas UM (YMN)

Pembekalan Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Tahun 2021 di Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (8/12). Foto: Yustian

UM – Empat orang mahasiswa Universitas Mulia penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengikuti pembekalan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan. Pembekalan berlangsung di Swiss-Belhotel Balikpapan, Rabu (8/12) yang lalu.

Empat orang mahasiswa tersebut didampingi Pengelola KIP Kuliah Universitas Mulia Yustian Servanda, S.Kom., M.Kom. Mereka mewakili 63 orang mahasiswa penerima KIP Kuliah tahun 2021 ini di Universitas Mulia.

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa KIP Kuliah Merdeka membuka akses siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan studi ke berbagai program studi unggulan perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

Nadiem mengatakan bahwa KIP Kuliah merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi agar anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa kuliah.

Di tahun 2020, pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan bagi 200 ribu mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dalam bentuk KIP Kuliah sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi.

Pada tahun 2021, pemerintah melalui Puslapdik Kemendikbud kembali menyalurkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 200 ribu mahasiswa penerima KIP Kuliah baru, selain terus menjamin penyaluran KIP Kuliah on going dan Bidikmisi on going sampai masa studi selesai.

Pembekalan Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Tahun 2021 di Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (8/12). Foto: Yustian

Pembekalan Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Tahun 2021 di Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (8/12). Foto: Yustian

Perwakilan empat orang mahasiswa Universitas Mulia di sela Pembekalan Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Tahun 2021 di Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (8/12). Foto: Yustian

Perwakilan empat orang mahasiswa Universitas Mulia di sela Pembekalan Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Tahun 2021 di Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (8/12). Foto: Yustian

Sementara itu, dikutip dari situs Kemendikbud, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti, melaporkan bahwa penerima KIP Kuliah Merdeka tahun 2021 paling banyak berasal dari perguruan tinggi swasta sebanyak 2.013 PTS (94%).

Sedangkan dari perguruan tinggi negeri (PTN) sebanyak 122 PTN (6%). Adapun jumlah mahasiswa penerima pada PTS sebesar 103.730 (52%). Sedangkan di PTN, terdapat 96.270 mahasiswa (48%) penerima KIP Kuliah Merdeka.

Pembekalan berisi hak dan kewajiban, teknis menerima KIP, kewirausahaan, dan organisasi permadani diksi nasional yang harus dipahami mahasiswa penerima KIP Kuliah. Mereka terus didorong untuk berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Setidaknya, mereka dibekali dengan empat hal, pertama Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak boleh kurang dari 3.00 untuk Prodi Sosial dan Ekonomi. Sedangkan Prodi Eksakta tidak boleh kurang dari 2.75.

Kedua, penggunaan uang KIP tidak boleh di luar dari kegiatan akademik. Ketiga, mereka tidak diperkenankan kuliah sambil bekerja atau berkegiatan lain di luar yang mengganggu kuliah. Dan keempat tidak boleh menikah lebih dulu.

Mereka juga diberikan pemahaman agar dana KIP tidak disalahgunakan untuk selain kebutuhan kuliah, misalnya, digunakan untuk membeli sepeda motor, makan di cafe, atau sekadar membeli tiket menonton bioskop.

Masa Perjanjian Kontrak KIP Kuliah Tahun 2021 ini berlaku selama 8 (delapan) semester untuk Program S-1, dimulai sejak semester 1 (satu) setelah calon mahasiswa dinyatakan diterima di Universitas Mulia. KIP Kuliah disalurkan dalam bentuk Biaya Pendidikan dan Bantuan Biaya Hidup.

(SA/PSI)