Simposium Archives - Universitas Mulia

Tag Archive for: Simposium

Lokakarya dihadiri para Raja, Ratu, Sultan Datu, Penglingsir, Kepala Suku Marga, Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat seluruh Indonesia. Foto: Media Kreatif

LKPASI Menggelar Lokakarya Nasional Perlindungan Aset Ulayat Masyarakat Adat di Universitas Mulia

UM – Lembaga Komunikasi Perangkat Adat Seluruh Indonesia (LKPASI) menggelar Lokakarya Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Aset Ulayat Masyarakat Adat Nusantara, bertempat Ballroom Cheng Ho Universitas Mulia, Jalan Letjen Zaini Azhar Maulani Balikpapan, Rabu (4/9).

Lokakarya dihadiri para Raja, Ratu, Sultan Datu, Penglingsir, Kepala Suku Marga, Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat seluruh Indonesia.

Turut hadir para undangan perwakilan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pangdam Tanjungpura dan Pangdam Mulawarman, Kapolda Kaltim, Walikota Balikpapan serta pimpinan yayasan dan perguruan tinggi dan akademisi. Tampak Rektor Universitas Mulia Prof. Dr. Muhammad Ahsin Rifa’i.

Ketua DPP LKPASI, Yang Mulia (YM) Ade Muhammad Iswadi SE, Pangeran Muda Wiraguna Suryanata, Kerabat Kesultanan Sintang Kalimantan Barat, mengawali sambutannya mengatakan, lokakarya bertujuan dalam rangka menghadapi kemungkinan kemunculan data dan fakta yang mengoreksi dari data dan fakta sebelumnya.

“Kemudian, tentunya ada komitmen sebenarnya dari pemerintah Republik Indonesia, yang hari ini mungkin akan kita tagih sebetulnya. Karena apa yang dilakukan LKPASI realnya adalah regulasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri,” ujarnya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini LKPASI membangun upaya-upaya untuk memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat adat kerajaan, puri marga, suku marga, masyarakat hukum adat, atau masyarakat adat pada umumnya yang ada di seluruh Indonesia.

Menurutnya, sejak tahun 2020 ketika menghadapi Covid-19, pihaknya terus berkomunikasi dengan sesama anggota LKPASI. Memasuki tahun 2022 menggelar kegiatan offline Maklumat dan Simposium Nasional di Grand Cempaka Jakarta, dilanjutkan tahun 2023 menggelar simposium dan petisi.

“Dan hari ini, bersama Yang Mulia Prof. Juajir tentunya, akan membahas lebih detail terkait bagaimana kita bisa mengusulkan secara bersama dan fasilitasnya tentunya. Juga diberikan oleh Universitas Mulia dan LKPASI yang akan bersama-sama mengawal,” tuturnya.

YM Ade mengatakan, pembahasan lokakarya terkait rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan aset ulayat masyarakat adat Nusantara.

“Mudah-mudahan saja apa yang menjadi perjuangan kita tanpa henti ini mendapatkan respon yang positif, sehingga apa yang selama ini kita coba bangun, kita coba persiapkan ini mulai menampakkan hasil yang positif,” tuturnya.

Ketua Pembina DPP LKPASI, YM Prof. Dr. Muhammad Yunus Abdullah Rahmadsyah Al Hajj, Paduka Raja dari Kerajaan Air Tiris, Melayu Kampar Provinsi Riau menambahkan, bersyukur dan berterima kasih hadir di tengah-tengah peserta lokakarya.

“Ini obat kami di LKPASI yang sangat mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Hadir pada pagi hari ini, di tengah-tengah. Kami juga laporkan kepada pemerintah, kami LKPASI ini tadi sudah sampaikan perjuangannya ikhlas. Dari awal, Kami sangat tahu dan persis sekali jiwa Prof Juajir sebagai pendiri dan beserta kawan-kawan,” tuturnya.

Dr. Agung Sakti Pribadi menyerahkan buku Hanua Sinjai kepada YM Prof. Dr. Muhammad Yunus Abdullah Rahmadsyah Al Hajj, Paduka Raja dari Kerajaan Air Tiris, Melayu Kampar Provinsi Riau. Foto: Media Kreatif

Para raja menerima buku Hanua Sinjai. Foto: Media Kreatif

Rektor Prof. Dr. Muhammad Ahsin Rifa’i duduk bersama Prof. Dr. Juajir Sumardi Kertanegara membahasi materi lokakarya. Foto: Media Kreatif

YM Prof. Yunus Abdullah mengatakan, kiprah LKPASI sampai juga di kerajaan-kerajaan Eropa dan telah terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia berharap, LKPASI mendapatkan undangan apabila ada undangan kegiatan di Eropa.

LKPASI juga telah menandatangani kontrak kerjasama dengan kerajaan di enam negara, seperti di Madrid Spanyol, kerajaan di China, ASEAN, dan Korea.

YM Prof. Yunus mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mulia dan Yayasan Airlangga yang telah menjembatani kegiatan LKPASI.

Ia menuturkan, beberapa pekan sebelumnya telah mengunjungi kerajaan Malaka, ke Kerajaan Seremban, Kedah dan terakhir ke Singapura.

“Kami juga disambut dengan bagus. Kami tidur di Sentosa, di lantai yang 38, sangat tinggi. Alhamdulillah, sambutan kami sebagai ketua pembina dan kami ceritakan LKPASI ini di internasional,” ungkapnya.

Ia berharap, pemerintah RI menerima masukan dan gagasan hasil lokakarya nasional yang digelar LKPASI, baik pada pemerintahan Joko Widodo, maupun pemerintahan yang baru Presiden Prabowo Subianto nanti.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pendiri LKPASI Prof. Dr. Juajir Sumardi Kertanegara SH MH, yang juga merupakan keturunan trah Kerajaan Singosari Jawa Timur, mengatakan bahwa dirinya bersyukur mengikuti lokakarya, membahas masa depan generasi berikutnya, yang menjadi tanggung jawab bersama para pemangku adat seluruh Indonesia.

“Oleh karena itu, sebagai Ketua Dewan Pendiri Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia selalu mengingatkan kembali, kepada seluruh pemangku pemerintahan Republik Indonesia. Kami ada sebelum kamu ada. Kamu ada, karena kami akui kamu ada. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak mengakui keberadaan kami,” terangnya.

“Leluhur kita bergabung dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dengan harapan agar anak-anak cucunya mendapat kesempatan yang seimbang untuk menggapai kesejahteraan sejati, untuk menggapai kemerdekaan sejati.” imbuhnya.

Ia melihat perjuangan LKPASI agar anak-anak adat yang disaksikan banyak terampas hak-hak tradisionalnya oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

“Insya Allah kita akan membicarakan tentang produk hukum yang kita akan sampaikan. Kita akan usulkan kepada pemerintah Republik Indonesia, yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan Aset Ulayat Masyarakat Adat Nusantara,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga Dr. Agung Sakti Pribadi dalam sambutannya mengatakan, suatu saat akan ada cara terbaik bagaimana permasalahan tanah ulayat bisa diselesaikan untuk dibicarakan.

Menurutnya, hal ini terjadi lantaran terdapat dua kutub yang berbeda. Di satu sisi, pemerintah yang menguasai dan dilengkapi peraturan dan perundang-undangan sehingga menjadi sah.

“Tapi di sisi lain, yang nanti akan dibahas oleh Prof. Juajir dan para raja, itu juga ada undang-undang yang mengatur. Bahkan ada budaya hukum, ada struktur hukum. Jadi, kita harus berkomunikasi,” terangnya.

“Nah, kami berkeinginan pendekatan pemerintah itu tidak lagi menggunakan pola Rempang yang sama terhadap daerah di Kalimantan Timur. Kalau itu dilakukan, kita punya Pak Yulianus Henock untuk melakukan pendekatan secara baik,” ujarnya, sembari memperkenalkan Dr. Yulianus Henock Samual SH MSi, anggota DPD RI terpilih.

Dalam kesempatan ini, Dr. Agung menyerahkan lima buah buku berjudul Hanua Sinjai, yang ditulis selama lebih kurang 30 tahun oleh seorang guru di Sinjai Sulawesi Selatan. Buku ini memiliki ketebalan 700 halaman, berisi sejarah berdirinya Kabupaten Sinjai.

Buku diserahkan kepada YM Prof. Dr. Muhammad Yunus Abdullah, YM Raden Ayu Puspo Nitinegoro, trah Kerajaan Singosari Malang Jawa Timur, YM Noh Saubaki, Raja Kerajaan Sonbai Kecil Nusa Tenggara Timur.

Kemudian kepada YM Dato Abdul Hamid, Pemangku Raja Kesultanan Bulungan Kalimantan Utara, YM Ade Muhammad Iswadi SE, Pangeran Muda Wiraguna Suryanata, YM Erwin Natsir Daeng Matutu SH, Kerabat Kerajaan Goa Sulawesi Selatan dan YM Pangeran Adiningrat Ratu Bagus Agus Wirawan Mertakusuma.

(SA/Kontributor)

9 September 2024

Pakar Ilmu Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa'i saat berbicara sebagai narasumber Simposium Ketahanan Pangan dan Teknologi Informasi 2024 di Gran Senyiur Balikpapan, Sabtu (25/11). Foto Media Kreatif

Ini Saran Guru Besar untuk Ketahanan Pangan Kalimantan Timur dan IKN

Berita

Simposium Ketahanan Pangan dan Teknologi Informasi 2024

UM – Universitas Mulia menggelar Simposium Ketahanan Pangan dan Teknologi Informasi 2024, bertempat di Ballroom Gran Senyiur Balikpapan, Sabtu (25/11). Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si, pakar Ilmu Kelautan dan Perikanan mengawali pembahasan tentang ketahanan pangan.

“Mengawali materi ini, saya ingin kita sama-sama menyaksikan atau melihat berita-berita di belahan bumi ini tentang bencana kemanusiaan,” tutur Prof. Ahsin saat membuka materi diskusi.

Prof. Ahsin kemudian menyajikan beberapa data dari World Health Organization (WHO) terkait kelaparan di beberapa negara, terutama di Afrika.

Meski demikian, dirinya mengatakan bukan saja terjadi masalah pangan, tetapi juga masalah kekurangan gizi. Menurut laporan Food and Agriculture Organization (FAO), jumlah penduduk yang menderita kekurangan gizi tahun 2019 sebesar 650,3 juta orang.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 418 juta tinggal di Asia. Dengan rincian berada di Asia Selatan sebanyak 305,7 juta, diikuti Asia Tenggara sebanyak 48,8 juta, Asia Barat 42,3 juta, dan Asia Tengah 2,6 juta jiwa.

“Jadi, ternyata Asia itu adalah negara yang banyak mengalami kekurangan gizi. Dan, ternyata juga kalau kita lihat angka kelaparan di Asia Tenggara itu secara persentase angka penduduk, ya nomor satu itu adalah Timor Leste, nomor dua Indonesia,” ungkap Guru Besar Ilmu Kelautan dan Perikanan ini.

Berdasarkan fakta atau data tersebut, Prof. Ahsin memberikan perhatian bahwa kondisi pangan, ketahanan pangan, keamanan pangan dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja.

Moderator H. Rizal Effendi, S.E, Wali Kota Balikpapan dua periode, 2011-2016 dan 2016-2021 bersama para narasumber Simposium Ketahanan Pangan dan Teknologi Informasi 2024. Foto: Nadya/Media Kreatif

Simposium Ketahanan Pangan dan Teknologi Informasi 2024 yang diselenggarakan oleh Universitas Mulia, bertempat di Gran Senyiur Balikpapan, Sabtu (25/11). Foto: Media Kreatif

Ia pun membeberkan beberapa penyebab bencana kemanusiaan di beberapa negara. “Yang pertama adalah karena kekeringan. Kekeringan ini lebih didominasi oleh yang namanya Elnino dan Lanina,” ungkapnya.

“Di Indonesia, akibat Elnino menyebabkan kemarau yang berkepanjangan, bahkan kalau tingkat parah itu hingga mencapai 9 sampai 12 bulan,” tuturnya.

Dampak Elnino lahan pertanian mengalami kekeringan, gagal panen, terjadi wabah penyakit, kebakaran hutan, juga kebutuhan air tidak cukup untuk keperluan masyarakat sehari-hari.

Masalah pangan yang kedua adalah peperangan atau konflik sehingga negara tidak mampu mengamankan kondisi pangan.

“Sebagai contoh, perang Rusia dan Ukraina. Ini contoh yang paling mudah ya, mereka itu adalah negara-negara pemasok agrikultur di dunia saat ini,” tuturnya.

Berdasarkan data yang diperolehnya, kedua negara tersebut memproduksi 29% gandum, 19% jagung, dan 78% minyak bumi.

Masalah pangan yang ketiga, terganggunya stabilitas nasional seperti gejolak politik.

“Oleh sebab itu, seperti pada saat Pilpres, Pilkada, tentu harus kita jaga tetap kondusif agar stabilitas nasional tetap terjamin dan keamanan pangan, tata niaga stok, dan lain sebagainya itu tidak akan terpengaruh, meskipun kondisinya sangat bergejolak,” tuturnya.

Masalah keempat adalah kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan keamanan pangan sangat terganggu mengingat banyak masyarakat yang tidak sanggup untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menurut data yang diperolehnya, di Indonesia, tingkat kemiskinan mencapai 9,36%.”Jadi, masih ada 25,9 juta penduduk Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tuturnya.

Masalah kelima adalah adopsi inovasi teknologi. Menurutnya, untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan juga membutuhkan bantuan teknologi.

“Misalkan, kita tidak bisa lagi mengolah tanah dengan hanya mencangkul, menanam dengan menggunakan tangan, tetapi kita harus menggunakan mekanisasi pertanian, kita harus menggunakan IoT ke depannya,” tuturnya.

Oleh sebab itu, ia sependapat dengan kebijakan pemerintah saat ini yang membangun industri pertanian dengan memiliki lahan yang luas. Ia sependapat dengan gagasan Food Estate untuk bisa dilanjutkan.

Masalah keenam adalah program ketahanan pangan nasional. Ia menghendaki adanya ketersediaan akses. Untuk itu, ia mengusulkan harus menyusun sebuah program ketahanan pangan itu yang betul-betul memperhatikan berbagai aspek.

Prof. Ahsin mengingatkan bahwa sektor perikanan, pertanian, perkebunan itu juga bagian yang sangat penting diperhatikan di dalam pengembangan ketahanan pangan.

Terkait dengan produksi pangan di Kalimantan Timur, ia mengatakan data yang digunakan dalam pemaparan berasal dari data dari Biro Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

“Jadi, basis saya ini adalah data statistik. Jadi bukan hasil riset,” tuturnya.

Terkait kehadiran IKN, menurutnya, tentu akan membawa dampak terhadap kebutuhan pangan di Kalimantan Timur.

“Saya menyarankan, ke depan agar di sekitar IKN kita akan membangun yang namanya kawasan agropolitan, minapolitan, dan agroindustri,” tuturnya.

Dirinya juga menyarankan pengembangan kawasan pertanian sebaiknya dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, dan PPU, Berau, Kutai Timur, dan Samarinda.

“Sekali lagi, saya menyatakan ini hanyalah hasil analisis data sekunder ya, bukan hasil riset melakukan aspek teknis,” tuturnya.

Di akhir pemaparan, Prof. Ahsin memberikan tiga saran kepada pemangku kepentingan untuk menuju ketahanan pangan, terutama di IKN dan Provinsi Kalimantan Timur.

“Pertama. Mari kita menyusun blueprint ketahanan pangan di kawasan penyangga, tentunya kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan,” tuturnya.

Kedua, lanjutnya, menetapkan kawasan pertanian, perikanan, dan industri di buffer-zone sesuai dengan potensi daerah terintegrasi dan berkesinambungan.

Ketiga, membangun embung-embung atau waduk untuk mencegah kekeringan irigasi pertanian, perikanan, dan pengendali banjir.

Selain itu, ia juga menyarankan untuk menurunkan angka kemiskinan, menciptakan suasana nyaman dan kondusif, memberdayakan warga lokal sebagai subjek pembangunan, membangun jaringan infrastruktur yang terkoneksi dengan kawasan bisnis untuk UMKM menjadi spin-off industri sehingga menjadi industri yang mandiri.

“Kemudian membangun sistem pertanian berbasis teknologi IoT, dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen melalui ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan kualitas pangan,” pungkasnya.

(SA/Puskomjar)

4 Desember 2023

IKN Kota Cerdas dan Masa Depan Pertanian

Berita

Simposium Ketahanan Pangan dan Teknologi Informasi 2024

UM – Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dr. Myrna Asnawati Safitri, S.H., M.A hadir lewat video pada Simposium Ketahanan Pangan dan Teknologi Informasi 2024 yang digelar Universitas Mulia. Simposium berlangsung hybrid, bertempat di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Sabtu (25/11).

Myrna dalam pesannya menyampaikan permohonan maaf tidak dapat hadir secara langsung mengingat bersamaan dengan kegiatan lainnya. Dalam kesempatan ini, Myrna Safitri mewakili Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Dalam sambutannya, Myrna mengatakan bahwa IKN dibangun dengan tujuan untuk menjadikan kota yang selaras dengan alam, tangguh, dan rendah emisi karbon.

“Untuk mencapai tujuan itu, maka salah satunya adalah dengan mengalokasikan minimum 10% dari wilayah IKN untuk menjadi area produksi pangan,” terangnya.

Berbicara tentang pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, Myrna mengatakan bahwa hal itu harus dikaitkan dengan tujuan dan prinsip penting pembangunan IKN.

“Prinsip pertama, yaitu bahwa pembangunan IKN harus selaras dengan alam dan tangguh. Kemudian yang kedua bahwa pembangunan IKN itu adalah rendah emisi karbon, dan yang ketiga pembangunan IKN itu sifatnya harus resilien,” tuturnya.

Untuk mewujudkan semua itu, dirinya menerangkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian di IKN yang diterapkan adalah pertanian berkelanjutan, pertanian yang cerdas iklim.

“Artinya, pertanian yang mampu melakukan mitigasi terhadap emisi gas rumah kaca dan juga melakukan upaya-upaya adaptif terhadap kondisi iklim yang sedang berubah,” tutur Ketua IKA Universitas Brawijaya Kalimantan Timur ini.

Terhadap sebagian besar areal yang ekosistemnya mengalami kerusakan, maka pembangunan pertanian juga diarahkan kepada pertanian regeneratif.

“Artinya, pembangunan pertanian itu harus mampu untuk juga memulihkan ekosistem lahan yang sudah terlanjur rusak tersebut,” tuturnya.

Dirinya menyadari hal itu bukanlah perkara yang mudah untuk diwujudkan, meski juga tidak mustahil untuk dilakukan sepanjang arah yang sudah ditetapkan dengan jelas.

“Dalam hal ini, Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang membawahi Direktorat Ketahanan Pangan mempunyai tugas untuk mengawal agar kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan di IKN dapat dilakukan,” terangnya.

Lebih lanjut, pembangunan pertanian berkelanjutan di IKN tidak hanya dilakukan oleh Otorita IKN saja. Menurutnya, perlu ekosistem pertanian berkelanjutan yang kuat dan melibatkan daerah mitra yang ada di sekitar IKN,

Ia menyebut, beberapa daerah mitra yang telah menjadi area lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Pasir Utara.

“Kami telah merintis berbagai upaya untuk melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah Kalimantan Timur, khususnya pemerintah di dua kabupaten tersebut,” ujar Myrna.

Upaya lain yang dilakukan adalah secara konsisten memastikan input di dalam kegiatan pertanian tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan meminimalkan input yang bersifat kimiawi yang bisa merusak ekosistem.

Kota Cerdas dan Masa Depan Pertanian

Dalam keterangannya, Myrna mengatakan bahwa IKN dibangun sebagai sebuah kota cerdas. Hal ini akan berimbas di dalam kebijakan dan program-program pertanian berkelanjutan.

“Di dunia saat ini, kita sudah melihat bahwa teknologi memainkan peran yang penting untuk memastikan efisiensi di dalam pembangunan pertanian. Karena itu kami sudah mulai merintis agar para petani yang ada di IKN sudah mulai melek teknologi,” terang Myrna.

Berbagai upaya untuk menjadikan pertanian yang efisien, lahan pertanian yang efisien air, monitoring pertanian dilakukan dengan cara yang lebih mudah sudah mulai diperkenalkan. Dari sinilah keberadaan teknologi informasi ini menjadi penting.

Untuk itu, peranan civitas akademika juga menjadi penting dan diperlukan untuk membantu para petani menerapkan teknologi informasi di dalam kegiatan pertanian berkelanjutan.

“Karena itu, kami sangat terbuka dalam berbagai kerjasama dengan para mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai ketertarikan untuk mengembangkan teknologi informasi di dunia pertanian yang aplikabel, yang dapat diterapkan dengan mudah bagi para petani,” terang Doktor Ilmu Hukum Universitas Leiden Belanda ini.

Ia menambahkan, kegiatan pertanian ke depan akan menjadi sebuah profesi yang penting yang juga dapat digeluti oleh para mahasiswa ketika lulus dari perguruan tinggi.

“Karena ke depan pertanian tidak akan pernah mati sepanjang ada kehidupan dan ada peradaban di dalam masyarakat kita,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia mendorong perguruan tinggi dapat mengembangkan berbagai macam teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi petani, teknologi informasi yang mampu untuk menyiarkan informasi yang cepat bagi para petani.

“Teknologi yang berkaitan dengan iklim, yang berkaitan dengan produksi pangan, yang berkaitan dengan monitoring terhadap produksi-produksi pangan, yang berkaitan dengan koneksi antara para petani sebagai produsen dengan para konsumen,” terang Myrna.

“Saya berharap bahwa dunia kampus bisa melihat peluang ini dengan baik sehingga kita bisa bersinergi untuk memperkuat ekosistem pertanian berkelanjutan yang cerdas di IKN dan di Kalimantan Timur,” pungkasnya.

(SA/Puskomjar)

27 November 2023

Narasumber Simposium Ketahanan Pangan dan Teknologi Informasi 2024 bersama para undangan, berlangsung di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Sabtu (25/11/2023). Foto: Nadya/Media Kreatif

Simposium Ketahanan Pangan dan Teknologi Informasi bersama Para Guru Besar

Berita

UM – Universitas Mulia menggelar Simposium Ketahanan Pangan dan Teknologi Informasi 2024 bersama dengan narasumber para guru besar dalam rangka menghadapi krisis pangan. Simposium dibuka secara resmi ditandai dengan gong oleh perwakilan Pj. Gubernur Kaltim, Kepala UPTD Tekkom dan Infodik Muhammad Awaludin, bertempat di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Sabtu (25/11).

Sebagai narasumber, Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si selaku pakar Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. rer. nat. Achmad Benny Mutiara Q.N, S.Si., S.Kom pakar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Prof. Dr. Engkos Achmad Kuncoro, M.M pakar Manajemen Strategik, dan Prof. Dr. Deni SB Yuherawan, S.H., M.H pakar Hukum Pidana.

HM Rizal Effendi, S.E, Wali Kota Balikpapan dua periode, yakni periode 2011-2016 dan 2016-2021, tampil sebagai moderator satu. Moderator dua Dr. Agung Sakti Pribadi, S.H., M.H, Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga dan pembawa acara Drs. Suprijadi, M.Pd.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, mewakili Rektor Universitas Mulawarman Dekan Fakultas Pertanian Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si, Ketua STMIK Widya Cipta Dharma H. Tommy Bustomi, S.Kom., M.Kom, perwakilan pemerintah Kota Balikpapan, partai politik, akademisi perguruan tinggi serta undangan lainnya.

Ketua Panitia Yusuf Wibisono, S.E., M.T.I mengatakan bahwa latar belakang digelarnya simposium adalah salah satu wujud dari peran perguruan tinggi di tengah masyarakat.

“Perguruan tinggi tidak cukup hanya fokus pada kegiatan pembelajaran dan menghasilkan lulusan, tetapi haruslah menjadi tempat tumbuhnya pemikiran-pemikiran kritis terhadap fenomena yang terjadi pada kehidupan,” tutur Yusuf Wibisono.

Dibuka secara resmi ditandai dengan gong oleh perwakilan Pj. Gubernur Kaltim, Kepala UPTD Tekkom dan Infodik Muhammad Awaludin, bertempat di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Sabtu (25/11). Foto: Nadya/Media Kreatif

Dari kiri ke kanan Ketua Panitia Yusuf Wibono, Dr. Agung Sakti Pribadi, S.H., M.H, Muhammad Awaludin S.E.,M.M, Prof. Dr. Deni SB Yuherawan, S.H., M.H, Prof. Dr. Engkos Achmad Kuncoro, M.M, Prof. Dr. rer. nat. Achmad Benny Mutiara Q.N, S.Si., S.Kom, Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si dan HM Rizal Effendi, S.E,. Foto: Nadya/Media Kreatif

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dr. Myrna Asnawati Safitri, S.H., M.A yang dalam hal ini mewakili Kepala OIKN Bambang Susantono. Foto: Nadya/Media Kreatif

Tentu saja, tambahnya, tidak sekedar pikiran untuk mengkritisi, tetapi juga diharapkan melahirkan gagasan-gagasan solusi yang konstruktif dan rasional.

Menurutnya, dalam dua tahun belakangan dunia dikejutkan dengan perkembangan terkini dari kecerdasan buatan. Di sisi lain, berdasarkan laporan Global Report and Food Crisis 2023, sebanyak 258 juta orang di 58 negara dalam krisis pangan.

“Namun, Bapak Ibu yang kami hormati, di saat kita berada dalam euforia kecerdasan buatan, ternyata bumi Kita tidak sedang baik-baik saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, jumlah tersebut meningkat 123 juta dibandingkan pada tahun 2019. Dan pada September 2023 telah ada 22 negara yang telah menghentikan ekspor pangan ke negara lain lantaran pemenuhan kebutuhan dalam negeri mereka sendiri sedang terancam.

“Pertanyaan sederhana yang muncul adalah mampukah kecerdasan buatan menjadi penyelamat dalam mengatasi ancaman bencana krisis pangan ini? Apakah kecerdasan buatan dapat menjadi katalisator solusi atau hanya menjadi saksi bisu dari bencana kelaparan manusia ini?” ujar kandidat Ph.D dari Universitas Malaysia Sarawak ini.

Senada, Rektor Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i mengatakan bahwa mengapa topik ini sangat penting. “Kenapa ini sangat penting, karena saat ini, seperti yang disampaikan oleh ketua panitia bahwa dunia ini tidak baik-baik saja,” tuturnya.

“Saya ingin menyampaikan info terbaru atau pembicaraan yang sangat hangat di tingkat nasional pada saat ini, yaitu tentang perdagangan karbon atau carbon trading,” tutur Prof. Ahsin.

“Ini adalah gas karbon, gas yang tidak ada bendanya, tapi ini diperdagangkan saat ini di tingkat nasional dan global. Mengapa demikian?” tambah Prof. Ahsin.

Menurutnya, hal ini ada kaitannya dengan ketahanan pangan. “Tidak lain akibat dari efek gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sektor-sektor industri, kemudian sektor agroindustri, kemudian yang dihasilkan oleh pengolahan-pengolahan limbah yang menyebabkan emisi gas rumah kaca,” ujarnya.

Pemerintah telah melakukan pembatasan dengan membuat regulasi, tetapi dinilainya kurang berhasil. “Oleh sebab itu, sekarang karbon itu diperdagangkan, carbon trading namanya,” tutur Prof. Ahsin.

Oleh sebab itu, ke depan yang paling penting adalah bagaimana caranya agar emisi gas rumah kaca tersebut diturunkan sehingga memenuhi standar nasional dan internasional. “Kebetulan Indonesia meratifikasi penurunan ini hingga sekian persen,” ujarnya.

“Nah, apakah itu bisa kita lakukan?” tanya Prof. Ahsin.

Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dr. Myrna Asnawati Safitri, S.H., M.A yang dalam hal ini mewakili Kepala OIKN Bambang Susantono, mengatakan bahwa pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di IKN harus dikaitkan dengan tujuan dan prinsip penting pembangunan IKN.

“Prinsip pertama, yaitu bahwa pembangunan IKN harus selaras dengan alam, tangguh, dan rendah emisi karbon. Kemudian yang kedua bahwa pembangunan IKN itu adalah rendah emisi karbon, dan yang ketiga pembangunan IKN itu sifatnya harus resilien,” tuturnya.

Untuk mewujudkan semua itu, terangnya, kebijakan pembangunan pertanian yang akan dilakukan di IKN adalah pertanian berkelanjutan, pertanian yang cerdas iklim.

Pj. Gubernur Kalimantan Timur, melalui Kepala UPTD Tekkom dan Infodik Muhammad Awaludin mengatakan bahwa pada prinsipnya ketahanan pangan juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Tentunya bersama dengan DPRD Kaltim, bagaimana membuat ekosistem ketahanan pangan itu bisa berjalan dengan baik di Kalimantan Timur,” tutur Awaludin.

Untuk itu, ia mendorong Kaltim harus memperkuat SDM-nya melalui pembekalan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. “Karena sekarang semua profesi itu harus dibekali oleh kompetensi-kompetensi,” ujarnya.

Usai sambutan-sambutan, acara kemudian disusul dengan simposium yang diikuti 87 peserta yang hadir di lokasi. Simposium juga disiarkan melalui kanal YouTube Universitas Mulia. Dibuka tepat pukul 8.30 WITA dan berakhir pukul 13.00 WITA.

(SA/Puskomjar)

26 November 2023