Penelitian Hibah BIMA Universitas Mulia Kembangkan Model Kebijakan Terpadu untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Balikpapan, 30 Juni 2026 – Penelitian Hibah BIMA yang dipimpin Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D., dosen sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia, tengah mengembangkan model kebijakan reintegrasi masyarakat pesisir berbasis kesehatan dan kemandirian bisnis. Salah satu tahapan penelitian tersebut dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan, dengan melibatkan pemerintah daerah, perangkat kelurahan, Ketua RT, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat.

Menurut Budiarsih, penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil identifikasi awal yang menunjukkan bahwa persoalan masyarakat pesisir tidak dapat dipandang hanya dari satu aspek. Kondisi lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan tata kelola kebijakan memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga berbagai persoalan yang muncul saling memengaruhi.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan sampah, keterbatasan akses air bersih, kondisi sanitasi, rendahnya kesempatan ekonomi, hingga belum optimalnya koordinasi antarinstansi menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir. Karena itu, penelitian yang dipimpinnya diarahkan untuk menyusun model kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai sektor tersebut.

“Penelitian ini bertujuan menyusun model kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah kesehatan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi serta memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Budiarsih.

Kelurahan Baru Ulu dipilih sebagai lokasi penelitian karena dinilai memiliki karakteristik kawasan pesisir yang menghadapi persoalan lingkungan, pengelolaan sampah, akses air bersih, kesehatan masyarakat, hingga keterbatasan peluang ekonomi. Di sisi lain, kawasan tersebut juga menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan.

Budiarsih mengatakan, partisipasi para Ketua RT, tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta berbagai pihak yang hadir dalam FGD memperlihatkan adanya modal sosial yang kuat di tengah masyarakat. Dalam forum tersebut juga muncul komitmen bersama untuk membentuk Tim Relawan atau Forum Pesisir Sehat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

“Karakteristik tersebut menjadikan Kelurahan Baru Ulu sebagai lokasi yang tepat untuk menyusun model kebijakan yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat (bottom-up policy), sehingga hasil penelitian nantinya diharapkan dapat direplikasi pada kawasan pesisir lain yang memiliki karakteristik serupa,” katanya.

Melalui FGD, tim peneliti menghimpun berbagai masukan mengenai kondisi riil yang dihadapi masyarakat serta solusi yang dinilai memungkinkan untuk diterapkan. Menurut Budiarsih, pengalaman para Ketua RT, masyarakat, perangkat kelurahan, pemerintah daerah, akademisi, dan instansi terkait menjadi sumber data penting dalam penyusunan model kebijakan.

Berbagai masukan yang diperoleh dalam FGD meliputi penguatan kolaborasi lintas sektor, penyediaan sarana pengelolaan sampah, peningkatan akses air bersih, pengembangan pelatihan keterampilan dan usaha produktif, edukasi kesehatan masyarakat, serta pembentukan Forum atau Satgas Pesisir Sehat sebagai wadah koordinasi masyarakat.

“Seluruh masukan tersebut akan dianalisis dan dipadukan dengan kajian akademik sehingga menghasilkan model kebijakan yang tidak hanya kuat secara teoritis, tetapi juga realistis, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ungkapnya.

Budiarsih menuturkan bahwa kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan berbagai dimensi pembangunan masyarakat pesisir ke dalam satu model kebijakan yang komprehensif. Selama ini, menurutnya, banyak penelitian maupun program pemberdayaan masih berjalan secara parsial dengan hanya berfokus pada aspek kesehatan, lingkungan, ekonomi, atau pemberdayaan sosial secara terpisah.

“Model yang kami susun menempatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan pesisir, kemandirian bisnis, dan penguatan kelembagaan masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari kondisi kesehatan atau peningkatan pendapatan semata, tetapi juga dari tumbuhnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi, berkolaborasi, serta membangun lingkungan yang sehat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kebaruan lainnya terletak pada penggunaan pendekatan partisipatif dalam penyusunan model kebijakan. Seluruh rekomendasi disusun tidak hanya berdasarkan kajian akademik, tetapi juga berasal dari pengalaman masyarakat, Ketua RT, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam FGD.

“Pendekatan ini menghasilkan model kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based) sekaligus berbasis kebutuhan masyarakat (community-based), sehingga lebih realistis untuk diimplementasikan,” katanya.

Melalui penelitian Hibah BIMA ini, tim peneliti menargetkan tersusunnya model kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis kesehatan dan kemandirian bisnis yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan kawasan pesisir secara lebih terpadu.

Budiarsih berharap hasil penelitian tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi dapat diimplementasikan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu mendorong penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan usaha produktif, perbaikan pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

“Pada akhirnya, dampak yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat pesisir secara menyeluruh. Indikator keberhasilannya tidak hanya terlihat dari lingkungan yang lebih bersih dan sehat, tetapi juga dari meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat, tumbuhnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungannya, serta hadirnya kebijakan pemerintah yang lebih responsif, tepat sasaran, dan berkelanjutan berdasarkan hasil penelitian,” tutupnya. (YMN)