Satu-satunya dari Kalimantan, Universitas Mulia Mantapkan Kiprah dalam Program MKWK 2025

“Melalui MKWK, Universitas Mulia berkesempatan merumuskan model pembelajaran dan pengabdian berbasis proyek yang menitikberatkan pada internalisasi nilai kebangsaan, penyelesaian konflik sosial, penguatan moderasi beragama, serta pengembangan inovasi sosial yang didukung teknologi. Langkah ini diharapkan menjadi kontribusi konkret dalam membangun ekosistem masyarakat Ibu Kota Nusantara yang inklusif, menjunjung toleransi, dan memiliki daya saing sosial,”—Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifai, M.Si. (Rektor Universitas Mulia)

Humas Universitas Mulia, 25 Juli 2025— Di tengah dominasi kampus-kampus besar di Jawa, Universitas Mulia menegaskan eksistensinya sebagai satu-satunya wakil Kalimantan yang lolos hibah Program Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) 2025. Program di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi ini menjadi pintu strategis untuk membumikan nilai kebangsaan, toleransi, dan keberagaman lewat pendekatan berbasis proyek.

“Ini bukan sekadar pengakuan, tetapi momentum penting untuk memperkuat reputasi UM sebagai kampus technopreneur yang tidak hanya unggul dalam inovasi dan teknologi, tetapi juga berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, moderasi, dan keberagaman,” tegas Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si., Rektor Universitas Mulia.

Bagi Prof Ahsin, keterlibatan ini menjadi peluang membuka kolaborasi akademik lintas wilayah. Baginya, pengakuan ini harus terhubung dengan agenda jangka panjang: Indonesia Emas 2045. “Keterlibatan ini membuka peluang kolaborasi nasional, memperluas jejaring akademik lintas wilayah, serta menjadi pijakan penting dalam arah pengembangan UM menuju perguruan tinggi unggul yang relevan dengan agenda Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Program MKWK, yang kerap dipandang sekadar kewajiban administrasi, menurutnya harus menembus sekat formalitas. Integrasi ke dokumen resmi seperti RPS dan kalender akademik, pembentukan komunitas dosen pengampu, evaluasi berkelanjutan, hingga pameran hasil proyek menjadi cara Universitas Mulia memastikan MKWK benar-benar hidup di kelas dan lapangan.

“Universitas Mulia perlu mengintegrasikannya ke dalam dokumen akademik resmi, melibatkan seluruh elemen kampus, membentuk komunitas dosen pengampu, serta menerapkan evaluasi berkelanjutan berbasis siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP),” terangnya. Diseminasi proyek melalui pameran atau festival, sambungnya, adalah cara menjaga semangat mahasiswa agar tetap kritis pada persoalan sekitar.

Untuk memastikan napas program tidak padam di tahun berjalan, Prof Ahsin menegaskan pentingnya kebijakan insentif. Dosen mendapat pengakuan beban kerja dan poin jabatan. Mahasiswa berhak konversi SKS atau sertifikat. Baginya, tanpa dukungan regulasi konkret, program semacam ini hanya akan singgah sebentar lalu hilang arah.

Sebagai kampus technopreneur, Universitas Mulia memilih jalur berbeda. Inovasi teknologi ditautkan dengan tantangan sosial. “Inovasi teknologi harus membawa manfaat sosial dan menjawab tantangan bangsa. Mahasiswa didorong untuk menciptakan solusi yang berdampak bagi masyarakat lokal, menjunjung etika, keadaban digital, dan nilai Pancasila,” jelasnya.

Konsep ini akan dituangkan ke proyek-proyek berbasis masalah sosial, etika digital di kurikulum, hingga technopreneurship yang berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar bisnis.

Sebagai kampus di Balikpapan, penyangga utama Ibu Kota Nusantara, Universitas Mulia memanfaatkan posisi geografis dan kultural ini untuk ikut merawat keberagaman IKN yang multikultural. Baginya, MKWK bisa menjadi jalur awal Universitas Mulia terlibat aktif di ranah pendidikan nilai, resolusi konflik, moderasi beragama, hingga inovasi sosial di kawasan penyangga IKN.

“Melalui MKWK, UM dapat mengembangkan model pembelajaran dan pengabdian berbasis proyek yang fokus pada pendidikan nilai, resolusi konflik, moderasi beragama, serta inovasi sosial berbasis teknologi. Ini bisa menjadi kontribusi nyata dalam membangun ekosistem masyarakat IKN yang inklusif, toleran, dan berdaya,” pungkas Ahsin.

Bagi Universitas Mulia, jalur technopreneurship hanya akan lengkap bila memegang erat akar kebangsaan. Dan di tangan mahasiswa, gagasan itu dirancang untuk tidak sekadar selesai di meja kelas — tetapi menjejak nyata di Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara.

Humas UM (YMN)