Program ‘Gratis Pol’ Lewat Penandatanganann Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PTS Se-Kalimantan Timur
Humas Universitas Mulia, 7 Juli 2025 — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi swasta se-Kalimantan Timur untuk mendukung pelaksanaan Program Gratis Pol, yaitu program biaya pendidikan yang benar-benar gratis 100% bagi seluruh anak-anak Kalimantan Timur.
Dalam pidatonya, Gubernur Kalimantan Timur menegaskan bahwa program Gratis Pol akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025—2026 dengan sasaran utama mahasiswa baru, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Semua biaya pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru ditanggung penuh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Untuk mahasiswa semester dua sampai delapan, insyaallah kalau tidak ada halangan, di APBD Murni 2026 nanti semuanya akan kita tanggung biaya UKT-nya,” ujar Gubernur.
Ia juga meminta agar program ini segera disosialisasikan kepada para intelektual muda di Kalimantan Timur agar berjalan lancar, terbuka, dan inklusif tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras, bahasa, maupun budaya.
Kuota Berdasarkan Tahun Lalu
Dalam pidato tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa basis data penerima Gratis Pol diambil berdasarkan jumlah mahasiswa baru pada tahun ajaran sebelumnya, dengan penambahan kuota maksimal 10 persen dari angka tersebut. Misalnya, jika penerimaan mahasiswa baru pada tahun lalu berjumlah 1.000 orang, maka tahun ini maksimal menjadi 1.100 orang.
Bantuan UKT untuk Semua Prodi
Untuk pembiayaan UKT, pemerintah menetapkan bahwa semua program studi akan diberikan bantuan minimum Rp5 juta per mahasiswa. Sementara khusus untuk mahasiswa kedokteran, pemerintah menetapkan batas bantuan maksimal Rp15 juta per mahasiswa, sesuai dengan program studi yang diambil. Kekurangan biaya di atas batas tersebut menjadi tanggung jawab mahasiswa baru.
Sinergi Pendidikan
Gubernur menegaskan bahwa program Gratis Pol merupakan bukti komitmen nyata pemerintah, bukan sekadar wacana atau janji politik. Pemprov bersama perguruan tinggi dan masyarakat berupaya membangun sumber daya manusia Kalimantan Timur agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Selain menjalin kerja sama dengan universitas nasional, pemerintah juga merencanakan pembukaan kerja sama dengan perguruan tinggi internasional. Ke depan, sistem pengajaran akan diarahkan dengan mendatangkan tenaga pengajar dari kampus-kampus unggulan ke Kalimantan Timur, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi belajar ke luar daerah atau ke luar negeri.
“Kami percaya ini bukan sekadar biaya, tetapi investasi terbesar. Kalau ingin hasil cepat, cukup di pertanian. Tapi kalau ingin hasil 100 hingga 1.000 tahun, investasilah di pendidikan,” kata Gubernur.
Di akhir pidato, Gubernur menegaskan bahwa Kalimantan Timur harus segera bertransformasi dari mengandalkan sumber daya alam menjadi kekuatan sumber daya manusia. Ia optimistis lima hingga sepuluh tahun mendatang, Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu daerah terdepan dalam pengembangan SDM di Indonesia.
Humas UM (YMN)
