Antrean Panjang BBM di SPBU Balikpapan, Ini Kata Akademisi Universitas Mulia

UM – Akademisi Universitas Mulia turut serta dalam pembahasan permasalahan di daerah. Hal ini seperti yang dilakukan Yusuf Wibisono S.E, M.T.I Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dalam diskusi bertajuk Sulitnya Mencari Bahan Bakar Minyak di Daerah Kaya Minyak kerja sama Kaltim Post dan IKA UB Kaltim di Hotel Platinum Balikpapan, Rabu (13/12).

Direktur Kaltim Post Erwin Dede Nugroho saat membuka Rembuk Etam mengatakan, antrean BBM adalah masalah penting karena berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. “Kami berharap dari forum ini bisa menemukan solusi dari setiap saran para stakeholder,” tuturnya, seperti dikutip dari koran Kaltimpost, Kamis (14/12).

Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Brawijaya Kalimantan Timur Dr. Myrna Asnawati Safitri mengatakan masalah BBM tidak sederhana, mulai dari distribusi, kuota, hingga manajemen transportasi kota.

“Bila warga lebih memilih kendaraan pribadi, berarti kebutuhan BBM semakin tinggi. Pemerintah daerah harus memikirkan bagaimana mobilitas warga dengan kendaraan umum yang layak,” tutur wanita yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ini.

Myrna berharap dibentuknya forum diskusi sebagai sarana warga Kaltim ikut berpartisipasi memikirkan dan menyampaikan usulan yang bisa diberikan kepada para pengambil kebijakan sehingga permasalahan segera dapat diatasi bersama.

Turut hadir Slamet Brotosiswoyo Ketua Apindo Kaltim, Christofel Ketua DPC Hiswana Migas Balikpapan, Giman Santoso Wakil Ketua Umum Kadin Kaltim, Firly Firdauzy Ketua Organda Kaltim, Dalhari Staf Dinas ESDM Kaltim, M Tahir Sekretaris DPD Aptrindo Kaltim, dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Nusantara Piatur Pangaribuan serta akademisi dan perwakilan pemerintah lainnya.

Beberapa permasalahan yang turut diungkap antara lain kelangkaan solar di Kaltim yang sudah berlangsung cukup lama, kelangkaan Pertalite sejak September 2023, terjadinya antrean BBM di Kaltim, tetapi tidak terjadi antrean di Pulau Jawa.

Kemudian beredar kabar bahwa informasi kuota BBM mencukupi Kaltim, namun BBM jenis Pertalite tidak tersedia di sejumlah SPBU hingga kejelasan pihak yang berwenang dalam hal penindakan kegiatan pengetap, pengecer, pom mini, dan sebagainya.

Termasuk, munculnya permasalahan baru akibat kebijakan yang tidak efektif, yakni terkait hanya tiga SPBU yang tidak melayani Pertalite untuk kendaraan roda empat. Ketiga SPBU itu antara lain SPBU MT Haryono, SPBU Stal Kuda, dan SPBU Sepinggan.

Kemudian hadirnya kebijakan baru memindahkan solar untuk kendaraan besar di SPBU KM 13 Balikpapan yang justru menambah persoalan baru menumpuknya kendaraan besar di satu tempat.

“Sebenarnya kita bisa mendefinisikan solusi yang kita harapkan untuk BBM, yakni kuota tercukupi, distribusi tepat sasaran, kapanpun diperlukan BBM tersedia di SPBU. Dari sisi akademis, penting bagi kita untuk memiliki data yang komprehensif dan valid terkait kebutuhan dan konsumsi BBM,” tutur Yusuf Wibisono.

Dalam penentuan kuota, menurut Yusuf Wibisono tidak cukup dengan hanya berdasarkan jumlah penduduk.

“Jumlah penduduk Kaltim relatif kecil dibandingkan pulau Jawa, tetapi dengan wilayah yang jauh lebih luas. Maka pergerakan dari satu titik ke titik yang lain juga lebih jauh, dan semuanya membutuhkan BBM,” ujarnya.

Oleh karena itu, selain jumlah penduduk, lanjutnya, juga penting untuk mengetahui data estimasi pergerakan penduduk.

“Data kendaraan juga sangat penting dan tidak cukup hanya berdasarkan data administratif,” tutur Yusuf Wibisono.

Menurutnya, kendaraan pengguna BBM bisa dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, kendaraan yang secara administratif berada di Kaltim, maka beroperasi di Kaltim dan membayar pajak di Kaltim.

Kedua, kendaraan yang secara administratif terdaftar di luar Kaltim, tetapi beroperasi di Kaltim. Ketiga, adalah kendaraan yang melintas dari provinsi atau pulau lain, tetapi menggunakan BBM di Kaltim.

“Tanpa memiliki data ini secara lengkap, maka estimasi kuota tidak akan akurat,” tutur Yusuf Wibisono. Apalagi, lanjutnya, dari pemaparan perwakilan Pemprov Kaltim diketahui bahwa estimasi kuota BBM tahun 2023 ternyata belum memperhitungkan IKN.

“Jumlah penduduk yang tinggal di wilayah IKN saat ini tentu masih sangat kecil, tapi kegiatan proyek pembangunan di sana membutuhkan operasional alat berat yang cukup banyak dan mobilisasi kendaraan operasional yang tinggi dan itu semua mengambil jatah BBM untuk Kaltim, utamanya di Balikpapan,” terang Yusuf Wibisono.

Untuk itu, dirinya mengusulkan agar perlunya ketersediaan data yang lengkap sehingga dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan distribusi BBM di Kaltim.

“Secara prinsip, kebutuhan data yang komprehensif dan akurat sangat penting dalam menentukan kebijakan terkait pemenuhan BBM di Kaltim,” pungkasnya.

(SA/Puskomjar)